Q: Mengapa pemerintah mengimbau bahkan mewajibkan semua orang yang bisa divaksin untuk divaksin? Apakah termasuk pelanggaran hak asasi manusia?

Bila kita tengok linimasa media sosial saat ini, marak dengan isu pemberian vaksin yang segera dijalankan pemerintah. Sebagian mendorong dilaksanakannya imunisasi begitu vaksin siap digunakan, untuk melawan virus Corona penyebab Covid-19. Sebagian lagi menolak vaksin dengan berbagai alasan. Selain mempertanyakan efektivitasnya, mereka yang menolak vaksin rata-rata termakan propaganda konspirasi, isu vaksin haram dan mempercayai rumor bahwa vaksin semata sebuah proyek bisnis.

Saya ingat betul, waktu itu ada anak kawan saya usia 4 tahun yang terkena Rubella. Anak itu sendiri relatif kuat, dan hanya demam beberapa hari. Tapi dia kemudian menulari dua kawan sepengajian yang tengah hamil. Yang satu, hamil tiga bulan, yang satunya 6 bulan.

Berikut ini catatan vaksin dari teman-teman di sana. Jikalau masih was-was soal kehalalan vaksin (karena mempertanyakan legitimiasi badan pemerintah misal? ), mungkin bisa request merek-merek vaksin yang dipakai di Brunei ini. Negeri syariah masa sih tega menyuntikkan vaksin haram ke tubuh warganya?

Mau lebih tepat lagi mengenai perkiraan manfaat vaksin... bandingkanlah prevalensi difteri pada kedua kondisi yang berbeda tersebut. Perbandingan prevalensi yang tidak divaksin dibanding yang divaksin adalah 66/1rb dibagi dg 33/1jt, pakai perkalian jaman SD, menjadi 66/1000 x 1jt/33=2000 (hitung sendiri, kalau ga percaya).