Mereka hanya ingin hutang Prabowo senilai Rp 14 triliun kepada 143 kreditor dapat di lunasi sebelum jatuh tempo tahun 2028.
Mereka hanya inginkan agar HRS kasus yang melilitnya di SP3.
Mereka inginkan agar kasus pencucian uang Bachtiar Nashir dihentikan oleh Polri.
Jadi kita patut apresiasi kepada SMRC (dan saya yakin lembaga QC lain yang kredibel, namun belum saya hitung sendiri) yang telah memberikan hasil QC yang sangat akurat untuk memprediksi hasil pemilu 2019 ini.
Tampak bahwa hasil RC KPU dan QC SMRC sangat berkesesuaian. Perbedaan antara RC dan QC SMRC masih di bawah margin of error (MoE), misalnya Jawa Tengah perbedaan 0,14% dari MoE 0,81%; Jawa Timur perbedaan 0,59% dari MoE 1,09%, Jambi 3,16% dari MoE 5,12% dan Kalimantan Barat 2,37% dari MoE 5,79%.
1. Hoax rekayasa kasus Ratna Sarumpaet mengakui dianiaya “orang Jokowi”. Ternyata muka bonyoknya terbukti hasil operasi plastik, setelah Prabowo dan kubunya menyebar dan membuat kecaman.
4. Dalam Pemilu sebelumnya di tahun 2014 ada kurang lebih 144 petugas pemilu meninggal dunia (yang bilang pemilu sebelumnya tidak pernah ada petugas pemilu meninggal dunia berarti kurang baca berita). Sekarang di Pemilu 2019 petugas KPPS ini tugas nya jauh lebih berat, menghitung 5 surat suara. Mereka harus selesai menghitung 24 jam.
Saat pemilu 17 April 2019 yg lalu, masak dlm waktu beberapa jam saja sejak pemungutan suara selesai di TPS, anda sdh mengumumkan Real Count internal 62% berdasarkan 40% C1 dari 813 rb lebih TPS... itu artinya sekitar 325 rb C1, padahal saat itu KPU saja baru mengupload C1 di bawah 1%.
Lupakan omongan ngawur Rizieq Shihab, karena dia bukan penentu arah kemana negara akan berjalan. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau dia merasa meneladani Rasulullah, dia akan memberikan keteduhan dan kedamaian. Namun kalau dia berperilaku dengan berlisan sebaliknya, dia berarti bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh lisan yang kasar atau sikap yang memecah belah umat manusia.
Adapun pasal 107 berbunyi sebagai berikut :
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Makanya dalam beberapa kasus quick count yang angkanya perolehannya keket (selisihnya sangat kecil), misal 49 dan 51, bisa saja malah pemenangnya berbalik. Ini pernah terjadi saat Pilgub Jawa Timur tahun 2008 saat Mbak Khofifah kalah oleh Pakdhe Karwo. Padahal quick count kesannya memenangkan Mbak Khofifah.
Sampai di situ, hubungan antara proporsi dan representasi masih tampak normal. Tetapi fakta sejarah politik tidak demikian. Masyumi, jelmaan MIAI, tak pernah memperoleh suara lebih dari 25%. Suara Masyumi tidak cocok dengan proporsi demografi Muslim yang 87% dari total penduduk Indonesia. Pada 1952, NU malah sudah keluar dari Masyumi sebelum mimpi Masyumi untuk menjadi rumah politik semua orang Islam terwujud. Pemilu 1955, suara Masyumi hanya 20.9%, selisih tipis dengan NU di angka 18.4%.
