by

Agnes Bisa Dipidana

Oleh : Karto Bugel

Mintalah dengan wajar. Meminta sesuatu dari seseorang yang tak PUNYA sekaligus tak mungkin dapat memenuhi permintaan itu apalagi dengan cara memaksa, hanya akan membuat masalah baru.

Demikianlah kira – kira apa yang kita alami hari – hari ini. Bersama – sama, atas nama keadilan, kita minta Polisi menahan Agnes, teman perempuan Dandy yang patut diduga memiliki peran BESAR terjadinya penganiayaan di Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Dan Polisi memang terlihat tak beranjak tanggap. Mereka cenderung diam dan hati – hati.

Kenapa?

Subjektivitas penyidik memberi ruang dan dapat melakukan itu namun mereka juga dibatasi aturan main.

Agnes masih dalam usia anak – anak di mana dalam hukum kita harus mendapat perlakuan berbeda. Secara jelas itu ada aturan mainnya. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bicara.

“Bukankah Polisi seharusnya dapat menahan seseorang yang diduga melanggar sebuah pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun?”

Anggap saja bahwa Agnes layak diduga telah melanggar banyak pasal sekaligus. Ada paling tidak 3 perbuatan yang layak diduga dapat menjeratnya yakni salah satunya adalah turut serta dalam penganiayaan anak.

Bila terbukti dia bisa dikenakan Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Sanksi pidananya ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Bila ancaman itu kurang tinggi sehingga alasan penyidik masuk akal saat ragu untuk menahan, dia bisa dikenakan pasal Penghasutan yakni Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Pada dugaan pidana yang lain, dia juga patut diduga telah melanggar Pasal 27 ayat (4) UU ITE yakni menyebar video tanpa izin dimana ancaman penjara 6 tahun penjara.

“Nah kan… kenapa Polisi masih diam?”

Pada diri Agnes yang masih berusia 15 tahun melekat hak dilindungi UU.

UU No. 11 Tahun 2012 bicara bahwa Sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana itu dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara pidana pada anak – anak pun wajib diupayakan hadirnya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU SPPA.

Dan itu bersyarat dalam hal ini ketika si anak dalam posisi diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Artinya, bila ancaman hukuman atas apa yang diduga dilakukan Agnes tak pernah lebih tinggi dari 6 tahun, UU sudah memberi garis tegas

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Itupun dengan syarat sangat – sangat ketat. Itulah aturan main yang berlaku dan maka Polisi seperti tak punya hak dan kelebihan saat harus memberi.

“Kenapa ga pakai pasal 306 KUHP tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong dimana ancaman hukumannya adalah 7 tahun 6 bulan?”

Pasal 306 KUHP bicara tentang jumlah hukuman bila terpenuhinya klausul pada Pasal 304 dan pasal 305 tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong dan membiarkan orang dalam sengsara dan ada unsur luka parah.

Namun pasal itu terlalu bias dapat dikenakan pada Agnes.

Pasal 304 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Apakah pada pasal itu Agnes adalah objek terkena aturan? Pasal ini lebih terlihat ditujukan pada orang yang punya hubungan keluarga.

Klausul “berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan”, mustahil tertuju pada Agnes di kisah Pesanggrahan.

Pun pada Pasal 305 KUHP, “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Ini lebih gak nyambung.

Dan lalu, Pasal 306 KUHP, dia bicara jumlah hukuman bila dua pasal itu dilanggar.

Pasal 306 KUHP berbunyi :

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Artinya, pasal 306 KUHP jelas sangat sulit digunakan untuk mengejar terpenuhinya jumlah ancaman hukuman lebih besar dari 7 tahun agar dapat menarik masuk seorang Agnes.

“Ga adil dong hukum buat korban?”

Memaksa Polisi menahan Agnes pada peristiwa penganiayaan Sanggrahan ini memang tampak sulit. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberi batasan sangat jelas.

Namun itu bukan berarti menghilangkan unsur pidana atas perbuatannya bila ternyata memang terbukti.

UU itu juga bicara bahwa anak tetap dapat dipidana apabila anak tersebut berumur 14 tahun sampai umur 18 tahun dan namun, itu digunakan sebagai upaya akhir.

Itu bersyarat bahwa anak yang dapat dijatuhi pidana dan dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak duanggap membahayakan masyarakat.

Pun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, paling lama SETENGAH dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup misalnya, pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

“Bagaimana bila di kemudian hari dia terbukti melanggar UU ITE misalnya?”

Yang jelas, pidana pokok bagi anak menurut UU itu adalah terdiri atas :

1. Pidana peringatan;

2. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;

3. Pelatihan kerja;

4. Pembinaan dalam lembaga;

5. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

2. Pemenuhan kewajiban adat.

Artinya, seorang anak tetap dapat dipidana apabila anak tersebut berumur 14 tahun sampai umur 18 tahun dan namun itupun tetap digunakan sebagai upaya akhir.

Bagi anak yang berumur belum sampai 14 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan.

RAHAYU

Sumber : Status Facebook Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed