Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.

Sandiaga Uno juga telah mengakui adanya pemberian mahar itu. Hal tersebut disampaikan Sandi pada beberapa media dengan alasan “biaya kampanye”. Biaya kampanye 1 parpol mencapai Rp 500 M? Padahal PAN dan PKS di jagat perpolitikan kita hanya parpol medioker, parpol yang terancam terkena parliamentary threshold alias jumlah suara tidak mencapai 8 persen.

SBY sempat menawarkan "kompensasi" agar PAN dan PKS juga merekomendasikan AHY sebagai Cawapres Prabowo. Sedangkan Prabowo membaca hal ini sebagai langkah catur dari SBY untuk mengambil alih nahkoda koalisi karena "kompensasi" akan diberikan secara bertahap kepada PAN dan PKS hingga hari H pemilihan. Prabowo langsung meiakukan intercept atas strategi Cikeas dengan aksi borong melalui Sandi dengan kompensasi yang sama namun dengan format lebih baik dari yang ditawarkan Cikeas.

Jadi nggak usah juga kepedean selalu bilang solid, karena nyatanya memang belum solid. Nggak perlu juga dorong-dorong Jokowi untuk mengumumkan siapa Cawapresnya dengan berbagai dalih. Karena koalisi yang dibangun dengan riang gembira tanpa tuntutan dari masing-masing partai jadi kuncinya.

PA 212 dengan berbekal rekomendasi Ijtima Ulama sudah pasti menyandera Prabowo dengan 2 cawapres yang diusulkan, yaitu Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad Batubara. PKS ikut senang dengan hasil Ijtima Ulama, karena ada kader mereka yang direkomendasikan.

Mau bukti bahwa pak SBY jenius? Lihat saja di Pilpres 2019 nanti. AHY yang 18 bulan lalu masih berseragam militer, tiba tiba (mungkin, berpeluang) mendapat tiket cawapres mendampingi Prabowo. Kalau bukan tangan dingin seorang SBY, lompatan kuantum seperti ini tak mungkin terjadi.

Jika menuruti harapan SBY dan Demokrat, pastinya Prabowo akan memilih AHY yang muda, ganteng, dan bisa moshing (melompat dari panggung kenyataan). Berkoalisi dengan Demokrat sudah pasti dukungan logistik untuk Prabowo AHY akan lancar, karena konon kekuatan logistik Demokrat mencapai 14 digit.