Jika peristiwa diatas dijadikan sebuah pelajaran, maka kisah hoax Sarumpait ini adalah sebuah entry point juga untuk menghajar politikus yang tidak bermoral dan menghalalkan segala cara untuk mendiskreditkan Jokowi. Ingat ya, sudah tersedia titik masuknya.
HTI tak ubahnya PKI yang sama-sama ingin menganti ideology pancasila, sehingga keduanya memang harus dibubarkan dan tidak layak hidup di NKRI.
Dan belum genap 10 bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapresnya diiringi dengan bau busuk 1 T untuk memperoleh restu dari PKS - PAN. Prestasi apa yang telah ditorehkan oleh SU ? Nol Besar. Kemunculan "Anak Ajaib" ini mengalahkan hasil kesepakatan "para ulama". Untuk mengelabuhi publik, Anak Ajaib ini diberikan predikat Santri. Belum genap sebulan, predikat ulama telah disematkan. Oleh siapa ?
Tanda-tanda Ulama
Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang bisa dianggap/disebut ulama?. Apa ciri-cirinya?.
Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitabnya yang sangat terkenal dan dijadikan sumber pengetahuan etika di pesantren, "Nashaih al-Diniyyah", menyebut sejumlah tanda/indikator karakter ulama:
Melalui Ijtima Ulama I, manuver PKS berhasil. Nama Salim Segaf diusulkan mendampingi Prabowo. Nama lain, Somad kayaknya cuma aksesoris. Mana mungkin mereka mau mendorong Somad yang gak bisa membedakan tol laut dengan kapal selam.
Jadi penceramah yang melawak di atas podium, Somad ok-lah. Tapi untuk jadi Cawapres kayaknya belum ada potongan. Makanya hasil Intima Ulama I itu bisa dibaca cara PKS menekan Prabowo untuk memilih Salim Segaf.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif pun membantah dan menolak dengan tegas isu soal Mardani yg akan jadi Wagub DKI. Menurutnya, hanya partai Gerindra yang dapat menggantikan posisi dari Sandiaga Uno.
"Oh enggak bener, kalau isu mah boleh-boleh saja. Biarin saja, kan ada dua pendekatan soal ini, regulasi dan proses politik
. Jelas Gerindra dong, ya kita akan majukan senior kita Ketua DPD Gerindra, M Taufik," terangnya.
Rapat yang cuma diikuti 3 parpol pengusung Prabowo itupun konon berjalan tegang karena tidak ada kesepakatan mengenai logistik yang akan dipakai untuk kampanye. PKS dan PAN konon meminta Sandi yang menyediakan, tapi PADI meminta parpol pengusung bisa memberdayakan dan memobilisasi kadernya secara swadaya. Tensi rapat dikabarkan memanas saat membahas hal itu, terutama saat PAN dan PKS menanyakan komitmen sebelumnya yang belum tuntas, sehingga akhirnya dihentikan.
PAK SUBI ;
Takdir memang kejam nak. Kehidupan tak berpihak kepada kita. Sepertinya kemiskinan dan kekurangan digariskan menjadi bagian hidup kita. Makanya kita boleh mengutuki kehidupan ini, dan meratapinya.
Dari sisi etika politik, skanda mahar 1 T jelas praktik politik yang cacat moral. Sebab dipilihnya Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden bukan karena kompetensinya di bidang politik maupun pelayanan publik (mengingat sebagai wakil gubernur DKI yg belum genap setahun , tidak ada rekam jejak yang menonjol), melainkan karena semata-mata faktor ke-TAJIR-an ataupun kemampuan menyediakan mahar politik maupun logistik.
Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.
