Kedua belah pihak, baik BPN maupun TKN sepakat memberikan pernyataan bahwa keduanya menerima hasil putusan MK dengan lapang dada.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan ‘Amr bin ‘Ash untuk mengajarkan hafalan Alquran kepada penduduk negeri piramida itu. Dalam pernyataannya, Khalifah Umar bin Khattab bahkan menyatakan:

Bukankah intisari dari “analisis audit forensic IT” Jaswar Koto terhadap website Situng di sidang MK adalah sebagai berikut:

Nah.. Contohnya seperti pada gambar pada saat AHLI mencari NIK dengan data sebagai berikut:

KATA KUNCI: 170312010780****
JUMLAH : 137 Orang

**Emang perlu banget gitu ya klaim sebagai keturunan Rasulullah di profil Research Gate? Mentang-mentang gak ada yang bisa kroscek. Nyentrik bingits "Professor" yang satu ini**

3. Gelar dan bidang pendidikan tidak nyambung

Karena menurut hemat pribadi saya Beliau (Prof. Eddy) selaian bersaksi sebagai Ahli hukum dihadapan hakim Mahkamah Konstitusi juga seperti seseorang yg sedang menjalani fit and proper test yg disiarkan live dihadapan jutaan rakyat Indonesia sebagai calon pejabat tinggi Negara

Kita tentu patut apresiasi yang membawa persengketaan pemilu ini ke mahkamah, karena ongkos kalau kemudian mengambil sidang jalanan, itu bisa jauh lebih mahal lagi.

Seperti 21-22 Mei kemarin, terjadi kerusuhan ongkosnya jauh lebih mahal, ditambah korban jiwa yang tentu tidak bisa diganti dengan materi apapun. Belum lagi dunia usaha yang sangat terganggu.

Fakhrida
-Saksi mengaku menyaksikan kecurangan. Tetapi barang buktinya dari grup wa yang menyuruh mentweet keberhasilan pembangunan desa. Tanpa ada ajakan memilih 01. Itu pun terjadi di bulan September 2018. (Saksi yang wow kedernya)

Yang saya khawatirkan bukan hasil akhir dari proses sengketa Pilpres ini. Tapi dari sebuah kenyataan yang memilukan bahwa realitasnya negara harus menyiapkan panggung bagi kelompok yang kurang legowo untuk menyuarakan narasi- narasi POST TRUTH kepada publik secara terbuka, gratis dan tanpa sensor. Semua terpaksa difasilitasi negara dan media demi sebuah keniscayaan proses konstitusional.