Freeport

Holding BUMN Tambang; Akhirnya Mimpi 16 Tahun Itu Terwujud

Ilustrasi

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun peran negara melalui BUMN dalam pengelolaannya masih sangat kecil. Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang atau holding tambang dapat mendorong penguasaan sumber daya mineral dan batu bara (minerba) Indonesia khususnya oleh BUMN. BUMN tambang sejauh ini hanya menguasai sekitar 7-20 persen, dari total sumber daya dan cadangan untuk masing-masing minerba di Indonesia.

Mau Berapa Mantan Jendral Kau Korbankan Freeport?

Berdasarkan PP 1/2017, para pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi bila ingin tetap mendapat izin ekspor konsentrat. Bila tak mau mengganti KK-nya menjadi IUPK, mereka tak bisa mengekspor konsentrat. Prosedur untuk mengubah KK menjadi IUPK diatur dalam Permen ESDM 5/2017. 

Freeport

Anda mau bukti? 
Tahun 2000, Gus Dur menerbitkan PP No. 13 Tahun 2000 yang mengubal tarif royalti tembaga dan emas menjadi 4% dan 3,75%. Berdasarkan kontrak, Freeport membayar royalti tembaga 3,75% dan emas 1%. Apa kata Freeport? “Kami tidak akan patuh dengan aturan yang menyalahi kontrak.”

Tahun 2009, Presiden SBY mengesahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Isinya, antara lain, mengubah rezim kontraktual ke lisensi (IUP) dalam industri pertambangan.

Pages