by

Apa yang Unorganized Itu Aslinya Well Organized

Oleh: Supriyanto Martosuwito

Apa yang nampak spontan sebenarnya direncanakan. Apa yang tidak teratur sudah diatur. Apa yang sporadis, merupakan kesatuan.

Mural, seni lukisan dinding – yang sempat marak dari berbagai sudut kota – serta cuitan penghinaan di media sosial (Twiter), pada akhirnya membentuk ensemble, orkestrasi dan paduan suara – yang menjadi kesatuan nada dan lagu, yaitu “pemerintah anti kritik”, “rezim mengekang kebebasan ekpresi”, “negara kehilangan legitimasi” – “Indonesia menuju negara gagal” dan seterusnya.

Semua capaian pemerintah sedang dimentahkan lewat mural.

Lalu dikomentari pengamat sok independen, dimuat oleh media yang suka mengadu domba, ditanggapi LSM antek asing, disambut hangat oleh politisi oposisi dan para mantan pejabat yang dipecat. Atau cendekiawan yang lagi nganggur.

“Saya tidak bisa mengganggap nyaman sama orang yang bikin mural, ” komentar Kang Sobary.
“Bikin mural dalam bahasa Inggris dan simbol simbol yang begitu canggih – siapakah yang menggerakkan? Ya, pasti ada yang menggerakkan, ” tuding budayawan asal Jogya ini.
Selain Jokowi ditutupi matanya dengan 404 yang artinya ‘Not Found’ (tidak ketemu), ada Ngabalin yang ditutupi angka 504 yang artinya Error bahasa simbol yang hanya dipahami generasi milenial.

“Tapi jangan buru buru bertanya – siapa yang menggerakkan? Kita belum sampai persoalan siapa yang menggerakkan. Kita baru menganalisis elemen elemen, ” kata Kang Sobary, cendekiawan muslim yang pernah memimpin KBN Antara ini.

Elemen elemen yang dimaksud, diungkapkannya, celotehan celotehan Ricky Gerung, lalu tweet jurnalis Tirto, dan sebutan ‘badut’ kepada Jokowi saat memakai baju Baduy di DPR RI, dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari sesuatu yang tampaknya “un-organized”, yang bikin pengamat berkesimpulan “pemerintah terlampau berlebihan” dan “Pemerintah lebay”.
“Kalau Ngabalin yang di-lebay lebaykan silakan. Tapi kalau pemerintah dilebaykan.. woo gak bisa ini” teriak Kang Sobary.

Sikap pemerintah (yang menghapus baliho) tidak serta merta ditanggapi sebagai penolakan kebebasan berekspresi, tegasnya.

Adalah tugas Satpol PP menghapus coretan coretan yang mengotori dinding di kolong jembatan, di wilayah kota – dan polisi mengawasi. Karena dalam kasus baliho HRS, beberapa waktu lalu, Satpol PP tidak dianggap. Dicueki dan hilang wibawa. Sampai kemudian tentara Kodam Jaya turun tangan.

Namun dengan itu, pengamat media pengadu domba, dan politisi koor, menyatakan pemerintah anti kritik, anti kebebasan berekspresi. TV oposisi bikin diskusi / talkshow “Mural dan Poster Dijegal, Demokrasi Terjungkal?”

“Iya. Kebebasan berekpresi itu baru satu hal, ” katanya, seraya menjelaskan, “yang kita simpulkan sebagai kebebasan ekspresi belum bisa menjelaskan persoalan dasar yang ada di lapangan dan yang ada di pemikiran penegak hukum kayak polisi”.

“Hanya karena kita pendukung kebebasan ekrpesi dan hak azasi manusia – apakah hak azasi manusia itu bisa berlangsung di atas penghinaan orang lain?” tanyanya.

“Oh, saya tidak menghina! Saya hanya ‘having fun’ . But how do you? Sementara mereka ‘having fun’, mereka melakukan ini dan itu, dan orang orang pun berpikir. Mereka sedang apa?”
Sekarang bahkan peneliti, aktifis perempuan, yang bergelar Ph.D., terjebak dalam pusaran pancingan maraknya mural – atau ikut menjadi bagian dari ensemble / paduan suara anti Pemerintah. Dia menuding presiden dan jajarannya harus bertanggung jawab karena membangun pemerintah anti kritik.

“Apa yang nampaknya tidak berhubungan satu sama lain itu ‘most problably connected one and others. What is un orgarnized basically well organized, ” tegas Kang Sobary.

Politik itu kotor, Mbok!
Puisi membasuhnya,
Sastra membersihkannya
dan kini
Budayawan menjelaskannya.
Saya setuju Kang Sobary.

(Sumber: Facebook Supriyanto M)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed