FPI

Selamat Jalan, FPI

Kini FPI izinnya akan habis pada Juni tahun ini, bersamaan dgn itu sudah beredah 40 ribuan tanda tangan petisi yg tak ingin FPI ada lagi. Alasan penolakannya jelas, bahwa sumber kegaduhan berdalil agama ini harus dihentikan. Indonesia tak butuh ormas yg tak ada guna-gunanya. Bila mewakili islam sudah cukup ada NU dan MU yg mumpuni. Jadi tak ada lagi alasan izinnya bisa diperpanjang, entah pula kalau ada pertimbangan lain yg bisa diajak kerjasama, karena konon setiap demo ada biaya yg dikeluarkan apakah FPI sendiri atau Polisi yg menangani demo.

Skenario Adu Domba Kelompok Radikal memanfaatkan BPN Dan Prabowo

ilustrasi

Jikalau kedua kubu sampai bertemu dan menurunkan tensi ketegangan, niscaya jalan terakhir mereka untuk menaikan posisi tawar menjadi sirna. Kembali kepada *zero sum game* tadi, skenario terbaik mereka adalah pemerintah/kubu pemenang pemilu mengalah dan meneken *deal* yang menguntungkan keberadaan kelompok ini.

Suara Ormas Islam Dalam Pilpres 2019

ilustrasi

KE MANA SUARA ORMAS ISLAM?

Suara dua ormas Islam besar NU dan Muhammadiyah seperti biasa berada di dua kubu. Menurut survei Denny JA:
- NU Jokowi 55%, Prabowo 44% (artinya Maruf Amin sebagai cawapres pun tidak mampu menarik gerbong NU)
- Muhammadiyah 50%, Prabowo 49% 
- Alumni 212 Jokowi 4,7%, Prabowo 97% 
- FPI Jokowi 2,4%, Prabowo 97%

Salah Baca Surat Dalam Sholat Subuh Politik Di GBK

ilustrasi

Yang dibaca oleh H Shobri Lubis, Ketua Umum FPI, selaku Imam Shalat Subuh di GBK adalah

Ayat 15

‎فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي 
‎ أَكْرَمَنِ

Hashim Djojohadikusumo Dan Khilafah Dibelakang Prabowo

ilustrasi

FPI-lah yang mampu mewujudkan aksi 212 terjadi, bukan PKS atau HTI, mereka hanya mengikut kesuksesan FPI. Namun toleransi dalam merangkul FPI, membuat Hashim pun harus menerima dukungan dari eksponen pengusung khilafah seperti HTI, ataupun dari mereka yang dulu bersimpati kepada gerakan DI/TII. Tentu saja bukan politik kalau tidak ada paradoks, apalagi politik khas Indonesia yang masih mengagungkan politik identitas padahal seringkali prakteknya adalah pragmatisme duniawi.

Pages