Gerindra

Terima Mahar Rp 1 T, PAN dan PKS Membisu

Ilustrasi

Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.

Mahar Sandiaga Rp 1 T, Setara BOS 1 Juta Lebih Siswa Setahun

Ilustrasi

Sandiaga Uno juga telah mengakui adanya pemberian mahar itu. Hal tersebut disampaikan Sandi pada beberapa media dengan alasan “biaya kampanye”. Biaya kampanye 1 parpol mencapai Rp 500 M? Padahal PAN dan PKS di jagat perpolitikan kita hanya parpol medioker, parpol yang terancam terkena parliamentary threshold alias jumlah suara tidak mencapai 8 persen.

Dibohongi (Lagi) Pakai Prabowo

Ilustrasi

SBY sempat menawarkan "kompensasi" agar PAN dan PKS juga merekomendasikan AHY sebagai Cawapres Prabowo. Sedangkan Prabowo membaca hal ini sebagai langkah catur dari SBY untuk mengambil alih nahkoda koalisi karena "kompensasi" akan diberikan secara bertahap kepada PAN dan PKS hingga hari H pemilihan. Prabowo langsung meiakukan intercept atas strategi Cikeas dengan aksi borong melalui Sandi dengan kompensasi yang sama namun dengan format lebih baik dari yang ditawarkan Cikeas.

PAN dan PKS Bakalan Tak Punya Gerbong Dalam Pilpres 2019

Ilustrasi
Kedua, posisi sama kuat antar 3 kepentingan menyebabkan mereka kebingungan. Jika nekad mengambil dari Parpol, maka 2 parpol lain akan mundur. Hanya Gerindra dan parpol yang kadernya diajukan yang tetap bertahan. Prediksinya kursi Cawapres akan dilepas ke non parpol. Dan nama yang paling kuat tentu saja UAS. Jika UAS masuk, otomatis Partai Demokrat akan memaksa meminta jatah posisi menteri paling banyak. Mengapa?

Pages