Yang Menolak Investasi Miras Akhirnya Sadar Kesalahannya

ilustrasi
Oleh : Ediez Eidelweis
Sungguh membingungkan...
Perpres dibuat untuk membatasi, koq malah ditentang?
Jadi balik lagi seperti semula, lebih bebas ?
Dg dicabutnya lampiran Perpres 10/2021, mafia miras dan para penyelundup kembali berpesta pora dari hasil rente. Subhanallah rezeki anak soleh.
Presiden kita memang bijak, drpd kontroversi berlarut² lbh baik ndherek dhawuh kyai. Ini kyk kasus RUU HIP dl yg ditentang kelompok agamis, tujuannya baik tp krn kurang sosialisasi akhirnya dibatalkan
Skl lg, kelompok nasionalis mengalah sm kelompok agamis. Kadrun emang gak ngerti sih dan selalu plintiran atas semua kebijakan pemerintah. Pokoknya buat kadrun, apapun yg dibuat pemerintah selalu salah & maunya bikin gaduh negeri trz.
Sepertinya ini kesengajaan yg dibuat oleh pemerintah. Pak Jokowi dan para pembantunya tahu persis apa yg diperbuat dan dikerjakan. Ini bukan masalah komunikasi yg buruk.
Melihat respon MUI, NU dan Muhammadiyah yg kemudian diteriakkan secara lantang oleh buzzer² kadrun macam Rocky Gerung, sy justru senang dg gaya pak Jokowi.
Narasi gagal komunikasi, kenapa tidak ditulis MUI, NU, dan Muhammadiyah GAGAL BERPIKIR, mereka jelas² tidak berfikir.
Saya dukung Pak Jokowi batalkan lampiran Perpres no 10/2021. JIKA MIRAS BEBAS BEREDAR dimana saja, mungkinkah MUI, NU, dan Muhammadiyah baru " MULAI " berfikir ?
1. Tidak ada nomenkelatur Pepres yg berjudul Perpres Miras. Yg ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
2. Perpes tersebut hanya mengatur soal investasi minol untuk daerah tertentu, bukan legalisasi miras atau pembebasan perdagangan miras.
3. Minuman berakohol dikenakan cukai yg tinggi, yg bertujuan untuk membatasi konsumi.
4. Perdagangan Minol tidak bisa dijual bebas, terbatas dan diawasi serta diatur oleh negara.
5. Perdagangan Minol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 72/2013”). Perpres tersebut tetap ada berlaku.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag 20/4/2014).
7. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Dalam Peraturan BPOM, Pasal 29 menyebutkan bahwa BPOM melarang peredaran minuman beralkohol melalui daring.
8. Industri Minuman berakohol sama dengan industry rokok. Yang menyumbang pajak dan digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Selagi bisnis diatur, ya PELUANG RENTE TERBUKA untuk semua pihak. Jangan kaget RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) tidak dapat respon meriah dari semua pihak termasuk Ormas dan MUI. Padahal kalau benar² mau jalankan ajaran islam, cobalah perjuangkan untuk meng-gol-kan RUU LMB.
Sumber : Status Facebook Ediez Eidelwiss
Friday, March 5, 2021 - 09:00
Kategori Rubrik: