Warga Papua Antusias Sambut Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat

Oleh : Tuan Tanah

Ratusan masyarakat calon pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Mimika, Papua, secara antusias mengikuti sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program penurunan suku bunga ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat Papua di dunia usaha.

 Sosialisasi KUR melalui kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Dapil III ini, melibatkan tiga bank penyalur KUR di Papua, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Selain itu, Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif di kabupaten yang akan berperan membina kegiatan usaha masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, SPd MM, pada pembukaan sosialisasi KUR di Mimika, Selasa (22/3), menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat menurunkan suku bunga melalui KUR, harus bisa dimanfaatkan pelaku usaha asli Papua.

“Ini kesempatan sangat baik bagi masyarakat untuk dapat berkembang di sektor ekonomi melalui dunia usaha dengan memanfaatkan KUR sesuai dengan peruntukannya,” kata You.

Sekda You mengajak masyarakat asli daerah agar dapat mengembangkan diri dan bersaing di dunia usaha. Menurutnya, masyarakat tidak harus tertinggal dengan kemajuan dalam era globalisasi saat ini.

“Jangan hanya menjadi penonton bagi kemajuan dunia usaha yang justru dilakukan oleh pelaku usaha dari luar negeri dan dari mana saja datang,” ujarnya.

Anggota DPR Papua, Wilhelmus Pigai, meminta agar pelaku UKM asli Papua mendapatkan porsi sebesar-besarnya dari bantuan modal usaha KUR tersebut.

 Ia berharap hal ini dapat mendorong masyarakat Papua lainnya bergerak di dunia usaha. Masyarakat Papua harus bisa berkompetisi dalam melakukan usaha yang lebih produktif untuk memperbaiki ekonomi mereka,” katanya.

Wilhemus meminta agar pelaku usaha kecil dengan permintaan modal usaha dibawa Rp 25 juta tidak perlu ada agunan. Bank penyalur hanya perlu memantau usaha masyarakat bila terus mengalami kemajuan, maka bisa menaikkan modal usaha kepada mereka.

“Jadi bisa dilihat secara bertahap. Jika usaha mereka sudah semakin berkembang, maka modal usaha juga bisa ditambahkan kepada mereka,” katanya.

 Kepala Kantor Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Mimika, Samsuar, mengatakan calon pelaku usaha atau pemula yang bisa mendapatkan kredit ini harus memiliki legalitas usaha seperti SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) SIU (Surat Ijin Usaha) dan lainnya.

"Ini nanti dilihat dari usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dari situ, bisa diberikan modal usaha mulai dari Rp 25 juta sampai Rp 500 juta," katanya.

UKM yang bisa mendapatkan KUR tanpa agunan harus secara neraca keuangan (cashflow) usahanya minimal tujuh bulan berjalan. Selain itu, usahanya pun harus produktif.

"Kalau memenuhi persyaratan itu secara otomatis akan dibiayai KUR, karena ini menurut analisa bank (pemohon) siap dan mampu melaksanakan KUR, maka bisa mendapatkan KUR dan tanpa agunan," jelas dia.

Menurutnya, kebanyakan masyarakat mengajukan KUR dengan tingkatan usaha yang masih awal. Karena itu, rekam jejak (track record) usahanya masih belum kelihatan. Hal ini yang membuat perbankan berhati-hati untuk memberikan kredit.

"Makanya pihak KUR harus datangi rumah calon pelaku usaha," tutur dia.

Kendati demikian, Samsuar kembali mengingatkan bahwa KUR bukanlah anggaran dalam bentuk hibah oleh pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, merupakan kebijakan pemerintah memberi modal usaha dengan menurunkan suku bunga.

“Jadi ini bukan hibah. Kenapa saya tekankan, karena banyak kejadian kredit macet selama ini. Karena itu, kami harap kejadian itu tidak terjadi lagi,” imbuh dia.

Pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan dana APBD sebesar lebih dari Rp 100 triliun untuk kredit usaha rakyat di seluruh Indonesia, termasuk kredit usaha bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 3 triliun untuk Papua. ** (ak)

Sumber tulisan : kompasiana.com

Sumber foto: Sevianto Pakiding

 

 

Friday, March 25, 2016 - 09:30
Kategori Rubrik: