WNA Punya KTP Anehkah?

ilustrasi

Oleh : Uju Zubaedi

Jaman abah sekolah dulu th 1960an, di sekolah ada mata pelajaran CIVIC, yaitu pengetahuan ttg kewarganegaraan. Di jaman orba diganti dg PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan pasca orba ganti lagi jadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)

Rasanya saya masih ingat pada pelajaran civic dahulu itu ada diterangkan pengertian2 (perbedaan pengertian) antara WARGA NEGARA, RAKYAT dan PENDUDUK.
Kurang lebih begini :

WARGA NEGARA adalah "anggota" sebuah negara. Dia tunduk dan terikat pada hukum dan segala peraturan perundangan negaranya serta memiliki hak an kewajiban sebagai Warga Negara sebagaiman diatur oleh undang2.

RAKYAT : Adalah semua orang yg berada dalam wilayah sebuah negara. Baik warga negara atau bukan, baik yg tinggal menetap ataupun hanya sementara (melancong). Setiap rakyat dalam sebuah negara wajib tunduk pada hukum dan kedaulatan negara ybs, dg kata lain : "dukuasai oleh Pemerintah negara ybs". 

Misalnya, Habib Rizik adalah Warga Negara Indonesia (WNI) tapi sedang menjadi rakyat Saudi maka ia dikuasai oleh Pemerintah Saudi.

PENDUDUK : Adalah orang (rakyat) yg bertempat tinggal tetap, alias menetap di suatu alamat tertentu, RT/RW, Kelurahan dst. (Bukan di hotel atau kossan sementara) Baik ia itu warga negara ataupun bukan warga negara.

Terkait ketiga pengertian/peristilahan di atas, KTP itu Kartu Tanda PENDUDUK bukan KTW (Kartu Tanda Warganegara). Jadi yg namanya PENDUDUK, meski bukan warga negara, ya bisa saja punya KTP. Pada KTP itu ada kolom "Kewarganegaraan", alternatif isianya : WNI atau WNA.

Kok terdengar ada elit politisi yg ribut2 ttg WNA yg punya KTP. Padahal tidak harus pakar hukum tata negara untuk memahami ihwal ktp tsb. Anak lulusan smp juga mustinya ngerti, kecuali kalo nilai PKn-nya jeblok....

Sumber : Status Facebook Uju Zubaedi

Friday, March 1, 2019 - 08:30
Kategori Rubrik: