BLOCK VOTE
Sampai sekarang tidak ada bukti komentar nyeleneh di media sosial berdampak buruk pada elektabilitas seorang anggota Parlemen. Di alam nyata, masyarakat menganggap apa yang media sosial hanyalah main-main saja.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan dua alat bukti yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Dia menantang KPK untuk menemukan uang Rp 500 miliar yang disebut telah diterima oleh Novanto.
Berikutnya, koalisi Demokrat dan PAN memang tidak cukup syarat untuk mengajukan kandidat (19.7 %). Tapi bukan hal yg mustahil lobi politik mampu menarik minimal 1 partai pendukung PT. Toh keluar dr koalisi bukan hal yg haram saat Pemilu. Apalagi sejauh ini, koalisi PDIP yg sudah teruji solid adalah dengan Nasdem dan Hanura.
Tidak heran bila tiap hari kita temui berita presiden berada di lapangan. Dulu berita tentang presiden ya ketika ada rapat di Istana Negara atau kalau dilapangan ya meresmikan sesuatu. Sekarang beda sekali, bahkan banyak hal yang tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya itu dikerjakan. Tak heran Jokowi masuk dalam 50 tokoh Islam berpengaruh sedunia selain KH Said Aqil Siradj yang dari Indonesia.
Hal ini bukan suatu yang kebetulan, karena Human Development Index diukur dari 3 komponen, yaitu kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Sedangkan kita tahu, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik pastilah berkaitan dengan kebijakan publik dan alokasi anggaran, terutama soal penyediaan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan, yang semua ini masuk dalam variabel indeks pembangunan manusia.
Bukan cuma kali ini aja DPR benci dengan KPK. Apalagi salah satu pimpinan DPR dari fraksi independen adalah Fahri Hamzah. Harus diakui Fahri adalah satu-satunya anggota DPR yang tidak punya partai sekarang.
Dia sendiri masih dendam dengan KPK karena memenjarakan koruptor kasus sapi Lutfi Hasan Ishak 18 tahun. Jadi apapun jika menyangkut KPK, Fahri akan mengganjalnya.
Namun argumentasi Masinton tersebut dipatahkan oleh KPK bahwa hal-hal yang dituduhkan oleh DPR tersebut semuanya sudah dijawab dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK. KPK sendiri bersedia menerima masukan DPR yang memang bertujuan untuk semakin membuat KPK lebih baik. Dengan demikian, alasan pengajuan hak angket DPR terhadap KPK lebih bersifat mengada-ada.
Kedua, melalui mekanisme electoral threshold di mana mereka yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal jumlah kursi di Parlemen tak bisa mendudukkan wakilnya di kursi DPR atau tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Meski belum sepenuhnya berhasil, demokrasi Indonesia telah memiliki mekanisme sendiri untuk tidak tersandera oleh partai-partai kecil. Secara bertahap ini mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Mekanisme ini sah secara legal dan demokratis.
