ES memang pandai menyimpan (meracik, mengakal-akali) 'keresahan' kelompok Ormas Islam radikal dengan berbalik menyerang Pemerintah dan kelompok Ormas moderat hanya dengan modal kata-kata dan retorika. Saya ingin menegaskan bahwa Pancasila itu adalah Islam, Pancasila itu Konghucu, Pancasila itu Hindu, Pancasila itu Budha, Pancasila itu keberagaman (pluralitas).
Kong Hu Chu pun punya istilah Shangdi sebagai Tuhan Yang Kuasa. Bahkan jika ada yang meyakini mitologi Yunani yang terdiri dari multi dewa, tetap saja ada Zeus sebagai "ketuanya". Jadi konsep monoteisme itu sebetulnya tidak ekslusif milik satu dua agama di Indonesia.
Indonesia yang semula aman, tentram, dan damai akhirnya menjadi kacau dengan datangnya HTI. Semua umat Islam diprovokasi untuk menentang pemerintahnya dan diajak untuk mengkhianati bangsa dan negaranya. Banyak kyai dan pesantren yang berteriak mengingatkan pemerintah bahwa semestinya organisasi ini dilarang sejak awal. Organisasi ini begitu menyimpang dan berbahayanya sehingga akhirnya :
Pertama, Tujuan dari Perppu No. 2 tahun 2017 itu sendiri adalah melindungi rumah kita bersama bernama INDONESIA dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Jadi kita harus senantiasa meletakkan tafsir Perppu ini pada tujuan mulianya.
Saat dia maju Pilpres di th 2004 berpasangan dengan pak Siswono YH, saya juga nyumbang banyak spanduk dan kaos, bukan karena saya simpatisan PAN, tapi lebih karena rasa simpati saya kepada Amin Rais.
Di mataku, Amin Rais memang memiliki keberanian untuk "berbeda" sekaligus mengambil resikonya. Panggung tertinggi dia di karir politik adalah sebagai Ketua MPR periode 1999 - 2004.
Kedua, melalui mekanisme electoral threshold di mana mereka yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal jumlah kursi di Parlemen tak bisa mendudukkan wakilnya di kursi DPR atau tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Meski belum sepenuhnya berhasil, demokrasi Indonesia telah memiliki mekanisme sendiri untuk tidak tersandera oleh partai-partai kecil. Secara bertahap ini mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Mekanisme ini sah secara legal dan demokratis.
REDAKSIINDONESIA-Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat penegak hukum tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melawan hukum. Termasuk ormas-ormas yang meresahkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi melalui akun Twitternya, @jokowi.
"Aparat hukum jangan ragu menindak tegas ormas yg melawan hukum dan meresahkan masyarakat –Jkw," tulis Jokowi pada Senin (19/12/2016) sekitar pukul 22.02 WIB.
Oleh Sumanto Al Qurtuby
Saya perhatikan ada sejumlah kelompok yang hobinya mencaci-maki demokrasi karena dianggap sebagai “sistem liberal-sekuler” atau “produk kebudayaan Barat” yang “kapir-njepir”. Tetapi pada saat yang sama, mereka gemar “menggauli” atau “mengsetubuhi” demokrasi ini. Setidaknya ada tiga kelompok yang “membenci tapi merindu” demokrasi ini. Pertama, kelompok tidak tahu malu. Kedua, kelompok tidak tahu diri. Dan ketiga, kelompok yang tidak tahu sama sekali.
Nampaknya organisasi keagamaan di Indonesia tahun ini bertambah satu. Tidak hanya ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII yang besar namun juga yang kecil-kecil. Dan fenomena terbaru yakni hadirnya aliran Jonruisme.
