Oleh : Fadly Abu Zayyan
Hanya dalam hitungan hari, kita sudah dihebohkan dengan dua kejadian dugaan pelanggaran hukum yang bersinggungan dengan elit. Yang pertama adalah kisruh penetapan seorang Jenderal TNI aktif, yaitu Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh KPK. Dan yang kedua adalah hinaan seorang Rocky Gerung yang melampaui batas kepada Presiden Joko Widodo .
Saya melihat adanya nuansa suatu upaya yang sistematis di balik kejadian ini yang bertujuan untuk melemahkan Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Mari kita simak pelan-pelan. Masih ingat kasus Cicak VS Buaya jilid 3 antara KPK dan Polri pada tahun 2015 di awal pemerintahan Jokowi? Saat itu Presiden Jokowi hampir saja melantik Budi Gunawan atau BG (sekarang Kepala BIN) sebagai Kapolri untuk menggantikan Sutarman. Namun tiba-tiba KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Sontak saja institusi Polri melawan dan menyerang balik KPK serta berujung penetapan tersangka kedua Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjanarko. Dalam kasus ini Sekjen PDIP sampai harus turun tangan pasang badan untuk BG yang pernah menjadi ajudan Megawati saat jadi Presiden RI. Untung saja Presiden Jokowi pada saat itu mampu meredam situasi dengan mempertemukan kedua belah pihak di Bogor.
Kini hal serupa kembali terjadi. Ketika dulu di awal pemerintahan, kini justru di ujung kekuasaan Jokowi. Tiba-tiba saja KPK melakukan OTT terhadap Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfian. Akibatnya, Institusi TNI terkesan tersinggung dengan tindakan KPK yang dianggap menyalahi prosedur. Bahkan berujung permintaan maaf dari KPK dan pengunduran diri Direktur Penyidikan Asep Fikri. Singkat cerita, Jokowi kembali bisa menengahi polemik ini dan akhirnya proses hukum tetap berlanjut.
Dari dua kejadian di atas, seperti terdapat sebuah kemiripan modus operandi dimana KPK seperti didorong pada suatu kasus yang tak dapat mereka hindari karena memang alat buktinya sudah memenuhi syarat. Saya tidak mau berandai-andai, tapi bisa saja dalam kasus ini, ada pihak yang menyuplai data dan bukti yang siap saji sehingga tak dapat ditolak untuk diproses lebih lanjut. Bisa dikatakan juga, sebuah skenario intelijen yang entah didesain oleh siapa. Yang jelas dampaknya adalah kegaduhan yang cukup meningkatkan tensi hukum dan politik di dalam negeri.
Dan lagi, hanya dalam hitungan hari kita kembali dikejutkan oleh hinaan Rocky Gerung (RG) kepada Presiden Joko Widodo. Yang menarik untuk dicermati adalah reaksi dari berbagai pihak dalam kasus KPK dengan TNI serta ujaran kebencian RG. Seperti sebuah komando, opini berhembus secara massif bahwa Jokowi tidak mampu mengatasi masalah impunitas pada TNI. Terdapat desakan bahwa Presiden harus membuat aturan dimana penanganan kasus hukum anggota TNI aktif haruslah sama dengan masyarakat umum.
Sedangkan dalam kasus RG, opini dihembuskan oleh pihak tertentu bahwa dalang dari ulah RG adalah Prabowo Subianto. Di sisi lain, polisi juga terlihat masih gamang dalam menangani kasus ini karena mungkin mereka juga tahu bahwa RG hanyalah wayang dari elit yang ada di belakangnya yang tentunya bersinggungan dengan lingkaran kekuasaan.
Jika memang benar ada skenario adu domba antara Jokowi dengan TNI, Menhan sekaligus Polisi yang ujungnya nanti dianggap tidak becus menangani kasus RG, maka patut diduga terdapat upaya yang sistematis dalam melemahkan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah saatnya rakyat bersama para relawan Jokowi kembali merapatkan barisan dengan solid untuk mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya.
Mari kita belajar dari pengalaman Presiden Gus Dur yang dijatuhkan dengan cara melemahkan dukungan dari TNI Polri kepada Presiden. Dan sepertinya aroma yang sama sedang dilakukan oleh “The Invisible Hand”. Lalu siapakah dia? Bisa jadi pihak yang tidak senang dengan kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo. Apalagi batas syarat minimal usia Capres turun menjadi 35 tahun semakin mendekati kenyataan. Dan itu diiringi dengan santernya isu Capres Prabowo yang akan menggandeng Gibran sang putra sulung Presiden Jokowi. Jadi, semakin gamblang kan?
Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan
Comment