PAN

Zumi Zola, Bukti Kegagalan Kaderisasi PAN

Ilustrasi

PAN dengan terang benderang menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan partai bisa berjalan beriring dengan kepentingan melanggengkan dinasti keluarga. Dengan fenomena seperti itu, lalu apa yang harus dibanggakan oleh Amien Rais ? Dia terbukti telah gagal dalam meletakkan dasar-dasar pengelolaan partai secara profesional. Sedangkan Amien Rais sendiripun juga tidak bersih-bersih amat. Dia pernah terindikasi menerima aliran hasil korupsi Alkes Rp 600 Juta.

Fraksi Rampok Partai Tuhan

Ilustrasi

Tapi ada yg hebat dari sekedar kolaborasi rampok anggaran. Partai Amanat Nasional yg kata mbah mimin adalah partai Allah, meminta proyek senilai Rp 100 milyar kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Jika Taufik Kurniawan sebagai kader PAN mungkin melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara pribadi, di Jambi ketua Fraksi PAN Supriyono, meminta jatah proyek demi keberlangsungan PAN.

PAN Akui Sejumlah Calegnya Tolak Kampanyekan Prabowo-Sandiaga

"Di antara caleg kita yang berjuang di daerah, 'mohon maaf ketum, mohon maaf sekjen. Tetapi di bawah, saya mungkin tidak bisa terang-terangan untuk berpartisipasi dalam pemenangan Pak Prabowo. Karena konstituen saya tidak sejalan dengan itu. Jadi mohon maaf'," kata Eddy menirukan pernyataan caleg yang dimaksud. Hal ini disampaikan Eddy saat menjadi narasumber dalam rilis survei PolMark Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Politik Gerindra, Politik All You Can Eat

 

Melalui Ijtima Ulama I, manuver PKS berhasil. Nama Salim Segaf diusulkan mendampingi Prabowo. Nama lain, Somad kayaknya cuma aksesoris. Mana mungkin mereka mau mendorong Somad yang gak bisa membedakan tol laut dengan kapal selam.

Jadi penceramah yang melawak di atas podium, Somad ok-lah. Tapi untuk jadi Cawapres kayaknya belum ada potongan. Makanya hasil Intima Ulama I itu bisa dibaca cara PKS menekan Prabowo untuk memilih Salim Segaf.

Koalisi PADI Berantakan, Suasana Sangat Tegang

Ilustrasi

Rapat yang cuma diikuti 3 parpol pengusung Prabowo itupun konon berjalan tegang karena tidak ada kesepakatan mengenai logistik yang akan dipakai untuk kampanye. PKS dan PAN konon meminta Sandi yang menyediakan, tapi PADI meminta parpol pengusung bisa memberdayakan dan memobilisasi kadernya secara swadaya. Tensi rapat dikabarkan memanas saat membahas hal itu, terutama saat PAN dan PKS menanyakan komitmen sebelumnya yang belum tuntas, sehingga akhirnya dihentikan.

Skandal Rp 1 T

Ilustrasi

Dari sisi etika politik, skanda mahar 1 T jelas praktik politik yang cacat moral. Sebab dipilihnya Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden bukan karena kompetensinya di bidang politik maupun pelayanan publik (mengingat sebagai wakil gubernur DKI yg belum genap setahun , tidak ada rekam jejak yang menonjol), melainkan karena semata-mata faktor ke-TAJIR-an ataupun kemampuan menyediakan mahar politik maupun logistik.

Terima Mahar Rp 1 T, PAN dan PKS Membisu

Ilustrasi

Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.

Mahar Sandiaga Rp 1 T, Setara BOS 1 Juta Lebih Siswa Setahun

Ilustrasi

Sandiaga Uno juga telah mengakui adanya pemberian mahar itu. Hal tersebut disampaikan Sandi pada beberapa media dengan alasan “biaya kampanye”. Biaya kampanye 1 parpol mencapai Rp 500 M? Padahal PAN dan PKS di jagat perpolitikan kita hanya parpol medioker, parpol yang terancam terkena parliamentary threshold alias jumlah suara tidak mencapai 8 persen.

Siapa Pemilik Uang Rp 1T yang Diberikan Ke PKS dan PAN?

Ilustrasi

Masih ingat rekaman PAPA MINTA SAHAM dimana didalamnya ada obrolan seorang mafia migas menggelontorkan 500 milyar untuk membantu pasangan Prabowo-Hata Rajasa di pilpres 2014?
Masih ingat komentar Prabowo agar Indonesia menghormati Amerika,justru disaat pemerintah RI berjuang merebut saham mayoritas PT.FI ?
Bisa jadi semua kebijakan ttg Freeport àkan direvisi, Rokan 2021 tdk jadi kembali kepangkuan anak negeri, Blok Masela tdk 100% di kelolah Pertamina.

Pages