KPK

Implementasi Cianjur Gerbang Marhamah

Ilustrasi

Kedua, dana yang dikorupsi adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Dalam APBN berdasar undang-undang minimal 20%, atau sekitar 400 T dianggarkan setiap tahun. Dana ribuan triliun sejak diundangkan era SBY, belum memberikan hasil sesuai harapan. Salah satunya karena dana-dana itu dikorupsi oleh pelaksana dan pemerintah daerah. Di Cianjur DAK dikorupsi 14.5% dari total 48 M lebih. Dana yang dikorupsi itu dianggarkan untuk merenovasi dan membangun perpustakaan dan kelas di 200 sekolah di Cianjur.

Gerbang Marhamah

Ilustrasi

Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.

Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.

Fraksi Rampok Partai Tuhan

Ilustrasi

Tapi ada yg hebat dari sekedar kolaborasi rampok anggaran. Partai Amanat Nasional yg kata mbah mimin adalah partai Allah, meminta proyek senilai Rp 100 milyar kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Jika Taufik Kurniawan sebagai kader PAN mungkin melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara pribadi, di Jambi ketua Fraksi PAN Supriyono, meminta jatah proyek demi keberlangsungan PAN.

Aher Di Pusaran Korupsi BJB

Ilustrasi

Tapi apa lacur, pendirian perusahaan penjamin ini justru membuat bank pelaksana (BPD) menjadi "ugal-ugalan" dalam penyaluran kredit dan mengabaikan azas prudent (kehati-hatian) atau sengaja? Toh, kalau macet juga diganti?! Akibatnya, rasio NPL (Non Performing Loan) atau KUR yang macet di BPD Jabar melonjak hingga 18% lebih. Padahal sesuai regulasi, batas maksimal NPL adalah 5%. Dan jika melebihi, maka pihak bank dianggap merugi karena pendapatan atas bunga penyaluran kredit tergerus oleh rasio kredit macet itu sendiri.

Pages