Pemprop DKI

6 Kemunduran Jakarta dibawah Anies Sandi

Ilustrasi

3. Akses Informasi di Balai Kota Dipersempit

Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta.

Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.

Anggaran Fantastis Gubernur Lamis

Ilustrasi

Salah satunya ialah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan bilangan fantastis. Tak tanggung-tanggung, dana untuk TGUPP berjumlah Rp28,5 miliar, atau melonjak 12 kali lipat dari sebelumnya Rp2,35 miliar. Dana jumbo itu ialah konsekuensi dari penambahan personel TGUPP yang tadinya cuma 15 orang menjadi 73 orang.

Beda Waspada dan Suudzon

Ilustrasi

Wajar jika mereka tidak faham ada kekacauan dan tsunami anggaran di APBD DKI 2018, mulai pembasmi tikus 260 juta, renovasi kolam DPRD 600 jt, sumbangan untuk lembaga tak jelas alamatnya sampai 46 M, belum anggaran lain yang terselubung tak kasat mata.

DKI 1 berpotensi besar menjadi RI 1 2019 nanti dengan mengembang biakan orang-orang lugu ini.

APBD DKI Tahun 2018, Membandingkan Era Ahok dan Anies

Ilustrasi

Selain kunker, pos lain yg juga sering diprotes adalah dana reses. Sebab, waktu reses yg kononnya digunakan untuk bertemu konstituen, selama ini sangat tidak jelas bagaimana mekanismenya. Pernah seumur hidup melihat anggota dewan menjumpai anda? Saya belum, bahkan kabar berkunjung pun belum dengar. Jadi, apa itu reses? Padahal tahun ini, anggaran melonjak 200% dari awalnya 34 M menjadi 64 M. Akan ke mana dananya lari?

Dana Kunker DPRD DKI Naik Gara-Gara Djarot?

Ilustrasi

Betul ada pergub baru, tapi itu tentang apa? Kenaikan tunjangan yg dibicarakan di sana adalah 7 jenis tunjangan rutin bulanan. Antara lain tunjangan transportasi dan rapat. Besarnya memang menggiurkan, tapi perlu diingat, tunjangan bulanan seperti ini tidak berhubungan dengan perjalanan dinas. Tentu pos dananya juga berbeda, bukan dari dana kunker.

Anies Memukul Angin

Ilustrasi

DPRD yang merasa punya kuasa, biasanya menahan pembahasan sampai akhirnya deadlock. Tapi pembangunan gak bisa berhenti meskipun proses anggarannya dipersulit oleh para penyamun politik. Makanya, Ahok memilih memaksimalkan jalur CSR. "Perusahaan-perusahaan itu sudah mengambil manfaat banyak dari rakyat. Masa diminta sedikit membantu rakyat aja gak mau," ujar Ahok suatu ketika.

Inefisiensi Pada Dana Hibah dan Bansos DKI 2017?

Ilustrasi

Sejak 2014-2017 awal, di masa kepemimpinan sebelumnya, kisaran jumlah dana yg diperolah parpol tidak banyak berubah. Ada yg naik, ada yg turun namun rata2 tetap. Kalaupun ada kenaikan, paling jauh sekitar 3x. Jika di awal tahun ditetapkan sekian, maka di penghujung tahun jumlahnya relatif sama. Tapi tidak berlaku untuk tahun ini.

Pages