Hasil pilgub putaran pertama ternyata kurang menggembirakan. PKS sangat terkejut dengan hasil yang mereka peroleh. Seorang mantan ketua MPR dan tokoh terbaik mereka hanya mendapat sekitar 12 % suara. Jauh dari pasangan Jokowi-Ahok yang mencapai 42%. Hal ini disebabkan karena warga kota tidak terlalu familiar dengan tokoh HNW. PKS menyadari hal itu sehingga mereka mendorong HNW untuk turun langsung ke lapangan, meniru aksi blusukan Jokowi, Upaya ini tidak berhasil.

4. Siapa yg berijtihad bhwa Indonesia adlah negara Darussalam yg harus diperjuangkan.!?
Jawabannya: NU, melalui Bahtsul Masail dipenghujung tahun 1930-an.
5. Siapa yg mengeluarkan Resolusi Jihad.!?
Jawabannya: NU, melalui fatwa Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Memicu kejadian bersejarah tanggal 10 November.
6. Siapa yg menengahi perseteruan Nasionalis dan Islamis saat membuat dasar negara.!?

Jadi yang mana bendera khilafah? Yah tergantung anda mau merujuk ke Khilafah Umayyah atau Abbasiyah? Gak ada hal yang baku soal bendera ini. Coba saja buka kitab Ahkamus Sulthaniyah karya Imam Mawardi: apa ada pembahasan soal bendera negara Khilafah? Enggak ada! Kenapa yang gak ada terus mau diada-adakan seolah menjadi urusan syariat? Mau bilang Imam al-Mawardi gak paham soal ini? Nah, tambah ribet kan!

Kita tahu bahwa HTI berbahaya karena ingin mengganti system dengan khilafah. Lantas apa fakta-fakta sesungguhnya tentang HTI? Pertama, HTI itu sesungguhnya parpol bukan ormas. Hizbut dalam terminologi bahasa artinya partai. Hanya untuk mengelabui masyarakat dan pemerintah didaftarkan sebagai Ormas. Kedua, HTI telah ditolak lebih dari 15 negara muslim. Artinya meski warganya mayoritas muslim, mereka tidak menggunakan khilafah. Ketiga, Sistem pancasila merupakan bentuk Negara kesepakatan, dan tidak mentolerir perubahan.

Ia menyebut tak ada jaminan dengan ditegakkannya khilafah Indonesia akan menjadi negara kuat dan sejahtera. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah pertumpahan darah seperti halnya yang terjadi di Syiria.

Kelima, dalam Khilafah yang dibayangkan HT, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam.

Beda halnya dengan Hizbut Tahrir, kaum ini menolak keras nasionalisme, demokrasi bahkan pancasila sebagai azas tunggal negeri ini. Mereka pun tak segan mengkritik ideologi NU dan Muhammadiyah dengan tuduhan “penyebar islam bid’ah”, Nah kalau dengan organisasi Persis atau Persatuan Islam hampir seupa.