Keempat

Kesimpulannya adalah: 
1. Ketentuan Pergub 38 Tahun 2019 TETAP BERLAKU, yaitu Pembebasan PBB Rumah dgn NJOP sampai dengan 1M akan berlaku sampai dengan 31 Des 2019.

Klarifikasi Anies Baswedan yang menyatakan bahwa “kebijakan pembebasan PBB untuk rumah-rumah dengan NJOP Rp 1 miliar ke bawah itu berjalan 2019 dan selalu peraturannya dibuat tiap tahun. Jadi tiap tahun selalu ada pembebasan,"

Problemnya kemudian ada golongan umat islam yang ingin membekukan ritual tersebut dalam hukum formal negara, dalam Perda misalnya. Jejak formalisme ritual dalam sejarah bisa dilihat pada usulan yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kewajiban yang bersifat privat seperti menutup aurat, berpuasa pada bulan ramadhan merupakan tanggung-jawab personal antara hamba dengan Tuhannya yang selain tidak mudah dikontrol negara juga berada dalam ranah kebebasan individu yang tidak boleh dipaksakan pihak lain.

Ternyata mereka belum puas. Mereka ingin membuat aturan yg lebih khusus lagi. Sebuah aturan yg mengatur segalanya, termasuk urusan pribadi. Bahkan yang remeh temeh-pun mau mereka atur sedemikian rupa. Agar sesuai agama, katanya...

Kami PSI, lahir dari sebuah cita-cita besar. Untuk memberikan warna kebaruan, yang progresif dan terbuka bagi masyarakat. Kami lahir dari semangat menggeser system politik lama yang bermuara pada kepura-puraan, juga apatisme.

bikin regulasi yg bisa bikin usaha lancar.. syukur2 akses ke perbankan dipermudah.. aturan2 dibuat setransparan mungkin.. jadi siapapun yg mau buka usaha ndak ketar ketir..

Oleh: Hamdan Zoelva

Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.
 

Oleh: Denny Siregar
 

Saya menerima message dari seorang teman..