pilpres 2019

Sandiaga Ingin Insfrastruktur Dibangun Oleh Swasta Karena Bisnis Infrastruktur Cara Mudah Kaya

Ciri khas proyek era Soeharto dan SBY untuk business konsesi infrastruktur ekonomi lebih banyak jatuh kepada swasta nasional daripada BUMN. Apakah swasta nasional memang mampu dan punya uang? tidak juga. Perhatikan skemanya. Pemilik konsesi proyek ini adalah PT Lintas Marga Sedaya (LMS). Pemegang saham LMS adalah PT. Baskhara Utama sebesar 45%. Sisanya 55% saham dikuasai Plus Expressways Berhad ( anak perusahaan UEM Group Berhad Malaysia). Pembiayaan ini menggunakan non recourse loan.

Politik Zonder Nurani

Politisi, pengusaha, birokrat, aparat dan akademisi macam apa yang bersedia bekerjasama dengan dan memanfaatkan mereka ? Mereka mengira bahwa tujuan yang baik, mulia bahkan satu-satunya yang mereka anggap sebagai tujuan yang paling benar bisa dicapai dengan cara-cara yang salah dan buruk. Mereka tidak menganggap bahwa cara-cara yang benar dan baik itu tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang benar dan baik.

Para Penghujat Ahok/Jokowi, Ingat Hukum Karma Tak Pernah Salah Alamat

Oleh : Ester Nuria Surianegara

Take Beer and Relax, Tuhan sudah membuat daftar satu per satu para penghujat Ahok/Jokowi yang tidak mempunyai salah dan menyalahi undang-undang negara, KORUPSI misalnya. Mereka selalu dihujat dengan mengatasnamakan Agama, namun Tuhan akan bekerja dengan cara-Nya yang tidak kita ketahui, rakyat tinggal menanti kejutan-kejutan dari Tuhan atas orang-orang yang suka menghujat pemimpinnya yang bersih itu. 

Prabowo Capres Hoax

Namun untuk klaim penganiayaan terhadap Ratna Sarumpet, Prabowo terlalu cepat melangkah, yang ia akui sebagai "grasa-grusu" yang berakibat salah langkah dan terjerumus dalam perangkap hoax yang dipasang oleh "korban" penganiayaan. Simak saja dalam pidatonya sesudah bertemu dengan Ratna Sarumpaet, ia menghubung-hubungkan "kemalangan demi kemalangan" yang menimpa pendukung militannya dengan pernyataan yang bernada insinuatif kepada pemerintah saat ini.

Fasilitas Presiden Selama Kampanye

Oleh karena itu, Bawaslu tidak dapat menjerat SBY dengan pidana pemilu karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.

"Di undang-undang ada itu, jadi kita tidak bisa menjeratnya. Jadi enggak masalah memang karena dia memiliki hak protokoler," kata dia.

SBY bertolak ke Lampung pada Rabu (26/3/2014) siang setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, SBY berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat.

Pages