politik

Menimbang Pro Kontra Statemen Panglima TNI Soal 5.000 Senjata

Ilustrasi

"Ke siapa saja. Baik ekstrimis kanan atau ekstrimis kiri. Tapi realitanya pergolakan bersenjata diberbagai negara saat ini lebih banyak dilakukan oleh kelompok ekstrim kanan. Ketika jalur kekuatan politik mereka untuk merebut kekuasaan diputus, mereka akan menempuh jalan angkat senjata. Tak terkecuali bisa saja terjadi di Indonesia. Dimana Perppu Ormas sedikit banyak berpengaruh mereduksi jalur perjuangan politik mereka.

Meluruskan Isu 1,5 Trilyun untuk NU

Sampai akhirnya, sore tadi 26 Juli 2017 kesempatan bertemu dengan Menkeu. Secara kebetulan, ada bahasan tentang Perubahan Pembiayaan pada RAPBN 2017. Di dalamnya ada realokasi investasi kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah menjadi dana BLU PIP sebesar Rp1,5 triliun. Di dalam rapat, tidak ada yang menolak pengalihan ini, karena bagi akal sehat, untuk menggairahkan perekonomian rakyat saat ini, kebutuhan terhadap dana bergulir kredit ultramikro justru diharapkan. Hanya saja, perlu pengawasan yang baik.

Kisah Prabowo dan SBY di Lembah Tidar

Prabowo adalah cucu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) Margono Djojohadikusumo dan anak dari Menteri Sumitro Djojohadikusumo. Ketika Prabowo masuk Akabri, Sumitro menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1968-1973). Bersamaan Prabowo dan SBY, masuk juga Agus Wirahadikusumah dan Ryamizard Ryacudu. Agus adalah keponakan dari Jenderal Umar Wirahadikusumah yang pernah menjadi Wakil Presiden (1983-1988).

Aneh, Din Syamsuddin anggap Pemerintah Lampaui Batas Karena Pecat PNS Anti Pancasila

Din menjelaskan kasus ini berhubungan dengan ideologi. Ideologi pikiran tidak bisa dibunuh. "Kalau dibunuh oke secara formal bisa mereka akan mencari cara hidup kembali. Tapi bukan dengan cara yang refresif otoriter karena sedang memegang kekuasaan," katanya.

HTI dan Penistaan Terhadap Keberagaman

Namun, karena pengetahuan kelompok ini sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang demikian kompleks dan beragam, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan dengan “berdagang” pelaksanaan syari’at Islam melalui kekuasaan (Khilafah Islamiyah) sebagai ganti dari sistem demokrasi yang telah berlaku selama ini.

Pages