by

Hentikan Wacana 3 Periode

Oleh : Fahd Pahdepie

Hari ini, 21 Juni 2021, Presiden Jokowi merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Semestinya ini hari yang membahagiakan. Tetapi kado pahit yang harus diterima Presiden adalah meningkatnya kasus Covid19 secara signifikan di banyak kota besar di Indonesia. Ekonomi nasional juga belum pulih. Saya kira, presiden mesti mengevaluasi jajarannya tentang ini, keputusan cepat dan tepat harus segera diambil, jika tidak ingin risiko menjadi lebih besar lagi.

Kado pahit lainnya adalah munculnya gerakan-gerakan liar untuk mendukung wacana presiden tiga periode. Gagasan ini diembuskan sebagian orang yang menurut saya ‘over-acting’. Sama seperti pendukung fanatik Presiden Jokowi yang membela habis-habisan tetapi justru mengkristalkan kebencian di sisi yang lain, bahkan Presiden jadi dikesankan berlawanan dengan kelompok Islam?

Mereka ini harus segera ditertibkan. Jika tidak, dikhawatirkan akhir periode kepemimpinan saat ini akan jadi ‘hard landing’ buat Pak Jokowi. Dalam tulisan ini saya ingin khusus membahas soal wacana Presiden tiga periode. Entah dari mana juntrungannya, kelompok yang mendorong gagasan ini mengandaikan berhentinya polarisasi yang terlanjur terjadi di tengah masyarakat dengan mengusung Pak Jokowi kembali.

Tak tanggung-tanggung, yang diusung sebagai calon Presiden-Wakil Presiden 2024 adalah Jokowi-Prabowo. Mereka menamakan diri Relawan JokPro. Menurut kelompok relawan ini, jika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu, maka pembelahan di tengah masyarakat bisa direkat kembali. ‘Deadlock’ di antara dua kubu pendukung bisa dicairkan. Masalahnya, ide ini inkonstitusional alias melanggar Undang-undang yang berlaku.

Siapapun presidennya, konstitusi menyebut hanya bisa menjabat dua kali atau dua periode. Jelas wacana ini berbahaya jika terus digulirkan. Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan berkali-kali bahwa ia menolak ide ini. Ia bahkan menyebut kelompok-kelompok yang ‘cari muka’ ini berupaya menampar muka Presiden. Para ahli dan pengamat menyebut bahwa ide ini, meski terlihat ingin cari muka dan menyenangkan Presiden, justru bisa dikategorikan pembunuhan karakter (character assassination) buat Presiden.

Mayoritas partai politik pun menolak. Survei terbaru SMRC menyebut bahwa mayoritas masyarakat (52,9%) menolak ide ini. Yang menarik adalah, di kalangan pemilih non-Muslim, hanya 13% yang menolak wacana ini, artinya 87% setuju. Saya kira data ini cukup memberi gambaran kepada kita tentang dua kesimpulan.

Pertama, mayoritas masyarakat yang tidak setuju pada wacana presiden tiga periode harus didengar. Itu suara mayoritas publik.

Kedua, fakta mayoritas pemilih non-muslim setuju Pak Jokowi menjabat tiga periode, memberi gambaran kepada kita bahwa memang ada persoalan pembelahan yang serius di tengah masyarakat. Di satu sisi Pak Jokowi dianggap memberi rasa aman untuk kelompok minoritas, di sisi lain ada ketidaksukaan yang mengkristal di kalangan pemilih mayoritas. Ada kutub-kutub ekstrem yang sengaja dirawat oleh pihak tertentu untuk kepentingannya. Sayangnya, ada di antara pendukung Presiden sendiri yang terasa ‘over-acting’ dan malah ikut menjaga dan terus memprovokasi pembelahan ini. Justru merugikan Presiden.

Saya mendorong agar wacana presiden tiga periode ini segera dihentikan. Siapapun yang mengkampanyekannya harus kita lawan karena bertentangan dengan konstitusi, apapun alasannya. Kita justru berharap Pak Jokowi bisa ‘smooth landing’ di akhir periode dan menyiapkan suksesi kepemimpinannya nanti dengan baik. Biar publik yang menilai dan memilih siapa calon penggantinya yang paling layak dan paling baik ke depan. Boleh jadi Presiden yang tetap menjadi king maker-nya. Jika ada yang perlu kita diskusikan terkait suksesi kepemimpinan, justru itu adalah perubahan ambang batas pengusungan calon presiden atau Presidential Threshold (PT). PT 20% hanya memungkinkan partai-partai besar mengusung calonnya, nama yang muncul pun jadi itu-itu saja, publik dipaksa punya pilihan yang terbatas yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Jika PT diperkecil, tentu akan muncul kandidat-kandidat lain yang lebih segar, bisa jadi lebih baik juga. Pembelahan lebih bisa dicegah. Namun, di tengah situasi bangsa yang masih berkutat dengan persoalan Covid19 dan recovery dari krisis ekonomi yang diakibatkannya, rasanya perbincangan politik harus kita batasi juga.

Pemilu masih tiga tahun lagi, sebaiknya kita berhenti dulu bicara copras-capres ini dan semua pihak fokus dulu pada penanganan Covid19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hasrat dan syahwat politik semua pihak, kandidat maupun partai politik, harus direm dan diredam. Saya kita kita harus memulai apa yang disebut sebagai ‘moratorium politik’. Untuk para pendukung Presiden Jokowi, berhentilah bersikap ‘over-acting’.

Berhentilah membuat Presiden tambah susah justru dengan hadirnya wacana-wacana yang tidak produktif, bahkan membunuh karakter Presiden. Di hari ulang tahun ke-60 Presiden Jokowi saat ini, kado terbaik baginya adalah berhenti mewacanakan presiden tiga periode, berhenti membentur-benturkan Presiden dengan kelompok manapun, berhenti ‘over-acting’ dan merasa ‘paling pendukung Jokowi’.

Berilah kado yang indah, bawa negeri ini menjadi negeri yang bersatu karena energi kolaborasi, gotong royong, kerjasama untuk Indonesia maju. Kita antarkan bersama Periode kepemimpinan yang kedua ini meninggalkan warisan yang terbaik, yang suatu hari akan dikenang dengan indah, bukan sebaliknya.

Selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Presiden Joko Widodo. Berkah selalu usianya. Semoga Allah melindungi. Salam baik.

Sumber : Status Facebook Fahd Pahdepie

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed