Editorial Tempo

Saya tidak akan berpolemik terhadap TEMPO, saya hanya ingin meluruskan prinsip jurnalistik yang sehat untuk menjadi perhatian TEMPO. Ada tiga catatan yang akan saya berikan.
Pertama, Pembahasan RUU Cipta kerja ini pada umumnya dilakukan di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR dan dilaksanakan pada siang hari. Namun demikian pada masa reses Panja juga melaksanakan pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR dan itu dibenarkan dan diatur dalam tatib. Dalam pembahasan RUU Cipta kerja ini, Pimpinan Panja tidak pernah lupa menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ini terbuka untuk umum. Rapat diadakan sebanyak 64 kali. Apakah Tempo meliput rapat itu ? Kalau benar meliput, buatlah jurnal pada setiap rapat itu. Sehingga publik bisa menilai bsecara objectif. Apakah itu sudah dilakukan oleh Tempo. ?
Kedua, Ok lah. Tempo tidak bisa meliput pada setiap sidang karena sibuk meliput COVID-19 karena lebih seksi beritanya. Apakah Tempo meliput pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakat. Semua stake holder dipanggil ke DPR. Serikat pekerja juga di undang. Hanya 25% wakil buruh yang tidak datang. 75% hadir. Kalau benar meliput. Cobalah buat jurnal rapat itu. Cerahkan publik agar bisa menilai sendiri bagaimana sikap DPR terhadap masukan dari stakeholder.
Ketiga, kalau yang pertama tidak dilakukan dan kedua apalagi, maka berita Tempo bukan lagi karya jurnalistik tetapi sudah seperti karya opini sabun yang berlindung dari kode etik jurnalistik. Padahal peran PERS itu diakui sebagai kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Artinyan insan Pers punya tanggung jawab moral membangun kesadaran politik lewat kecerdasan memahami informasi yang benar agar enak dibaca dan perlu. Saya kembalikan kepada Tempo, kalau tujuannya semua karena bisnis, ya itu cerita lain. Saya hanya tersenyum. Ingat demo berharap nasi bungkus.

(Sumber: Facebook Diskusi dengan Babo)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *