Revisi KPK

Diperkuat Secara Sistemik, KPK Bukan Lembaga Sempurna yang Tak Boleh Disentuh

Untuk dipahami, KPK itu lembaga ad hoc. Dibentuk berdasarkan undang-undang karena sangat dibutuhkan keberadaannya. Siapa yang berwenang membuat Undang-Undang dan juga melakukan perubahan atasnya? DPR bersama Pemerintah. Revisi atas Undang-Undang KPK adalah hak kewenangan DPR dan Pemerintah yang juga dijamin oleh Undang-Undang. KPK bukan lembaga yang sangat sempurna di semua sisinya sehingga tak boleh disentuh diapapun.  Bahkan kalau misalkan Polri sudah perform sehingga KPK dinilai tidak dibutuhkan lagi, bisa saja KPK dibubarkan.

Revisi UU Justru Meneguhkan Independensi & Memperkuat KPK

Sikap Presiden pun ditunggu-tunggu dalam polemik soal RUU KPK karena kewenangan terkait perubahan perundang-undangan merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah. Dan Presiden telah menyetujui untuk melakukan pembahasan RUU KPK. Ingat, baru setuju membahas, bukan berarti setuju untuk semua perubahan yang diusulkan DPR. 
 

Pages