Di sisi lain, lembaga judikatif, sistem dan mekanisme rekrutmennya juga tak lepas dari cerminan kehendak-kehendak rakyat, meski melalui kesepakatan Parlemen dan Presiden. Lembaga ini dimaksud untuk menjamin sistem dan mekanisme yang terukur secara aturan main dan hukum.

"Dari sisi hukum, kepolisian sudah melakukan penindakan yang benar sesuai prosedur, itu sudah tepat. Namun sebagai manusia, terlebih lagi ini sudah mendekati lebaran dan para pelaku sendiri sudah meminta maaf serta menyesali perbuatannya, maka saya juga harus bisa memaafkan," ujar Adian.

"Saya minta agar keduanya bisa kembali ke keluarga masing-masing," imbuhnya.

Dari 7 komisioner tersebut, 5 orang diantaranya diusulkan oleh Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Artinya apa? Kalau pun KPU akan berpihak maka mestinya berpihak ke 02 dong! 5 lawan 2 gitu loh! Tapi apa KPU berpihak? Tidak! Kontrol rakyat terlalu kuat untuk dicurangi dan sejauh ini KPU lurus on the track.

Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dijabat oleh paket pimpinan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih yaitu Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua yaitu Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah, (PKS).

Siapa mereka? Mereka semua masuk koalisi 02.

Anda sudah bisa menerka akal berbisa mereka, pikiran apa yg ada dibenak mereka, kalau syarat melaporkan harta kekayaan dari awal sudah terjadi penghindaran, sudah kebayang, keberlanjutan Senayan sebagai kebun binatang yg bakal selalu garang dgn suara lantang tapi kerjanya tidur siang.

Ketiga, Partai Politik menjadi beban bagi Demokrasi dan Negara. Demokrasi memang mensyaratkan keberadaan Partai Politik. Namun apa lacur kalau Partai Politik minim kontribusi dan bahkan cenderung menjadi beban ? Bagaimana tidak menjadi beban apabila para elit yang bercokol sekaligus di struktur partai maupun lembaga wakil rakyat hanya memikirkan bagaimana berkuasa selama mungkin sehingga segala akses ke sumber daya dan sumber dana diarahkan untuk mencapai tujuan itu.

Kedua, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Cukup dipilih dari perwakilan kota/kab, masing-masing 1 orang. Prosesnya juga sama dengan DPRD Kab/kota. Pemilihannya ditingkat Kelurahan/Desa yang diwakili oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jadi untuk memilih 1 orang wakil DPRD Provinsi hanya melibatkan 100-an warga. Kedepan, untuk memilih Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.

Akankah mereka juga sadar bahwa mereka hidup layak karena jerih payah kita semua?

Apakah kelakuan wakil rakyat semacam ini hanya di Indonesia?

Jelas, mereka hidup dng gelimang harta diatas penderitaan rakyat.

Sejauh saya mengikuti kasusnya, saya terkagum-kagum akan satu hal. Betapa minimnya pengetahuan sang legislator akan RUU yang diusulkannya sendiri. Dia tidak punya bayangan tentang apa konsekuensinya bagi profesi rekan-rekannya. Dia tidak punya pandangan bahwa jika diloloskan RUU ini akan berimbas hingga ke anak cucunya, jika mereka menjadi pemusik.