Memang sesederhana itu learning prosesnya ? Bahwa ada tuntutan minimal yang harus dipenuhi iya, apakah itu berarti anak bodoh harus ditinggalkan. Lalu dimana letak sebuah tantangan, kalau pengolahan hanya menghendaki input yang dianggap sudah bagus saja. Ini bukan industri, but human being.
Kalau kamu bisa belajar secepat beliau, kamu memang tidak butuh sekolah lagi.
Begitu pun ketika kamu malas melakukan ritual agama. Sah-sah saja kamu tidak butuh agama jika kamu sudah bisa menjadi orang benar dan baik tanpa agama. Karena kamu sudah bisa menemukan Tuhan di hatimu setiap saat untuk membimbing langkah hidupmu.
Dalam pandangan saya, beban perjuangan ini tentu lebih tepat disandang sekolah negeri. Sekolah negeri dibayar oleh uang rakyat dan karena itu harus adil untuk semua rakyat. Tidak ada hak bagi kita untuk menuntut sekolah swasta.
Masalahnya hanya Belitung Timur, Solo dan DKI yang pernah menikmati 2 "Satria Piningit" tersebut, sementara daerah lain di Indonesia sebagian besar masih harus gigit jari karena kepala daerah mereka teramat jauh dari figur "jongos rakyat" apalagi "anjing penjaga keadilan" seperti kedua tokoh diatas!
Waktu itu kami mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang besar disertai dengan cekikikan.
Saya yakin jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Anda mengenai pengalaman sekolah, bukan bagaimana belajar fisika atau rumus matematika yang keluar. Tapi, siapa yang dulu suka tidur di kelas. Siapa yang resleting celananya rusak saat upacara bendera. Atau siapa yang pernah gelut hanya gara-gara kalah main kelereng.
Kalau di Jepang? Sebagai jajahan Jepang saya kira sudah banyak tahu. Karakter orang Jepang itu sebelas dua belas dengan Korea. Kalau urusan mendidik anak di Jepang apa ada anak sekolahan belajar sampai malam dan kursus bimbel kayak di Korsel (di Indonesia juga)?
Kalau Singapura? Negara kecil dengan upaya pendidikan yang luar biasa. Ngetop? Wajar.
Saya kira sistem zonasi bisa dipahami dengan filosofi demikian. Kata Mendikbud, tujuan Zonasi adalah pemerataan. Sekolah negeri adalah public service. Anak bodoh, anak pintar semua punya hak. Kalau soal ada anak yang gak bisa masuk, itu harus dianggap sebagai kekurangan pemerintah dalam menyediakan 'public service', pemerintah harus mengejarnya.
Sistem zonasi di awal memang pasti gak enak. Orangtua mana sih yang gak bangga anaknya bisa masuk sekolah favorit? Saya yo ngarep. Dulu awalnya tenang-tenang aja, sekarang ikut ketar-ketir masalah sekolah di mana karena saya tinggal di pinggiran yang sangat jauh dari sekolah favorit hehehe ...
