Bagi beberapa orang, tiga nama ini memang familiar ditelinga. Tapi apakah masyarakat tahu bahwa ketiga orang itu sebenarnya memiliki masa lalu maupun kiprah yang memprihatinkan? Mau tahu? Ayok kita kupas satu-satu.
Amien Rais
Jadi ancaman politik populis agatma itu nyata.njadi simbol tersebut, banyangkan dari 20 tahunan yang lalu ia hanya menjadi orang suruhan jendral2 untuk pam swakarsa islami sekarang menjadi tokoh besar..
Yang bahkan Prabowo, Amin rais dan KMS PKS pun sowan dan silaturahmi ke dirinya..
Begitu juga saat PS berhenti dari dinas militer, bagi mereka PS tidak "Dipecat" tapi "Diberhentikan dengan hormat". Pertanyaannya, jika kariernya hebat, apa alasan TNI memberhentikan beliau, padahal usia beliau masih 47 tahun sedangkan pangkatnya sudah Letnan Jendral..?
Bukankah seharusnya TNI mempertahankan seorang Perwira Tinggi yg berprestasi..??
Kedua, dengan kabur sekian lama, proses penyelidikan jadi terhambat sehingga cepat lambat akan memenuhi unsur untuk diterbitkannya SP3 karena tidak ditemukan cukup bukti untuk masuk ke tahap selanjutnya dan bisa dikatakan kedaluarsa. ( pasal 109 ayat (2) KUHAP).
Ketiga adalah membangun narasi Habib mencari suaka atas opresi pemerintah yang dzolim dikalangan mereka sendiri.
Terus ketika sebagian kita mengungkapkan kekecewaan, itu biasa. Rasa kecewa, sejatinya sama seperti perasaan cinta, terkadang membutuhkan saluran untuk diungkapkan. Kalau gak ada penyaluran, dikhawatirkan akan membuat sembelit akut. Jadi ekspresikan saja rasa kecewamu. Anggap itu bagian dari cara kita menyadari bahwa kita adalah Rocker biasa, punya hati, punya jiwa. Jangan samakan dengan pisau belati.
Masalah chat mesum, siapa yg dirugikan, jelas RHS. Akhlak dan moralnya cacat hukum sosial walau dia secara hukum formal tidak bs dijerat oleh pasal dan ketentuan yg berlaku karena barang bukti tidak cukup, dsb.
Gerindra merasa bahwa ini taktik dan strategi Jokowi untuk meredam suasana. "Jokowi berusaha berdamai mendekati pemilu.." Begitu disampaikan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade.
Jokowi sejak awal sudah sangat siap menghadapi "ancaman" kehilangan suara.
Kalau sejak awal dia sudah takut kehilangan suara, dia tak perlu mencabut subsidi energi.
Kalau sejak awal dia sudah takut kehilangan suara, dia tak perlu repot membangun wilayah timur dan pedalaman.
Kalau sejak awal dia takut kehilangan suara, cukup manjakan pembangunan Jawa dan Sumatra, beri banyak subsidi.
Kalau GNPF menuding ada kriminalisasi rasanya wajar. Emang kesan yang ditangkap publik begitu. Mau gimana?
Jadi kita gak perlu memendam kekecewaan dengan berkata bahwa ini murni koridor hukum. Kalau murni koridor hukum, buat apa polisi kemarin mengeluarkan statemen meyakinkan kita bahwa kasus ini valid. Buktinya jelas. Lho, sekarang tetiba berbalik arah.
