politik

Pledoi Ahok “ Tetap Melayani Walupun difitnah”

Bagi Ahok semua pengusaha hanya cari untung sendiri dan engga mau ikhlas berbagi untuk rakyat kecil. Padahal semua orang sudah bayar pajak penghasilan dan retribusi yang diatur Perda. Tapi dengan bekal kekuasaan dia menentukan arah sesuka dia. Pernah dia bilang kepada bawahannya " kita preman tapi preman legal. Kalau engga gitu mana ada orang kaya mau peduli dengan orang miskin ". Kalau ada proyek yang engga kasih kontribusi untuk program pembangunan sosial rakyat , persulit izinnya.

Kemana Dana Hibah dan Bansos APBD DKI akan Mengalir ?

Jika secara konsisten 5 tahun masa jabatan Anies-Sandi dana Hibah dan Bansos ini diberikan dan mengucur ke kelompok-kelompok ini, maka wajah Jakarta akan menjadi mercusuar bagi terwujudnya NKRI bersyariah ala FPI atau Provinsi yang berbasis massa yang mendukung khilafah. Trilyunan rupiah APBD menjadi alat menyuburkan faham-faham yang berpandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi sesat. Nasionalisme tidak ada dalilnya.

Tiga (3) Password Anggaran DKI?

Nah kalau Anies keberatan dengan skema kerjasama ( MOU) dengan KPK dan BPK, dia bisa saja membatalkan MOU itu atau menghilangkan akses KPK dan BPK dalam ebudgeting. Itu hak Anies. Engga melanggar UU. Jadi sebaiknya Anies-Sandi, terima saja system yang ada ini sebagai warisan dan setelah resmi duduk sebagai Gubernur -Wagub, itu bisa diubah dan bila pertu tutup akses KPK dan BPK ke ebudgeting, asalkan perubahan itu menghasilkan kinerja lebih baik. Mengenai Anggaran sudah disyahkan, ya jalankan saja.

Banser & GP Ansor, Singa Itu Bangun Dari Tidurnya

Dan Banser juga GP Ansor harus menunjukkan kekuatannya supaya terlihat bahwa mereka ada sebagai penjaga NKRI.

Di Makassar mereka baru saja bentrok dengan HTI. Di Bogor, GP Ansor mengeluarkan pernyataan menolak forum internasional khilafah HTI. Di Jombang, Tulungagung, Jember, Sidoarjo dan Surabaya sudah menyatakan dengan keras, "Tidak ada ruang bagi HTI dan FPI di Jatim.."

Menyoal Absurditas Tuntutan JPU Dalam Kasus Ahok

Itulah sebabnya pasca-pembacaan tuntutan tsb, JPU malah menjadi bulan-2an kritik dari semua arah. Termasuk dari kalangan pegiat HAM yg menganggapnya sebagai sebuah kemunduran dalam perlindungan thd hak berekspressi dan perlindungan kelompok minoritas. Pada ujungnya, karena Kejaksaan adalah bagian integral dri Pemerintah, maka Presiden Jokowi (PJ) juga kena getahnya, secara politik. Pihak anti PJ tentu dengan sangat gembira akan memanfaatkan absurditas ini sebagai peluru utk mendiskreditkan beliau.

Pages