Kedua, dana yang dikorupsi adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Dalam APBN berdasar undang-undang minimal 20%, atau sekitar 400 T dianggarkan setiap tahun. Dana ribuan triliun sejak diundangkan era SBY, belum memberikan hasil sesuai harapan. Salah satunya karena dana-dana itu dikorupsi oleh pelaksana dan pemerintah daerah. Di Cianjur DAK dikorupsi 14.5% dari total 48 M lebih. Dana yang dikorupsi itu dianggarkan untuk merenovasi dan membangun perpustakaan dan kelas di 200 sekolah di Cianjur.

Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.

Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.

Tentu saja para penggiat anti korupsi bisa kecewa dengan ucapan eks dedengkot MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) ini. Ia juga salah satu pendorong lahirnya UU Tipikor dan KPK

Trnyata kualitas Sudirman Said hanya segini saja. Dia tidak objektif

Jika Anda punya kekuasaan mutlak, Anda tidak bakal kecepirit memerintahkan semua orang menyembah Anda. Itu justru kerjaan penjahat. Dia cuma punya uang, punya jabatan, tapi tak berkuasa. Untuk menyatakan keberkuasaan dia menyuruh para pembantunya mengingatkan semua orang agar menyembahnya. Begitukah Allah yang Anda sembah?

Tapi ada yg hebat dari sekedar kolaborasi rampok anggaran. Partai Amanat Nasional yg kata mbah mimin adalah partai Allah, meminta proyek senilai Rp 100 milyar kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Jika Taufik Kurniawan sebagai kader PAN mungkin melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara pribadi, di Jambi ketua Fraksi PAN Supriyono, meminta jatah proyek demi keberlangsungan PAN.

Staf khusus Gubernur Aceh yang bernama Hendri Yuzal disebut sempat menagih realisasi fee tersebut kepada ajudan Ahmadi yang bernama Muyassir. Hendri menyampaikan pesan kepada Muyassir yang intinya meminta agar Ahmadi menyerahkan uang Rp 1 miliar.
Muyassir lantas meneruskan pesan tersebut kepada Ahmadi.

Oleh : Sadhu

KPK kembali menahan lima anggota DPRD Kota Malang terkait dugaan suap pembahasan APBD-P 2015. Mereka yang ditahan KPK adalah M. Zainuddin, Suprapto, Wiwik, Slamet, dan Mohan Ketelu.

5. Arfan diminta membayar biaya sewa di Hotel Borobudur Jakarta sejumlah Rp 20 juta ke Biro KAHA di Mangga Besar, Jakarta.

 6. Uang 30.000 dollar Amerika Serikat untuk untuk membiayai keperluan Zumi saat berkunjung ke Amerika Serikat.

Tapi apa lacur, pendirian perusahaan penjamin ini justru membuat bank pelaksana (BPD) menjadi "ugal-ugalan" dalam penyaluran kredit dan mengabaikan azas prudent (kehati-hatian) atau sengaja? Toh, kalau macet juga diganti?! Akibatnya, rasio NPL (Non Performing Loan) atau KUR yang macet di BPD Jabar melonjak hingga 18% lebih. Padahal sesuai regulasi, batas maksimal NPL adalah 5%. Dan jika melebihi, maka pihak bank dianggap merugi karena pendapatan atas bunga penyaluran kredit tergerus oleh rasio kredit macet itu sendiri.

Semua atribut dan rekam jejak itu akan tak berarti jika ia seorang yg mencuri uang negara.

Warga Purbalingga sendiri nampaknya juga tidak membela habis2an bupati ini. Walo ia dianggap representasi Nahdliyin sekaligus pemilih PDIP (seperti umumnya warga Purbalingga)