Alhamdulilah tahun ini semua berangsur kembali normal dan masyarakat merasakan benar perubahan luar biasa. Pertama soal kenaikan harga sembako. Kondisi ini mengakibatkan pengeluaran masyarakat bertambah namun apakah produsen meningkat keuntungannya? Faktanya tidak karena kenaikan harga disebabkan dari pungli, broker, mafia pangan, hingga pengeluaran BBM.
Mudik hari ini bersama bungsu Galang Reformasi Nusantara yg libur sekolah di Negara GMT --5 n mendarat di Indonesia yg sekarang membangun GMT +7 wib.
Jadi ayahnya yg nyetir di PANTURA TOL siang ini.
EXCITED begitu perasaan bapak anak ini yg tinggal begitu jauh beda benua.
Progresivitas dan agresivitas Trans Jakarta ini tak lepas dari peran gubernur Ahok yang saat ini sedang dipenjara
Seperti gubernur Jokowi yang mengucapkan terima kasih kepada gubernur Sutiyoso dan Foke saat peletakan batu pertama MRT, rasanya gubernur baru Jakarta layak mengapresiasi tinggi gubernur Ahok yang sedang dipenjara itu
Dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA), semakin membuat saya mempertanyakan kemampuan MA memahami persoalan yang terjadi di publik. Akhir-akhir ini banyak keputusan MA yang mengganggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
Anies sedang menampilkan Jakarta sebagai etalase Indonesia, dimana perilaku politik disana bisa menular dan menjadi trendsetter bagi daerah lainnya bahkan seluruh Indonesia. Makanya, mencegah TALIBANISASI melalui Ibukota jauh lebih penting daripada mencegah URBANISASI menuju ibukota gara-gara becak dan prospek ngelapak Kaki Lima (misalnya). Disitu intinya. Dan itu tugas yang berat!!
Akan mengijinkan becak kembali beroperasi. Sedangkan rancang bangun transportasi publik sejak zaman Bang Yos adalah sedikit demi sedikit mengganti angkot menjadi minibus. Becak dihilangkan karena tidak manusiawi dan rawan kecelakaan.
Ayok lah gubernur n wagub baru Jakarta. Jangan sukanya lempar2 isu. Misal lagi, apa betul Ratu Prabu udah ngeluarin ratusan miliar buat studi kelayakan dan membayar konsultan asing untuk itu. Koq bisa pemerintah pusat ngga denger ada studi?
Terus dia bilang mau bikin 200 km jalur LRT dengan biaya 400 T. Bombastis banget.
Wong BUMN ditunjuk mbangun 3 ruas LRT milik pusat sejauh total sementara 42 km saja butuh waktu 4 tahun untuk selesai (2015-2019). 200 km??
Coba cek komen Menhub.. hehe
Pertamina mencatat, kebutuhan BBM di wilayah Papua saat ini tercatat hampir mencapai 800 ribu KL per tahun dengan alokasi sekitar 500 ribu KL untuk wilayah Papua dan 300 ribu KL untuk wilayah Papua Barat dengan distribusi penyaluran BBM yang dilakukan melalui moda transportasi darat, laut dan udara. Hingga November 2017, di Provinsi Papua tercatat sudah 9 LP dan di Papua Barat terdapat 2 LP.
