by

Balada Ruang Pertemuan Hotel di Akhir Tahun

 

Oleh: Muhammad Jawy
 

Ada yang pernah mencoba mencari ruang pertemuan di hotel berbintang di bulan November atau Desember? Khususnya di Jakarta dan kota besar?
Anda akan kesulitan, karena bulan-bulan itu adalah masa emas bagi kementrian2 dan pemerintah daerah untuk menghabiskan anggaran rapatnya. Pejabat senang, karena sudah rahasia umum, setoran balik dari penyelenggaraan acara seperti ini tidak kecil, baik dari penginapan, konsumsi.
Akhir 2014 sempat ada imbauan dari MenPAN supaya hal ini tidak dilakukan, tetapi 2015 diperbolehkan lagi asal selektif. Tapi siapa yang bisa menjamin asas selektif itu dilakukan?
Karenanya saya mengapresiasi kebijakan tangan besi Sri Mulyani untuk pengetatan anggaran ini. Anggaran rapat yang boros itu baru satu dari sekian pos pengeluaran yang selama ini dibiarkan terhambur. Ini adalah yang saya tunggu sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan baru kali ini, ada upaya serius untuk bicara efisiensi anggaran.
Langkah SMI ini baru awalan, sehingga saya tidak begitu yakin beliau punya cukup waktu untuk menyisir secara menyeluruh pos anggaran yang selama ini jadi permainan oknum birokrat. Dan langkah SMI ini juga belum akan menyentuh reformasi keuangan di pemerintah daerah. Tapi langkah SMI jelas sudah merupakan awalan yang benar, dan butuh dukungan dari segala pihak supaya kedepan efisiensi ini menjadi norma di K/L dan Pemda.
Untuk Pemda, efisiensi baru bisa terjadi kalau struktur organisasi di Pemda ramping, jumlah pegawai rasionya imbang dengan beban kerja. Banyak pemda, APBD-nya 70% habis untuk belanja pegawai dan rutin, yaitu untuk gaji, dan operasional pegawai. Sisanya yang menjadi belanja langsung ke masyarakat, itupun seringkali masih dipotong oleh oknum birokrat/legislatif. Daerah semacam ini juga seringkali PAD rendah, mereka sangat tergantung sekali dengan DAU, alias sebenarnya bisa disebut minus. Mereka adalah bom waktu, karena semakin tinggi persentase belanja pegawai, semakin mandeg pembangunan di daerahnya.
Untuk serius membenahi pemerintah daerah, ada dua kementrian yang paling bertanggungjawab, Kemendagri dan Kemenpan, namun saya tidak melihat keduanya punya tangan besi yang ideal. Sehingga saya tidak berharap banyak akan adanya inovasi supaya reformasi birokrasi di daerah bisa melaju.
Tapi tidak perlu hanya bisa mengeluh dan nyinyir, masih banyak agenda yang bisa kita kerjakan. Untuk pressure pemda, kita bisa sinergikan kekuatan komunitas. Syukur kalau ada komunitas yang peduli dengan literasi anggaran keuangan pemerintah.
Untuk Sri Mulyani dan jajarannya. Anda memilih jalan terjal ini, karena tidak semua orang mau dan bisa. Terimakasih, selamat berjuang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed