KPK

KPK, Negara dalam Negara

Padahal, pepatah Jawa Kuna menyatakan: "Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely!" Apa maneh kekuasaan kang tanpa pepindhan, tanpa pengawasan, bebas sak-udele dhewe, independen-den-den. Sangsaya ngambra-ambra kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan. Lha, tapi, emangnya pernah, ada periode kepemimpinan KPK yang slebor, yang korup, yang terima suap? Lha, ya nggak tahu. Wong selama ini kita nggak pernah mendengar tentang laporan, audit, atau evaluasi mengenai KPK.

KPK Kenapa-Kenapa, Pikiran Kita ke Mana-Mana

Image kesucian ini makin meninggi karena kita meletakkan KPK dikesucian yg kalis akan kesalahan, kita sampai lupa KPK dihuni oleh manusia juga, yg setiap individunya punya nafsu, kepentingan, kelemahan, bisa salah, dan apa saja sifat manusia bisa ada disana. Hal ini dapat dimaklumi karena kita terlanjur tak percaya kepada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yg lebih awal menyandang stigma kebobrokan.

"Kami Adalah KPK, KPK Adalah Kami" Mau Apa Lu?

Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku

Dan berbagai argumen mereka paparkan dari mulai hal penyadapan yang mesti minta ijin pengawas, sampai tentang SP3 meskipun perlu, tapi batas waktu 2 thn bukanlah waktu ideal yang diberikan dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang cenderung sudah terkoordinasi dengan baik.

Hingga tentang data yang diberitakan oleh berbagai media mengenai trek records salah satu capim KPK yang telah banyak melanggar kode etik masih lolos.

Drama KPK Bergincu yang Sedang mengalihkan Isu

Isu pelemahan KPK bagi saya hanya omong kosong. Mereka seharusnya jernih melihat niat baik dan usaha keras dari Presiden Jokowi yang tetap concern untuk penguatan institusi KPK. Tapi mereka sengaja membutakan diri atas niat baik Presiden. Bagi saya apabila pimpinan dan pegawai sebuah lembaga negara melawan niat baik Kepala Negara yang kukuh mengajak mereka untuk tetap dalam rel konstitusional, adalah sebuah pembangkangan dan pengkhianatan terhadap negara. 

Saut Cari Sensasi, Agus Rahardjo Cari Pijakan Diri

Saya merasa bersyukur sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi draft revisi UU KPK yang dituangkan dalam Surat Presiden tertanggal 11 September 2019 kepada DPR RI senada dan seiram dengan saran yang saya tulis dalam artikel tersebut yaitu :
1. Presiden Jokowi tidak menghalangi niat dan inisiatif DPR RI untuk melakukan revisi UU KPK.
2. Presiden Jokowi tidak setuju dengan poin-poin draft UU yang berpotensi akan melemahkan KPK.

Pages