Jauh sebelum peristiwa Pilgub DKI, saya sudah sering mengingatkan, "Hati-hati, radikalisme di tempat ibadah kita.." 

Dan akibatnya saya diserang habis-habisan karena dianggap mendeksakralisasi Masjid yang sudah terpersepsikan sebagai rumah Tuhan dan suci. Masak di tempat suci ada radikalisme ??

Pada waktu BW ditetapkan sbg tersangka dan ditahan, faktanya :
Presiden Jokowi memerintahkan supaya dia tidak ditahan.
Presiden Jokowi yg memerintahkan Jaksa Agung supaya kasusnya dideponering.
Meskipun tdk terang2an diexpose perintah Presiden Jokowi tsb , tetapi kita tahu semua bahwa itu adalah perintah Presiden Jokowi dan jika bukan karena pertolongan Presiden Jokowi, maka BW sudah dipenjara.

Di jaman Jokowi, KPK diperkuat, diberi kebebasan untuk memeriksa rekening bank, diberi alat penyadap yang canggih hingga banyak yang tertangkap. Dan Jokowi berani menolak RUU yang berpotensi melemahkan KPK yang dirancang DPR.. Padahal RUU itu disetujui oleh partai pendukungnya sendiri.

Apakah pernah umat Islam di sini memikirkan penghematan air wudhu? tagihan listrik mesjid? Mungkin jarang, walaupun ada yang begitu. Kita mungkin lebih enteng memakai air di mesjid toh tarif rumah ibadah nggak semahal tarif bisnis atau rumah. Apakah kita berpikir untuk menghemat penggunaan listrik di mesjid? Mungkin jarang, kan nanti bisa dibayar dari infaq umat. Tapi ingat uang infaq dan sodaqoh harus dipertanggungjawabkan secara benar. Kita harus transparan dan akuntabel.

Kedua, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Cukup dipilih dari perwakilan kota/kab, masing-masing 1 orang. Prosesnya juga sama dengan DPRD Kab/kota. Pemilihannya ditingkat Kelurahan/Desa yang diwakili oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jadi untuk memilih 1 orang wakil DPRD Provinsi hanya melibatkan 100-an warga. Kedepan, untuk memilih Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.

Saut menuturkan dalam kasus ini KPK menduga kedua tersangka telah berkongkalikong untuk menaikkan harga pembangunan jembatan. Karena perbuatan mereka, negara rugi sekitar Rp 39,2 miliar dalam proyek bernilai Rp 117,6 miliar tersebut.

Jokowi yang didukung KPK juga telah membuktikan bahwa tidak ada ampun bagi para Maling Uang Rakyat siapapun pelakunya. Baik kawan maupun lawan. Dan saya haqul yakin apa yang dilakukan Jokowi sangat didukung seluruh rakyat Indonesia.

Bravo Pak Jokowi. Rakyat mendukungmu !!!

"Nyari politisi yang benar-benar bersih itu susahnya bukan main, mereka cuma untung-untungan. Yang tidak untung, apes, kena tangkap. Yang tidak apes, masih bisa berfoya-foya," sambungnya.

Kedua, dana yang dikorupsi adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Dalam APBN berdasar undang-undang minimal 20%, atau sekitar 400 T dianggarkan setiap tahun. Dana ribuan triliun sejak diundangkan era SBY, belum memberikan hasil sesuai harapan. Salah satunya karena dana-dana itu dikorupsi oleh pelaksana dan pemerintah daerah. Di Cianjur DAK dikorupsi 14.5% dari total 48 M lebih. Dana yang dikorupsi itu dianggarkan untuk merenovasi dan membangun perpustakaan dan kelas di 200 sekolah di Cianjur.

Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.

Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.