by

Bagi Demokrat, Perpanjang Jabatan Presiden Berkorelasi dengan Penundaan Pemilu

Oleh: Pepih Nugraha

Sebagai partai oposisi, wajar belaka ketika Demokrat cepat menangkap lalu menggoreng fakta penundaan pemilu sebagai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima. Bukan sekadar menggoreng isu, tetapi ini memang fakta.

Putusan PN Jakpus ini memang rawan “misleading” atau disalahmengertikan. “Back fire” atas putusan yang tidak ada sangkut paut dengan pemerintah itu mau tidak mau dihubungkan dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo oleh pihak-pihak yang memang hendak membuat kekacauan konstitusional di negeri ini.

Jokowi sendiri tegas membantah, pihak-hak yang ingin perpanjangan masa jabatan Presiden sebagai yang hendak menampar dan bahkan menjerumuskan dirinya. Tetapi, kemenangan Partai Prima atas putusan KPU yang tidak meloloskan partai itu di PN Jakpus sehingga pemilu harus ditunda seolah-seolah skenario yang disusun pemerintah dengan apik, meski kenyataannya dua peristiwa yang berbeda.

Tetapi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam orasi politiknya mengolah isu ini dengan narasi oposisi yang sangat kontras dan menohok.

Menurut AHY, putusan pengadilan (PN Jakpus) menunda pemilu mengusik akal sehat dan kedilan, apalagi penundaan pemilu hadir setelah isu perpanjangan jabatan presiden. “Apakah ini kebetulan belaka?” tanyanya bernada retorika.

“Jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda,” kata putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini, “lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Apa iya ada Plt Presiden? Apa iya ada ratusan Plt anggota DPR/DPD RI? Apa iya ada ribuan Plt anggota DPRD kabupatén/kota? Negara lain akan melihat Indonesia sebagai ‘Banana Republic’ yang pejabatnya tanpa mandat, tanpa pemilu.”

AHY kemudian meminta netralitas negara beserta aparaturnya seperti BIN, TNI, Polri, dan BUMN untuk menjamin “fair play”-nya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Juga berharap aparat hukum tidak tebang pilih.

Partai Demokrat memang punya hajat. Berlangsung di Indoor Senayan Jakarta, selama dua hari penuh partai politik yang kini diketuai oleh AHY menggelar “bimtek” alias bimbingan teknis terhadap kader simpatisan partai berlambang “mercy” ini.

Acara internal partai itu terasa sebagai “show of force” dan kesiapan partai menghadapi hajatan besar Pemilu 2024 mengingat hadirnya tak kurang dari 1.800 anggota DPRD baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, yang sebagian besar tentu saja sekaligus fungsionaris partai.

Slogan Demokrat yang diusung dalam perhelatan akbar itu adalah “Perubahan & Perbaikan”. Ada penambahan kata “Perbaikan” mengingat dalam pertalian bersama Partai Nasdem dan PKS, koalisi ini bernama “Koalisi Perubahan”.

Dengan tagline tersendiri “Perubahan & Perbaikan” ada niat atau semangat Demokrat untuk “mengubah dan memperbaiki keadaan”. Sebagai partai oposisi, mudah menebak yang dimaksud “Perubahan & Perbaikan”, yakni ingin mengubah serta memperbaiki keadaan sebelumnya dan saat ini hasil kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Di mata Demokrat, sebagaimana tercermin dari pidato AHY selama kurang lebih setengah jam di “mimbar politik”, ada sejumlah kekurangan dari hasil kepemimpinan negara dan pemerintah saat ini yang perlu diubah dan diperbaiki di sejumlah sektor. Dengan demikian, fokus tidak semata-mata tertuju pada pemilu saja.

AHY mengemukakan tiga poin penting, yaitu memikirkan kehidupan rakyat khususnya ekonomi kesejahteraan, sikap dan posisi Demokrat terhadap sejumlah isu nasional dalam hukum serta kelangsungan demokrasi dan rekomendasi partai untuk Pemilu 2024.

Di bidang ekonomi, kata AHY, tekanan ekonomi di ambang batas dengan inflasi 5 persen, akibatnya masyarakat merasakan kenaikan harga barang sebagai dampak kebaikan harga BBM tahun lalu. Secara ekstrem AHY mencontohkan seorang ibu yang ditemuinya di Sulawesi Tengah harus membeli beras sekarang Rp1 juta yang berarti Rp20.000 per kilogram. “Ia menjerit, dari mana kami mendapat uang untuk membeli kebutuhan pokok tadi,” katanya.

Pun keluhan petani yang harga pupuknya mahal, sementara pupuk subsidi langka. Nelayan kesulitan berlayar karena kesulitan solar, UMKM terpuruk dan sulit bangkit pasca pandemi dan sulit mendapat akses bantuan modal, guru honorér tak kunjung diangkat sebagai ASN, bantuan pendidikan untuk golongan tidak mampu masih sangat terbatas, genaeasi milenial dan Z hampir frustasi karena lapangan pekerjaan yang terbatas, gempuran digitalisasi dan otomatisasi yang membuat senjang, daya beli masyarakat turun drastis, persoalan fiskal yang kurang baik misal menghadapi gelombang PHK, dan persoalan lainnya.

“Jika ada yang bertanya perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan Demokrat, maka jawabannya perbaikan kebijakan ekonomi terutama kebijakan fiskal yang tepat,” kata AHY.

AHY juga menyoroti tata kelola pemerintahan yang disebutnya tidak baik di mana banyak program pemerintah dilakukan grasa grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. “Apa kabar food estate?” tanyanya, program pemerintah yang menurutnya hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

“Kedaulatan pangan harus melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal,” tekannya.

Undang-undang Ciptaker disebutnya keluar dari “norma hukum” karenanya sejak awal Demokrat menolak. “Alih-alih menciptakan tenaga kerja, pengangguran malah makin tinggi, sementara Investor lari karena tidak ada kepastian,” katanya.

Sebagai partai oposisi, apapun yang dilakukan Demokrat dengan AHY menjadi “pusat perhatian” adalah sebentuk upaya “mencuri” perhatian itu sendiri, kesiapan dan bahkan unjuk kekuatan partai. Setidaknya dalam konteks pembentukan koalisi perubahan yang belum terwujud, Demokrat sudah lebih siap. Upaya “bimtek” secara kolosal ini dapat menaikkan daya tawar untuk menentukan cawapres bagi Anies di mata Nasdem maupun PKS.

Bahwa yang menjadi “korban” narasi politik itu adalah pemerintah yang kini dijalankan Presiden Joko Widodo, harus dilihat peran dan fungsi Demokrat sebagai oposan; di mana yang baik dari pemerintah didukung, tetapi yang dianggap buruk karena berakibat ketidakadilan dan berpotensi menyengsarakan rakyat dikritik habis-habisan tanpa ampun.

Yang penting, program yang baik dari pemerintah jangan ikut-ikutan dikritik dan dilecehkan, bahkan seharusnya didukung lalu dukungan itu disampaikan. Sehingga, kelak dapat menarik simpati publik yang semula tidak tahu siapa AHY dan apa itu Demokrat.

Komunikasi politik semacam “mimbar” di internal partai (Demokrat) ini baik dilakukan untuk mengasah dan mempertajam kemampuan komunikasi pemimpin di mata publik, apalagi kelak dilakukan secara terbuka dengan masa yang lintas kepentingan dan preferensi politik, sebagaimana dilakukan Bung Karno pada masa lalu.

(Sumber: Facebook Pepih Nugraha)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed