PKL

Makin Hari Masalah Jakarta Bertambah

Ilustrasi

Coba bayangkan narasi2 ini.
Setelah sekian bulan diprotes kepolisian, warga masyarakat dan Ombudsman, akhirnya akan dibuat juga realisasi ide yang sudah muncul sejak zaman gubernur Jokowi itu.

Well.. 
Jika gubernurnya masih Ahok, rasanya 400an PKL ilegal itu sebagian (yg warga Jakarta) pasti akan disebar masuk ke pasar2 milik PD Pasar Djaya. Sebagian lagi? Ya dipulangkan

Kepergian Gubernur DKI ke Turki Tak Selesaikan Masalah DKI

Ilustrasi

● PKL menguasai banyak trotoar di ibukota. Menurut aturan, mereka ilegal.

Khusus yang menguasai trotoar yang baru dibenahi oleh Ahok di Jatibaru, adalah PKL2 baru. Yang sebelum 2015 sudah ditempatkan di Blok G oleh Jokowi. Sedangkan di 2015-2017 dilakukan penindakan. Sempat bersih

Anies Di Deadline Buka Jalan Jatibaru Dalam 60 Hari

Ilustrasi

Kesalahannya berawal dari kiat Anies-Sandi dalam pilkada DKI yang menggunakan jasa “Makelar” dalam kampanye politik yang menjual SARA. Benggolnya kita semua sudah tahu sekarang sedang mengungsi di Arab Saudi. Disitu juga ada keterlibatan Lulung dan para preman. Sesudah kemenangan tercapai maka tiba gilirannya pihak makelar menagih janji. Karena APBD DKI sudah dikunci oleh Ahok-Jarot maka dicari jalan keluar dengan menjual lapak kepada PKL.

Perubahan Tanggung Jalur Angkot Tanah Abang

Ilustrasi

Apalagi, kalopun jam larangan lewat Jaribaru itu dikurangi 3 jam, tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan sisi Jatibaru. Jakan Fachrudin misalnya. Para pengguna kendaraan dari arah Slipi dan Tomang mash akan menikmati macet lebih parah akibat penutupan Jatibaru

Rekomendasi Polda Metro nampaknya masih dipandang sebelah mata

Jakartaku Sayang, Jakartaku Malang

Ilustrasi

Dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA), semakin membuat saya mempertanyakan kemampuan MA memahami persoalan yang terjadi di publik. Akhir-akhir ini banyak keputusan MA yang mengganggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Jangan Berhenti Kritisi Kebijakan Gubernur DKI

Ilustrasi

Yang keterlaluan bahkan harus dipetisikan. Jangan menyerang dengan kebencian pada orangnya! Jangan nyinyir! Jangan buat hoax!. Jangan buat Meme palsu!. Jangan pakai kata-kata kasar (tentunya selain "TOLOL" "BODOH" "DUNGU") ; tapi harus tahu tempatnya meletakkan kata-kata itu (hihihihi) 

Pages