Ini ‘semacam’ sambungan tulisan kemarin (yang berjudul ‘Belum-belum Sudah’), mengenai bagaimana kita memandang, memperlakukan dan menyelesaikan masalah. Misal soal PKI atau peristiwa 1965. Dari sejak awal, dimulainya Orde Soeharto, masalahnya gitu-gitu mulu.
Kalau pun tema pembicaraan berubah, tak mengubah substansi masalah. Malah kini dapat imbuhan; mengenai komunisme baru, bangkitnya anak-anak PKI, dan sejenis-jenis itu. Baik dari yang pro dan kontra. Masing-masing jadi terasa sama-sama bikin eneg, terutama bagi korban dari peristiwa itu sendiri. Apalagi jika mendengar koar-koar yang tak akan memaafkan anggota dan keluarga PKI, dengan berbagai stigma negatif yang dilekatkan.
Masing-masing pihak, yang pro dan kontra, tak pernah mau melihat secara jernih, persoalan politik yang terjadi saat itu sebagai dialektika (peristiwa), dan melihatnya dari masa kini sebagai problematika (permasalahan). Itu pertanda, tak bisa membedakan peristiwa dengan permasalahan.
Kadang muncul kecurigaan, jangan-jangan mereka terjebak metode Soeharto. Sama-sama memakai PKI atau komunisme sebagai common enemy. Musuh bersama yang diciptakan untuk membangun konsolidasi atau soliditas internal. Jika demikian, selamat kepada sesiapa yang mendapatkan laba dari proyek-proyek kemanusiaan semacam itu. Dan para korban beserta keluarganya, kembali menjadi korban berkali-kali, bahkan oleh mereka yang berniat menolongnya pun. Kayak diper-obyek-kan mulu.
Pada masanya kelak, ketika DPR sudah tak dibutuhkan lagi, digantikan oleh artificial intellegence (artinya partai politik juga tak ada, dan itu lebih baik), mungkin baru akan ketahuan. Betapa boros dan begonya kita. Mau-maunya dikadalin para politikus, dan bahkan mungkin juga oleh para SJW, LSM, ormas, lembaga agama, lembaga akademik, lembaga hukum, dan sebagainya. Yang selama ini ‘ternyata hanya’ aksesoris politik kepentingan.
Apalagi jika yang muncul adalah filsafat kepentingan, yakni pragmatisme, dan lebih tajam lagi pragmatisme politik. Menjadikan kita tak mengerti mana yang prioritas mana yang mudharat. Menganggap semua penting dan mendesak, tetapi tidak tahu jalannya. Karena tak ada elaborasi pemikiran, meski Sidharta Gautama telah menebarkan ajaran dharmanya ke Nusantara ini dengan pendekatan multivalensi. Dan lebih awal dikenalkan di Nusantara ini daripada cara berfikir aristotelian yang masuk belakangan. Pro-kontra soal PKI saya kira berada dalam rentang seperti itu, yang memungkinkan penumpang gelap memanfaatkan untuk kepentingan di luar permasalahannya.
Di mana macetnya pemikiran? Apakah karena doktrin Tom & Jerry? Konflik tipologis yang dibangun para dalang wayang kulit dan kethoprak? Bahkan sampai kini ketika kita dihajar oleh sinetron buruk rupa, atau bahkan pada novel, lakon teater, lukisan, bahkan puisi, yang hanya berpilin-pilin pada masalah teknis? Oh, ya, ditambah kualitas jurnalisme yang dalam masalah paling dasar pun, masih bermasalah hingga kini, yakni ketidakmampuan dalam berbahasa yang benar? Wong yang dulu konon berbahasa jenaka pun bisa, kini dilanda persoalan krisis karakter.
Mengapa doktrin model Tom & Jerry lebih laku dibanding doktrin Buddha? Jawabannya bisa lucu; Karena Buddha menawarkan multi-valensi. Sebuah fuzzy logic yang tak mudah dipraktikkan, apalagi tak pernah jadi bahan ajar di sekolah. Itu sebabnya mau ngomong dengan sastra seindah apapun di luar limbukan, Ki Seno Nugroho hanya akan didengarkan ketika guyonan dengan Elisha Orcarus dan Tatin Heiii. Betapa pun dahsyatnya lakon-lakon berkonflik psikologis, yang lebih problematis seperti pada tokoh-tokoh Kumbakarna, Gunawan Wibisana, Resi Bisma, Kunti, Adipati Karna.
Itu sebabnya mengapa film-film mengenai sejarah ketokohan idola kita, jika tak terasa ampang selalu terasa menakutkan. Lebih karena sampai detik ini, jangankan kita yang awam, yang ngaku jurnalis dan penulis pun tidak bisa membedakan apa itu peristiwa dan apa itu permasalahan. Tak bisa membedakan reaksi dan responsi. Apalagi hukum sebab-akibat. Padal manusia dari jaman apapun tak hidup di ruang hampa.
Hingga melihat peristiwa 1965 pun tak pernah genah dan jelas. Melihat kasus Novel Baswedan juga tak pernah jelas. Juga dalam melihat Munir, Prabowo, Jokowi, Anies Baswedan, dan, stop! Saya harus berhenti di sini, untuk tak mengundang lebih banyak musuh.
(Sumber: Facebook Sunardian W)
Comment