Intinya..
Kepada seluruh aparat pemerintahan, waspadai adanya gesekan dan gangguan keamanan saat Asian Games.

Gesekan itu trmasuk sebaran isu dan kritik palsu tentang event Asian Games yang berusaha mendelegitimasi pemerintahan.

Coba bayangkan narasi2 ini.
Setelah sekian bulan diprotes kepolisian, warga masyarakat dan Ombudsman, akhirnya akan dibuat juga realisasi ide yang sudah muncul sejak zaman gubernur Jokowi itu.

Well.. 
Jika gubernurnya masih Ahok, rasanya 400an PKL ilegal itu sebagian (yg warga Jakarta) pasti akan disebar masuk ke pasar2 milik PD Pasar Djaya. Sebagian lagi? Ya dipulangkan

Mudik hari ini bersama bungsu Galang Reformasi Nusantara yg libur sekolah di Negara GMT --5 n mendarat di Indonesia yg sekarang membangun GMT +7 wib. 
Jadi ayahnya yg nyetir di PANTURA TOL siang ini.
EXCITED begitu perasaan bapak anak ini yg tinggal begitu jauh beda benua. 

Lewat acara itu pula, Jokowi meminta reformasi birokrasi dijalankan sungguh2. Lelang dan penganggaran elektronik akan dieksekusi segera. Lalu trwujud pada APBD 2014.

Saia pun menjelaskan bahwa subway tahun ini dibuka bareng Asian Games, makin melongo dia. Bahkan mugari 2 bule makin serius bertanya mulai dari Bali,lombok, Bandung, toba ,Raja Empat bahkan mereka nemu tempat wisata di Tanjereng Tangerang bernama Tebing Godzilla. 

Njenengan sudah mengubah banyak hal. Reformasi birokrasi makin baik dalam 4 tahun terakhir, dengan banyak pemimpin yang berintegritas sebagai menteri

Percayalah bahwa alon2 asal kelakon itu kadang baik.

Tapi..
Jumlah 1,8jt itu sudah sangat signifikan mengurangi jumlah mobil beredar. Misalnya, orang2 Cibubur akan rela2 saja membayar 12rb dikali dua, naik LRT. Daripada makin tua di tol Jagorawi yang sangat padat

Jadi, saat tahun 2016 gubernur Ahok menyatakan akan melanjutkan pembangunan 6 ruas tol dalam kota, itu bertentangan erat dengan ikhtiar kuat untuk membuat Jakarta berpihak kepada transportasi publik, bukan mobil pribadi. Dalam hal ini Ahok ngga konsisten. Karena dulu Jokowi-Ahok menentang rencana gubernur Foke membangun 6 ruas tol dalkot

Dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA), semakin membuat saya mempertanyakan kemampuan MA memahami persoalan yang terjadi di publik. Akhir-akhir ini banyak keputusan MA yang mengganggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Proyek renovasi besar-besaran di Senayan dan GBK dimulai tahun 2016 dan selesai akhir 2017

Sebelumnya, tengah tahun 2016, pembangunan spektakuler simpang susun Semanggi dimulai. Simpang ini selesai pada Agustus 2017.

Lalu awal 2017 dimulai pembangunan 6 proyek di alinea pertama di atas