Kalau kamu bisa belajar secepat beliau, kamu memang tidak butuh sekolah lagi.
Begitu pun ketika kamu malas melakukan ritual agama. Sah-sah saja kamu tidak butuh agama jika kamu sudah bisa menjadi orang benar dan baik tanpa agama. Karena kamu sudah bisa menemukan Tuhan di hatimu setiap saat untuk membimbing langkah hidupmu.
Masalahnya hanya Belitung Timur, Solo dan DKI yang pernah menikmati 2 "Satria Piningit" tersebut, sementara daerah lain di Indonesia sebagian besar masih harus gigit jari karena kepala daerah mereka teramat jauh dari figur "jongos rakyat" apalagi "anjing penjaga keadilan" seperti kedua tokoh diatas!
Anakku termasuk yg mana? Jangan sampe aku jadi Jarkoni. Jujur ya, dia jadi generasi pertama sistem ini. Dia masuk SMP tahun lalu. KK kami Salatiga, tapi dia harus sekolah di Balikpapan karena ngikut orang tua. Seandainya tetap sekolah di Salatiga, jujur saja karena masih generasi pertama (dan kebetulan sekolah negeri di dekat rumah bukan favorit), Kekhawatiran itu ada. Aku memikirkan sekolah swasta.
BINTANG KELAS
Sementara perubahan yang Bapak/Ibu lakukan untuk sekolah, ada hasil yang menggembirakan.
Ananda tercinta yang pintar pasti gemilang di kelasnya karena berhadapan dengan para siswa yang kurang menangkap capaian akademisnya. Dan ajarkan mereka untuk tidak sombong.
Fasilitas ?
Bagi yang pernah melewati SMA 28, pasti tau bangunan sekolah ini cuma sreeet sebaris doang 3 lantai. Dan ada satu bangunan masjid. Di depan ada lapangan basket sekaligus buat upacara. Belakangnya kantin. Ada ruang multimedia, perpus dll. Samalah standard sekolah Jakarta.
Cuma bedanya bersih, rapih dan tertata.
Saya kira sistem zonasi bisa dipahami dengan filosofi demikian. Kata Mendikbud, tujuan Zonasi adalah pemerataan. Sekolah negeri adalah public service. Anak bodoh, anak pintar semua punya hak. Kalau soal ada anak yang gak bisa masuk, itu harus dianggap sebagai kekurangan pemerintah dalam menyediakan 'public service', pemerintah harus mengejarnya.
Sistem ini kita pandang sebagai bentuk pemerataan kesempatan bagi siswa yang ingin kuliah. Peluang mereka tidak diserobot oleh mereka yang pintar tapi serakah, Ujian disana sini. Lulus semua. Tapi cuma bisa pilih satu.
Ujian Perguruan Tinggi Kedinasan juga sangat bernuansakan keadilan.
Sekarang tidak bisa lagi, lulusan SLTA ikut semua ujian yang diselenggarakan Sekolah Statistik, STAN, Sekolah Sandi Negara, Imigrasi, Sekolah Tinggi Pelayaran dan sejenisnya.
Sekolah top itu juga tidak bisa lagi semena-mena dalam menyingkirkan anak didik yang bernilai rendah dari lingkungan mereka.
Sudah jadi rahasia umum, jika anak didik tidak bisa mencapai rata-rata kelas yang biasanya dipatok tinggi, orang tua diperingatkan dan di jelaskan bahwa secara tidak langsung anaknya tidak cocok di sekolah “ber standard tinggi”.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menghentikan semua ketidakadilan ini. Sekolah, terutama sekolah negeri yang dimiliki pemerintah, harus berkeadilan untuk semua pihak—bahkan mengutamakan mereka yang kurang mampu. Semua warga negara harus bisa sekolah dan mendapatkan akses serta fasilitas pendidikan terbaik.
Sekolah yang Berkeadilan
