Warisan Perekonomian Rentan Krisis untuk Jokowi

 

RedaksiIndonesia - Gejolak pelemahan perekonomian global di sepanjang tahun 2015 ini, menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu sehingga target pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai. Pelemahan perekonomian di tahun 2015 ini, merupakan imbas tidak tepatnya pengambilan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

Pada masa periode 2005-2013, perekonomian Indonesia terbilang cukup stabil dan terus tumbuh. Namun, faktor yang menyebabkannya lebih karena pengaruh luar terutama dari Amerika Serikat melalui Federal Reserver (The FED) yang menurunkan suku bunganya hingga titik terendah yakni sebesar 0,25% s (2008-2014) disertai mengeluarkan kebijakan Quantitavie Easing (QE). Hal tersebut memicu para investor Amerika Serikat untuk mananamkan investasinya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia yang suku bunganya lebih tinggi.

Banjirnya investor yang masuk ke Indonesia tentu memberikan efek positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terlihat dari grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2005 hingga akhir tahun 2013 tetap stabil di angka 5%.

Namun, karena terlalu “berpesta” akibat banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia pada periode tersebut “lalai” untuk melakukan antisipasi melalui kebijakan pemerintah dalam menjaga stabiltas perekonomian nasional jika sewaktu-waktu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat membaik yang akan menyebabkan The FED untuk mengevaluasi nilai suku bunganya (baca: Menaikan suku bunga) serta menghentikan kebijakan Quantitavie Easing.

Sejak tahun 2011, para ekonom telah memberikan pandangannya agar pemerintah pada saat itu untuk menyiapkan suatu kebijakan dalam rangka antisipasi keluarnya investasi di dalam negeri yang akan menyebabkan gejolak terhadap perekonomian nasional. Namun, hal tersebut tidak dilakukan. Pada akhirnya, saat perekonomian AS terus membaik, isu The FED yang akan menaikan nilai suku bunganya menjadi “cambuk” terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang baru menjabat sejak oktober 2014, terpaksa menerima warisan pemerintahan yang sangat rentan terhadap krisis akibat kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak melakukan antisipasi dampak melemahnya perekonomian global dan semakin membaiknya perekonomian AS. Akibatnya, dari awal tahun 2015 pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak mencapai target yang telah ditetapkan bahkan kurang dari angka 5%.

Jika saja pemerintah sebelumnya melakukan antisipasi, tentu pelemahan perekonomian di tahun 2015 ini bisa lebih dikendalikan dan dijaga agar tidak terjerembab dalam krisis ekonomi. Indikator buruknya fundamental ekonomi Indonesia salah satunya akibat terlalu cepatnya pemerintah meninggalkan sektor industri manufaktur. Sejak tahun 2005, share dari industri manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Hal tersebut merupakan kondisi yang tidak normal dan sangat rentan menjadi penyebab krisis ekonomi.

Selain itu, kondisi utang luar negeri juga tidak dapat dijaga dengan baik. Saat ini, utang luar negeri Indonesia telah mencapai angka USD300 miliar. USD175 miliar merupakan utang swasta yang sewaktu-waktu akan jatuh tempo dan menyebabkan krisis hebat di Indonesia jika tidak sanggup membayar (gagal bayar).

Menurut Prof Iwan Jaya Azis, berhutang tidak berarti buruk jika masih dapat dijaga. Artinya pemerintah maupun swasta dapat melakukan pembayaran utangnya tepat waktu sehingga tidak menyebabkan gagal bayar. “Tidak ada ukuran utang luar negeri suatau Negara aman. Yang harus menjadi faktor ukurannya adalah seberapa besar kemampuannya untuk melakukan pembayaran utangnya,” kata Iwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, (5/11/2015).

Guru Besar Cornell University Amerika Serikat ini mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini tidak bisa melakukan apapun untuk meningkatkan perekonomian nasional jika paradigma di lingkungan pengambil kebijakannya tidak menyadari bahwa Indonesia sudah masuk dalam jurang krisis. “Harus diakui bahwa Indonesia sudah dalam kondisi krisis, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah akan berupaya menghindarkan Indonesia dari krisis yang semakin dalam,” katanya.

Menurutnya, jika pemerintah saat ini menyadari bahwa Indonesia dalam kondisi krisis, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelamatkan perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah yang mencapai 80% dari seluruh masyarakat Indonesia. “Caranya dengan menghilangkan pajak untuk golongan menengah kebawah tersebut yang mencapai 80%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata dia.

Selain itu, subsidi langsung dalam rangka menjaga daya beli masyarakat harus terus dilakukan. Adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berdampak baik untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga. Selain itu, Iwan juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi seperti listrik bagi golongan masyarakat menengah kebawah agar tidak membebani masyarakat kelas menegah ke bawah dan menjaga perekonomian UMKM.

“Subsidi seperti listrik untuk golongan mengah ke bawah akan memberikan efek signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat. UMKM juga akan tertolong, sehingga perekonomian di tingkat bawah akan terjaga,” ucapnya.

Menurut Iwan, kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2015 ini tidak bisa disalahkan kepada Pemerintahan Jokowi secara langsung. Sebab, kondisi saat ini setidaknya sudah diwanti-wanti sejak tahun 2011.

Iwan menyarankan, langka utama yang harus dilakukan pemerintah Jokowi saat ini setidaknya menyamakan persepsi dilingkungan pengambil kebijakan bahwa Indonesia dalam kondisi krisis. Sehingga setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah juga akan berdasar pada kondisi perekonomian Indonesia yang krisis. “Kondisi saat ini tidak normal, saat ini krisis, sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan kondisi indonesia yang sedang krisis,” kata dia. (Mahifah Nailah)

Friday, November 6, 2015 - 21:15
Kategori Rubrik: