divestasi

Di Tangan Jonan & Arcandra Kementerian ESDM Perkasa, Freeport Setujui Divestasi 51% Saham

Agaknya masyarakat kita lagi sibuk dengan Pilkada DKI. Dari Sabang sampai Merauke perhatian tertuju pada sosok Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Isu kedaulatan negara menyangkut persetujuan Freeport melepas sebagian besar saham untuk pemerintah RI tenggelam oleh kegaduhan isu Pilgub yang lagi-lagi mengangkat persoalan penistaan agama, demo di tanggal cantik dengan tuntutan yang tak berubah dan seputar debat paslon. Isu kedaulatan negara terkait Freeport yang dihebohkan kemarin-kemarin tak lagi menjadi informasi yang seksi.

Mau Berapa Mantan Jendral Kau Korbankan Freeport?

Berdasarkan PP 1/2017, para pemegang Kontrak Karya (KK) harus mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi bila ingin tetap mendapat izin ekspor konsentrat. Bila tak mau mengganti KK-nya menjadi IUPK, mereka tak bisa mengekspor konsentrat. Prosedur untuk mengubah KK menjadi IUPK diatur dalam Permen ESDM 5/2017. 

Pemerintah Tak Mau Kompromi dengan Freeport

Ilustrasi

Pesan Jonan ke Freeport

Menurut informasi yang beredar PTFI juga menolak rekomendasi ekspor tersebut.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar,karena Pemerintah mendorong PTFI agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjakan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM," tutur Jonan

Freeport dan Nasionalisme Positif

 

Oleh: Abdillah Toha

Sebenarnya perdebatan tentang nasionalisme dan keberadaan modal asing di sini sudah berjalan lama. Namun, belakangan, ketika kasus 'papa minta saham' muncul, reaksi masyarakat merebak dan melebar ke mana-mana. Di antaranya ke persoalan kontrak karya PT Freeport: apakah sebaiknya diperpanjang, berapa saham yang harus kita miliki, atau tidak diperpanjang sama sekali kemudian kita ambil alih sepenuhnya.

Pages