by

Antara Kritik dan Nyinyir

Nah untuk foto kanan, itu adalah fenomena yang diamati oleh salah satu media terkait kebebasan informasi di era Anies Sandi. Yaitu tampak ada upaya untuk membuat pemerintah DKI tidak seterbuka sebelumnya. Tentu ini masih harus dikonfirmasi lagi dengan beberapa perkembangan ke depan.

Tapi hal seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian serius ketimbang masalah kaos kaki. Daerah yang baik adalah yang paling transparan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Baik menyangkut proses perencanaan, keuangan, asset. Jadi ketika ada upaya menutupi kebebasan informasi, itulah yang harus dikritik dengan tajam, tentu dengan data yang baik. Apalagi Anies Sandi yang mengkampanyekan Open Government. Open Government hanya bisa terjadi kalau pemerintah terbuka kepada masyarakat dan pers.

Menjauhkan masyarakat dan pers dari informasi yang seharusnya mereka terima, itu bertentangan dengan semangat Open Government, juga UU Kebebasan Informasi Publik. Sedangkan UU KIP sendiri adalah spirit dari meningkatnya transparansi pengelolaan daerah.

Topik seperti ini yang layak menjadi bahan pengawasan dan kritik, bukan soal kaos kaki.

Sumber : Status facebook Muhammad Jawy

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed