Kesalahannya berawal dari kiat Anies-Sandi dalam pilkada DKI yang menggunakan jasa “Makelar” dalam kampanye politik yang menjual SARA. Benggolnya kita semua sudah tahu sekarang sedang mengungsi di Arab Saudi. Disitu juga ada keterlibatan Lulung dan para preman. Sesudah kemenangan tercapai maka tiba gilirannya pihak makelar menagih janji. Karena APBD DKI sudah dikunci oleh Ahok-Jarot maka dicari jalan keluar dengan menjual lapak kepada PKL.
Progresivitas dan agresivitas Trans Jakarta ini tak lepas dari peran gubernur Ahok yang saat ini sedang dipenjara
Seperti gubernur Jokowi yang mengucapkan terima kasih kepada gubernur Sutiyoso dan Foke saat peletakan batu pertama MRT, rasanya gubernur baru Jakarta layak mengapresiasi tinggi gubernur Ahok yang sedang dipenjara itu
Tapi kalau gak niat, sistem yang sudah baik dirusak. Dan subsidi daging yang berjalan beberapa tahun terakhirpun mandeg berbulan-bulan. Sayangnya lebih banyak yang gak niat daripada yang niat mengabdikan diri untuk negeri dan masyarakat.
(Artikel CNN.com)
Seperti diketahui, Provinsi Istanbul akan menjadi tuan rumah Asian Games 5 bulan lagi. Beberapa masalah masih menghantui. Termasuk penataan trotoar sepanjang 8 km di jalan Thamrin-Sudirman yang baru dikerjakan. Itu adalah koridor utama atlet lewat menuju GBK, Venue utama.
Tapi..
Jumlah 1,8jt itu sudah sangat signifikan mengurangi jumlah mobil beredar. Misalnya, orang2 Cibubur akan rela2 saja membayar 12rb dikali dua, naik LRT. Daripada makin tua di tol Jagorawi yang sangat padat
Jadi, saya mohon kawan2 suporter Jokowi dan Ahok tidak membalas sindiran atau makian yang dilakukan oleh oposisi Jokowi-Ahok di masa lalu
Mari doakan gubernur baru Jakarta kompeten menangani banjir. Sangat penting mendorong ia bekerja dengan baik dalam menangani banjir. Sebaik Jokowi-Ahok
Apalagi, kalopun jam larangan lewat Jaribaru itu dikurangi 3 jam, tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan sisi Jatibaru. Jakan Fachrudin misalnya. Para pengguna kendaraan dari arah Slipi dan Tomang mash akan menikmati macet lebih parah akibat penutupan Jatibaru
Rekomendasi Polda Metro nampaknya masih dipandang sebelah mata
Dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA), semakin membuat saya mempertanyakan kemampuan MA memahami persoalan yang terjadi di publik. Akhir-akhir ini banyak keputusan MA yang mengganggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
Saya tidak yakin Presiden Megawati dan SBY akan berani mengambil resiko seperti Presiden Jokowi
Pakdhe, panggilan akrab Jokowi, membuktikan bahwa tampilan luar (gagah, ganteng dsb) dan ciri luar lainnya (agamis, santun dsb) SEHARUSNYA bukan penentu orang BISA BEKERJA atau tidak.
