Dalam melihat permainan politik di Indonesia, kita musti hati-hati. Kenapa jaksa penuntut umum hanya menuntut penyiram NB satu tahun? Nasihat Einstein, kasih imajinasi dikit saja pada logika kita. Gimana kalau tuntutan ringan itu disengaja, untuk membangun jembatan, agar NB bisa dipakai sebagai alat mendelegitimasi Jokowi?
Asyiknya, media online (baik yang abal-abal maupun punya reputasi), langsung menyambar hal itu. Karakternya tak jauh beda dengan medsos, Padahal konon diselenggarakan profesional yang mestinya ngerti norma etik komunikasi dan hukum.
Seperti biasa, banyak pihak, yang selama ini terkenal (bukan hanya dikenal) sangat kritis pada Jokowi, langsung nyamber. ICW segera memberi pernyataan pers. Komnas HAM juga minta mestinya dilibatkan. Di televisi, the academic of nyinyirs silih berganti.
Demo bertaburan, meminta agar Presiden menerbitkan PERPPU. Berkali-kali saya tentang karena itu sama saja dengan menjatuhkan wibawa kepresidenan. Orang-orang tak peduli. Mereka kayaknya sudah kehilangan gigi.
Padahal, pepatah Jawa Kuna menyatakan: "Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely!" Apa maneh kekuasaan kang tanpa pepindhan, tanpa pengawasan, bebas sak-udele dhewe, independen-den-den. Sangsaya ngambra-ambra kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan. Lha, tapi, emangnya pernah, ada periode kepemimpinan KPK yang slebor, yang korup, yang terima suap? Lha, ya nggak tahu. Wong selama ini kita nggak pernah mendengar tentang laporan, audit, atau evaluasi mengenai KPK.
Image kesucian ini makin meninggi karena kita meletakkan KPK dikesucian yg kalis akan kesalahan, kita sampai lupa KPK dihuni oleh manusia juga, yg setiap individunya punya nafsu, kepentingan, kelemahan, bisa salah, dan apa saja sifat manusia bisa ada disana. Hal ini dapat dimaklumi karena kita terlanjur tak percaya kepada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yg lebih awal menyandang stigma kebobrokan.
Oleh : Stefanus Toni Aka Tante Paku
Dan berbagai argumen mereka paparkan dari mulai hal penyadapan yang mesti minta ijin pengawas, sampai tentang SP3 meskipun perlu, tapi batas waktu 2 thn bukanlah waktu ideal yang diberikan dalam mengungkap kasus-kasus mega korupsi yang cenderung sudah terkoordinasi dengan baik.
Hingga tentang data yang diberitakan oleh berbagai media mengenai trek records salah satu capim KPK yang telah banyak melanggar kode etik masih lolos.
Yang jadi masalah di KPK bukanlah kaum Taliban. Yang jadi masalah adalah penguatan kaum Islamis.
Istilah Islamis lazim digunakan untuk merujuk pada orang-orang Islam yang memperjuangkan penegakan syariah berdasarkan aturan Al Quran dan Sunnah/Hadits di semua lini kehidupan.
Isu pelemahan KPK bagi saya hanya omong kosong. Mereka seharusnya jernih melihat niat baik dan usaha keras dari Presiden Jokowi yang tetap concern untuk penguatan institusi KPK. Tapi mereka sengaja membutakan diri atas niat baik Presiden. Bagi saya apabila pimpinan dan pegawai sebuah lembaga negara melawan niat baik Kepala Negara yang kukuh mengajak mereka untuk tetap dalam rel konstitusional, adalah sebuah pembangkangan dan pengkhianatan terhadap negara.
