Diaspora dan Dwi Kewarganegaraan Sebagai Strategi Ekonomi Indonesia

Oleh : Dr. Dino Patti Djalal

Salah satu fenomena sosial-ekonomi yang paling dahsyat di abad-21 adalah mencuatnya peran diaspora sebagai motor globalisasi.  Dewasa ini, diperkrakan adalah 250 juta penduduk yang lahir di luar negara dimana mereka berdomisili — sama dengan jumlah penduduk Indonesia atau Brazil.  

Diaspora — orang yang merantau ke luar wilayah negaranya, baik untuk belajar, bekerja atau menetap — memang kini menjadi primadona.  Satu faktor yang membuat Tiongkok berhasil melejit dari negara paling miskin menjadi ekonomi terbesar di dunia adalah kemampuannya untuk memanfaatkan investasi overseas Chinese di Taiwan, Hongkong, Singapore dan lain-lain.  Begitu pula India, raksasa Asia yang kini sangat gencar memberikan insentif untuk menarik diaspora India yang jumlahya  30 juta lebih.  Presiden Obama sendiri belakangan ini aktif mendorong Undang-undang untuk menjaga agar brain power dari jutaan diaspora international tetap tinggal di AS sebagai aset ekonomi.

Memang, banyak negara yang nasibnya berbalik arah karena diaspora.  Rwanda yang hancur karena genosida kini menjadi ekonomi paling cemerlang di Afrika karena peran diasporanya yang tinggal di AS dan wilayah lain.  Begitu juga Etiopia, Vietnam, Lebanon, Armenia, Korea, dll.

Diaspora Indonesia sebenarnya tergolong 10 terbesar dunia.  Diaspora yang memegang paspor WNI berjumlah 6 juta.  Dari jumlah ini, 2 juta adalah TKI yang secara konsisten menyumbang 130 trilyun rupiah lebih ke tanah air — dan dikirim langsung ke desa dan keluarga mereka sehingga dampaknya sangat riil di lapangan.  Jumlah devisa TKI ini sendiri lebih besar dari selurun jumlah investasi asing di Indonesia.  Ini belum termasuk sumberdaya dan aset yang dialirkan diaspora non-TKI yang belum terdata.  Hebat kan ?

Diaspora Indonesia relatif baru bangkit, yakni sejak 2012 ketika mereka bertemu di Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles untuk mengucapkan ikrar ingin menjalin hubungan baru dengan tanah air.  Mereka datang dari AS, Belanda, Australia, Qatar, Afrika Selatan, Tiongkok, Madagascar, Surinam, Jerman dan banyak lagi.  Umumnya, mereka adalah kelas menengah, berpendidikan relatif tinggi, dan low-profile.  

Walaupun domisilinya berbeda, Namun mereka mempunyai satu kesamaan : kecintaan yang tak pernah padam pada Indonesia.  Sahabat saya Iwan Sunito, diaspora yang kini menjadi raja properti di Sydney, menyatakan kecintaan diaspora terhadap Indonesia bahkan lebih tinggi daripada orang Indonesia di tanah air sendiri.  Wapres Jusuf Kalla benar sekali bahwa di abad-21 “Nasionalisme tidak dapat diukur dengan paspor saja, namun juga dengan hati dan aksi.”

Bagi diaspora yang sudah menjadi WNA, aspirasi mereka yang nomor satu adalah dwikewarganegaraan.  Ini yang saya selalu saya dengar sewaktu keliling ketika menjadi Duta Besar di AS, dan hal ini juga selalu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo setiap kali bertemu dengan diaspora di luar negeri.

RUU Dwikewarganegaraan pernah masuk prolegnas DPR, namun kemudian mentah lagi.  Menurut saya, sebagai Ketua Dewan Diaspora Global, sudah saatnya kita menggulirkan kembali RUU Prolegnas itu dan menjadikannya salah satu agenda nasional yang perlu dituntaskan kalau bisa sebelum tahun 2019.  Saya sangat menghargai upaya Presiden Joko Widodo, termasuk juga Menko Luhut Panjaitan, yang terus berupaya merangkul diaspora untuk memanfaatkan potensi mereka.

Bagaimana langkah kedepannya ?  

Menurut saya, langkah pertama adalah Pemerintah (dalam hal ini Kemlu) melakukan survei yang serius untuk mengumpulkan data berapa jumlah diaspora Indonesia yang telah menjadi WNA — baik generasi pertama, kedua dan ketiga (dan seterusnya) — dan dimana konsentrasi mereka (di AS, Belanda, Australia, dlsbnya).

Langkah berikut, bentuk pokja untuk lakukan analisa untung rugi bagaimana dampaknya kalau dwikewarganegaraan diberlakukan — berapa jumlah diaspora WNA Indonesia yang akan melamar, dan apa kira-kira dampak ekonomi sosia, pendidikan, dlsbnya bagi tanah air.  

Kemudian, pelajari dan tetapkan ruang lingkup serta pembatasannya, misalnya, diaspora generasi mana yang bisa mendapat fasilitaas dwikewarganeraan (generasi pertama, kedua, ketiga); diaspora yang mendapat dwikewarganegaraan tidak bisa memangku jabatan politik; UU dwikewarganegaraan hanya diperuntukkan bagi diaspora atau orang yang dinikahi mereka serta keturunan mereka, dll.  Terakhir, lakukan pembahasan politik dan luncurkan proses perundang-undangan dwikewarganegaraan.

Dwkewarganegaan jangan dijadikan isyu yang emosional.  Ingat, sebenarnya dwikewarganegaraan sudah berlaku di Indonesia untuk anak-anak dibawah 18 tahun yang mempunyai orang-tua yang salah satunya WNI dan WNA.  UU inipun dulu dirintis dan digolkan secara rasional, tidak emosional.

Kebijakan dwikewarganegaraan harus dibuat sebagai suatu strategi ekonomi yang cerdik untuk pembangunan Indonesia, dan juga strategi globalisasi untuk men-dunia-kan Indonesia.  Diaspora yang jangan dianggap sebagai ancaman.  Mungkin ada segelintir kecil yang perlu diwaspadai, namun profil diaspora umumnya adalah suatu komunitas besar yang cinta tanah air.  Jangan mencurigai diaspora sebelum anda bertemu dan berdialog dengan diaspora Indonesia.  Ingat : mereka sebenarnya adalah darah daging dan ekstensi budaya bangsa Indonesia yang tersebar di selurh dunia.  

Saya mempunyai visi bahwa setiap tanggal 17 Agustus, bukan hanya di Indonesia, namun di setiap kota di seluruh dunia yang ada penduduk berdarah Indonesia, jutaan diaspora yang WNI maupun WNA berduyun-duyun menghadiri upacara HUT kemerdekaan, sama-sama mengerek merah putih ke ujung atas tiang, sama-sama menyanyikan Indonesia Raya dengan semangat, karena mereka sama-sama menghargai budaya dan leluhur Indonesia yang mulia, apapun warna paspor mereka.  Indah kan visi ini ? 

* Dr. Dino Patti Djalal adalah inisiator Kongres Diaspora Indonesia tahun 2012 dan kini Ketua De

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *