partai politik

Revisi UU MD3, Anggota DPR Maunya Apa?

Ilustrasi

Jika revisi UU MD3 ini tidak kita lawan--dengan mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi tentunya--, dan MK tidak menolak revisi UU MD3 ini, maka saya khawatir yang terjadi ke depan adalah semakin kokohnya kekuasaan anggota-anggota DPR. Sedangkan kita semua telah tau, sampai saat ini anggota-anggota DPR itu belum melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya secara maksimal, bahkan yang terkesan selama ini mereka hanya suka membuat gaduh suasana politik kebangsaan dan kenegaraan saja.

Lima Alasan Tidak Memilih PKS

Ilustrasi

Alasan kedua tidak menghargai orang berilmu. Kami masih ingat betapa seorang kader dengan latar belakang umum menjadi murobbi dari kader yang jauh lebih paham agama daripadanya. Bisa kita bayangkan kader yang mumpuni secara keilmuan agama didikte oleh murobbi ahli matematika. Dan itu hanya ada di partai DAKWAH.

Jarak Antara Jakarta dan Keadilan

Ilustrasi

Salah satu dari kami kemudian berkata, jadi Mbak Cantik mengundurkan diri ya. Mbak Cantik menjawab tegas, "Tidak. Saya dipecat. Saya upload surat pemecatannya waktu itu."
Ia ternyata berbeda pendapat saat Pilpres dan Pilkada Ibukota. Saya lebih suka kata pecat katanya, sebab dengan kata ini, posisi saya jelas. Keberpihakan saya pun jelas, katanya. Keren.

Benarkah Menteri Rangkap Jabatan Langgar Konstitusi?

Ilustrasi

Arilangga sendiri juga kasusnya berbeda dengan yang lain. Airlangga jadi menteri dahulu baru jadi Ketua Umum. Beda dengan yang lain saat diminta jadi menteri dalam posisi punya jabatan politik. Terlepas dari kondisi itu, mengkritik soal amanah bukanlah sebuah kritik yang tepat.

Pilkada 2018, Incaran Kaum Wahabi Kuasai Indonesia

Ilustrasi

Mereka mencoba memasukkan kader-kadernya untuk menjadi pemenang di setiap wilayah dan daerah, untuk menyatukan suara pada puncak pesta demokrasi bangsa ini yaitu Pilpres, untuk memuluskan visi dan misi mereka yaitu NKRI Bersyari'ah atau Khilafah dapat berdiri tegak, karena dari daerah, wilayah sampai pusat sudah dikuasai para kader-kadernya yang sudah mereka pasang sebelumnya.

Ambang Batas 20% Bikin Lawan Jokowi Ngeper

Berikutnya, koalisi Demokrat dan PAN memang tidak cukup syarat untuk mengajukan kandidat (19.7 %). Tapi bukan hal yg mustahil lobi politik mampu menarik minimal 1 partai pendukung PT. Toh keluar dr koalisi bukan hal yg haram saat Pemilu. Apalagi sejauh ini, koalisi PDIP yg sudah teruji solid adalah dengan Nasdem dan Hanura.

Jokowi Tak Punya Beban Kepentingan

Ilustrasi
Sementara fakta sejarah Presiden RI yang berlatar belakang militer selalu bisa menyelesaikan tugas sampai akhir, bahkan ada yang melebihi dua dekade, mirip dengan sistem negara kerajaan, hal ini dikarenakan mereka (presiden yang berlatar belakang militer) terbiasa memimpin dan dipimpin dalam sistem komando, sesuai hirarki senioritas dan kepangkatan, senantiasa setia dalam menjalankan instruksi pimpinan (senioritas), mereka tidak bisa bebas berekspresi dalam menentukan suatu kebijakan, semua harus sesuai a

Pages