Kita juga punya MK sebagai penentu akhir jika terjadi perselisihan. Selain itu pengawasan pemilu juga dilakukan oleh berbagai lembaga pemantau pemilu independen, seperti JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat), Perludem, KIPP.
Secara keseluruhan, jawaban pihak 01 kurang menggambarkan visi ke depan dan lebih banyak menggambarkan pencapaian yg sudah dilakukan sehingga mungkin membawa masyarakat bertanya, kira2 ke depan mau ada apa sih. Program ke depan sangat penting karena masih banyak PR di periode ini yg belum selesai atau target yg bahkan masih jauh dari kenyataan.
Jadi ributnya mereka di media itu sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan nya mereka sendiri.
Dalam Politik tidak ada makan siang gratis. Tidak ada Teman Abadi, dan yang ada hanyalah Kepentingan Abadi.
Tidak perlu kaget !!!
Aturan KPU, kepala daerah boleh berkampanye, dengan syarat bukan dihari kerja dan jika dihari kerja harus ambil cuti di hari itu... sehingga kampanye oleh kepala daerah di hari sabtu dan minggu, boleh dan bukan pelanggaran... sementara AB menghadiri acara partai di hari kerja dan tidak mengambil cuti, hanya mengantongi izin dari Mendagri,
Yang perlu Anda tau dari salah satu hoaks yang beredar tentang KPU
Ketua KPU Pak Arief Budiman itu lahir tahun 1974. Dia bukan adek dari Soe Hok Gie (yang lahir awal 1940an)
Jika yang Anda maksud adalah Arief Budiman kakak Soe Hok Gie, beliau adalah akademisi di salah satu kampus di Aussie. Bahkan bukan komunis
Kenapa itu tidak dia lakukan dan malah memilih menceburkan info di tangannya ke khalayak luas?
Setiap warga negara berkewajiban melaporkan tindak kejahatan. Ada ganjaran bui yang mengancam pembangkangan terhadap kewajiban tersebut.
Kita tak mau kejadian di ALjazair 1992-2002 itu terjadi di negeri kita.
Demokrasi adalah pesta politik, kontestasi yang ada di dalamnya sama-sama punya tujuan baik; merawat Indonesia dan menggiringnya ke negeri sejahtera.
Kotak suara pemilu dibuat dan diundangkan oleh DPR, yg hadir jg semua perwakilan partai, skrg ada yg amnesia nanya pula kenapa kardus, bahasa dan benda ini bgt menggoda buat mereka, ada history yg melekat dan sll diingat, mungkin ada catatan setoran yg blm dilunasi Sandi. Tapi biarlah itu urusan mereka, kita fokus Indonesia, makanya pemilu harus kita jaga, agar kotak suara tidak dijadikan alasan bahwa kekalahan mereka karena dicurangi.
Alasan KPU tidak lagi menggunakan bahan aluminium seperti pemilu-pemilu sebelumnya karena masalah efisiensi biaya. Bahan karton jelas lebih murah. Bahan aluminium meskipun bisa dipakai ulang untuk pemilu berikutnya, diperlukan biaya tambahan berupa sewa gudang untuk beberpa tahun ke depannya.
Tentu saja lebih menyenangkan meributkan masalah kardus ketimbang misalnya mendorong supaya KPU tetap membuka data pemilihan dari mulai C1 hingga rekapitulasi nasional seperti 2014 lalu, sehingga masyarakat sipil pun bisa berpartisipasi mengawal tidak ada suara yang hilang di jalan (contoh: inisiatif kawalpemilu).
