by

Berdaulat Bukan Gimmick

Oleh : Karto Bugel

Dalam judul posternya tertulis dengan jelas “HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Rakyat 2021″Revolusi seperti apa? Tulisan dengan tinta berwarna merah dengan ukuran huruf lebih besar serta letaknya yang sentral, (dalam teknik iklan itu adalah hal ingin ditonjolkan) tertulis “Jokowi Harus Turun”. Keterangan berikutnya adalah “Rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara selamatkan Demokrasi” .Bila poster itu benar adanya dan kemudian dijadikan rujukan, sangat clear bahwa ajakan revolusi itu adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan caranya adalah turunkan Jokowi.

Siapa yang harus menurunkan? Rakyat.Frase Jokowi Harus Turun bukan kalimat permintaan kepada Presiden namun ajakan pada rakyat untuk menurunkannya. Dan itu diperjelas dengan alasan rakyat yang berdaulat dan maka berdaulat pula untuk membentuk pemerintahan sementara. Bila poster itu masih dianggap kurang jelas, dalam pernyataannya pada media Ketua Umum PB HMI MPO mengatakan “HMI harus bersama BEM, buruh, petani, elemen kampus dan yang merasa memiliki Indonesia bersatu,”.

Ini terkait dengan penerbitan poster ‘Jokowi : The King Of Lip Service’ dari BEM UI beberapa waktu lalu (yang) menurutnya harus menjadi momentum, apalagi eskalasi di kalangan mahasiswa seluruh Indonesia juga sudah meningkat. Artinya, eskalasi yang sudah meningkat itu telah dianggapnya sebagai moment baik bagi gerakan rakyat bukan? Bukan hanya mahasiswa namun buruh dan petani sebagai entitas yang ditekankan sebagai rakyat, harus bersatu untuk tujuan tersebut .Ini SUDAH MAKAR..!!

Ini tak butuh bukti dalam rupa sekelompok orang yang sudah bergerak memenuhi ajakannya. Ajakannya adalah bukti makar sebagai unsur sudah terpenuhi. Sekali lagi, bila poster yang tertampang dan telah beredar luas adalah benar miliknya dan dipakai sebagai rujukan, itu sudah merupakan ajakan makar. “Apakah ini terkait dengan banyaknya provokasi saat mudik lebaran?” Fakta bahwa jebolnya pertahanan Satgas Covid-19 pada mudik lebaran yang lalu dan kini jumlah masyarakat tertular telah melampaui angka psikologis dan kita dibuat sangat khawatir dengan kondisi tersebut berakibat pada munculnya rasa tak percaya pada negara.

Ketika rasa duka akibat korban telah sampai pada titik mengkhawatirkan, tak percaya pada negara adalah akibat logis, maka provokasi pada mudik lebaran yang lalu tak boleh dilihat hanya dari sisi hak mudik yang dilarang belaka, ada grand design patut dicurigai. Dan benar, ramai provokasi agar massa rakyat turun pada sidang pembacaan vonis MRS di PN Jaktim kita dengar. Himbauan Polri telah berhasil membungkam riuh suara itu tak sempat menjadi besar. Mereka yang turun pun disikat dengan cara tegas sehingga sama sekali tak pernah menjadi besar.Gagal dengan massa pada sidang vonis di PN Jaktim, BEM UI bersuara. Bukan pada kritikannya kita harus marah, faktanya, dia yang duduk sebagai ketua BEM UI ternyata memiliki latar belakang yang dipertanyakan kenetralannya. Jejak digitalnya terbongkar. Afiliasinya pada kelompok tertentu menjadikan kritikannya tak lagi murni.

Kritik itu kini tak lagi dilihat sebagai kritis sikap sang mahasiswa yang memang seharusnya seperti itu. Ini lebih terlihat dan dikhawatirkan hanya sebagai proxy pihak lain. Dan entah karena kebetulan atau itu memang umpan lambung, mulai dari tokoh PKS dan tokoh-tokoh yang selalu berseberangan dengan pemerintah mulai dari Rijal hingga Zonk turut bersuara. Sampai pada titik ini Presiden justru melihat dari sisi berbeda. Dia justru meminta UI tak menghalangi sikap kritis para mahasiswanya untuk tetap bersuara. Namun ketika Ketua HMI MPO bersuara seperti itu, masihkah suara ini dianggap sebagai kritis logis mahasiswa belaka?

Lemah sikap negara pada para provokator mudik lebaran yang lalu telah mengakibatkan kerugian negara makin besar. Lebih dari itu, hak rakyat yang lain, yang ingin tetap dalam kindisi sehat, bukankah mereka justru telah terabaikan dan kini semua harus menanggung beban itu? Ajakan revolusi itu sangat mungkin tak akan mendapat respon pihak manapun juga. Tapi bukan berarti negara akan membiarkan setiap orang bersuara ngawur dengan mengatas namakan organisasi. “Apakah ini terkait dengan Ketua BEM UI yang ternyata juga kader HMI?” Sekali lagi, bukan pada apakah ajakan ini akan mendapat respon luar biasa atau hanya berdampak laksana petasan cabai seperti yang diucapkan Ferdinand, ini provokatif.

Provokator yang sama dalam mudik lebaran banyak yang dibiarkan dan rakyat banyak kini menjadi korban.Sekecil apapun massa dapat terkonsentrasi akibat ajakannya pada rakyat di saat pandemi sedang sangat meninggi jelas adalah ancaman bagi rakyat. Bukankah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi? Kalau ini hanya slogan, ya monggo saja. Yang jelas uang yang digelontorkan lebih banyak lagi oleh pemerintah demi menangani membeludaknya rakyat yang terinfeksi adalah duit rakyat.

Jangan karena negara tak tegas tapi rakyat jadi korban dan ketika korban membutuhkan dana dari negara, duit rakyat lagi yang dipakai. Tegas demi melindungi rakyat yang lebih banyak adalah amanat konstitusi. Jalankan. Tangkap dan adili para provokator itu..!! Bagus-bagus pemerintah bisa lebih pintar sekaligus lebih berani yakni membongkar jaringan besar para provokator sekaligus siapa di balik semua perkara ini.”Berani po?”

Yang jelas, ketika para provokator berhasil membuat larangan mudik dilawan, negara langsung terimbas dan limbung. Itu melahirkan gerakan untuk tak percaya lagi pada pemerintah.Ketika isu ajakan demo pada PN Jakarta Timur terkait vonis MRS surut, BEM UI tampil. Ketika BEM UI tak berhasil membuat cerita yang lebih spektakuler, HMI MPO muncul. Adakah itu hanya kebetulan belaka atau ada benang merah dapat diurut?Dengar-dengar, per 2 Juli akan ada sikap tegas pemerintah. Semoga ga hanya gimmick belaka yak..🙄..RAHAYU

Sumber : Status Facebook .Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed