WTP, Korupsi & Next Step.

Oleh : Amirsyah Amirsyah

Opini Laporan Keuangan dapat WTP itu memang bagus, namun bukan jaminan transparansi dan akuntabilitas. Juga bukan jaminan bahwa instansi pemerintah yg dapat WTP sudah membuat anggaran yg kredibel, prudent dan melaksanakannya dengan bersih dan jujur. Jadi tidak perlu heran jika WTP pun masih ada korupsi dan semacamnya, termasuk pemborosan uang rakyat.

Secara umum, opini Laporan Keuangan hanya menilai administrasi pencatatan transaksi keuangan apakah sudah sesuai standard yg ditetapkan peraturan. Dalam prosesnya juga dilihat apakah ada pengendalian yg memastikan pencatatan sudah benar menurut standard dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya opini laporan keuangan hanya tahap awal saja. Tahap selanjutnya adalah menilai efisiensi dan aktvitas anggaran dan pelaksanaannya. Apa bedanya? Kurang lebih begini contoh ilustrasinya.

Instansi X ada anggaran penggantian pagar kantor. Aparat auditor memeriksa: apakah proses pengadaannya sudah sesuai peraturan pengadaan barang/jasa; apakah pencatatan transaksi dalam laporan keuangan sudah sesuai standard; apakah ada pengendalian internal yg bisa memastikan pengadaan dan pencatatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Bila semua oke, maka berhak atas opini WTP.

Akan tetapi apabila dalam proses pengadaan ada "deal" tertentu agar si A, B, C yg menang tender (suap, korupsi dan semacamnya), hal ini bisa saja tidak bisa diketahui oleh auditor. Paling berupa indikasinya semisal adanya harga diatas kewajaran atau spek yg tidak sesuai. Auditor akan menemukan kerugian negara dan merekomendasikan setor ke kas negara atas kelebihan tersebut. Ada tidaknya korupsi tidak bisa diketahui, baru potensi saja. Untuk mengetahuinya maka perlu audit investigatif yg mengulik lebih dalam dan detil atas transaksi-transaksi yg terjadi. Pun bila disimpulkan ada indikasi pelanggaran hukum, maka harus diteliti lagi oleh aparat hukum apakah benar ada tindak pidana ataukah tidak. Bila ada, berlanjut ke proses hukum. Bila tidak, maka tidak diproses hukum (seperti sumber waras). :)

Dalam laporan keuangan instansi X yg WTP tidak bisa diketahui apakah anggarannya kredibel dan prudent. Untuk mengetahuinya, maka perlu audit kinerja untuk mengetahui apakah efektif dan efisien. Misalnya setelah diaudit maka ditemukan fakta bahwa sebenarnya instansi X tidak mendesak mengganti pagar kantor. Justru instansi X lebih membutuhkan pembelian Genset karena listrik yg sering mati sehingga membuat peralatan kantor menjadi cepat rusak. Apalagi harga genset lebih murah atau sama dengan harga penggantian pagar. Berdasarkan hal ini, auditor menyimpulkan anggaran instansi X tidak efisien atau tidak kredibel. Dari sini bisa dilanjutkan ke audit investigatif, apakah "ada apa-apanya" sehingga lebih memilih pagar dibandingkan genset yg sangat mendesak kebutuhannya. Apakah ada suap, korupsi, yg punya usaha pagar adalah perusahaannya atau keluarganya, adakah kongkalikong dan lain sebagainya. Hasil auditor diberikan pada aparat penegak hukum untuk dicek kembali dan ditindaklanjuti.

Jadi, instansi X bisa saja dapat opini WTP namun ternyata anggarannya tidak kredibel, ada pemborosan atau bahkan ada korupsinya. Apalagi dengan adanya kejadian atau kasus ini, (bila terbukti) maka sangat jelas ada kemungkinan opini WTP itu bisa juga berdasarkan wani piro. :)

Contoh lain terkait audit efisiensi dan efektivitas, bisa menilai suatu pemerintah anggarannya tidak kredibel: daerah yg banyak balita kurang gizi justru anggaran untuk menanggulanginya sedikit, akan tetapi ada banyak anggaran yg lebih besar untuk bangun rumah dinas pejabat, anggaran rapat-rapat, anggaran perjalanan dinas dan sebagainya. Atau anggaran untuk subsidi BBM sangat besar sementara anggaran untuk insfrastruktur dan belanja produktif sangat kecil, terbatas, bahkan tidak ada.

"Opini WTP saja ada korupsi, apalagi WDP dan Disclaimer". Ini adalah contoh logika yg salah kaprah akibat salah paham atau tidak paham :) Apapun opini Laporan Keuangannya, tidak ada hubungan sebab akibat dengan kasus korupsi. Juga tidak ada hubungannya dengan kinerja dan pelayanan masyarakat. Sangat mungkin, opininya tidak WTP, tapi pelayanan masyarakat baik, kinerja baik, dan berefek pada kepuasan dan kesejahteran rakyat.

Tapi tentu saja kualitas terbaik bila Laporan Keuangannya WTP, tidak korupsi, anggaran kredibel, kinerja baik, pelayanan baik, publik puas dan rakyat sejahtera. Tentulah birokrasnya adalah manusia setengah dewa. Karena mereka jujur dan amanah dalam bekerja. :)

*Just my opinion

Sumber : facebook  Amirsyah Amirsyah

Sunday, May 28, 2017 - 12:15
Kategori Rubrik: