Warga DKI Pertanyakan Kebijakan PPDB Ke Gubernur

Ilustrasi

Oleh : Jim Raka Loak Klender

Kepada yang terhormat gubernur DKI Jakarta. 
Sudahkah pak gubernur membaca surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta nomor 466 tahun 2018 dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 ?

Mudah-mudahan belum, karena kalau sudah pak gubernur berarti tidak teliti. Silahkan pak gubernur membaca dan meneliti isi kepdis tersebut di bagian Mengingat yang memuat konsideran atau rujukan untuk membuat kepdis tersebut. Ada beberapa konsideran yang menurut kami salah, misalnya konsideran Pergub nomor 370 thn 2016 tentang organisasi dan tata kerja taman kanak-kanak negeri. Yang benar itu adalah Pergub nomor 370 thn 2016 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah pertama negeri bukan taman kanak-kanak. 

Ada beberapa lagi yang keliru dalam isi konsideran jika pak gubernur mau lebih teliti membaca.

Tentu kekeliruan ini bagi kami penting untuk kami jadikan kritik. Setidaknya jika dilihat dari sisi kinerja birokrasi di sektor pendidikan dan biro hukum pemerintah daerah DKI Jakarta.
Yang kedua soal konsideran Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Kepdis hanya mengakomodir mengenai jalur Afirmasi itu pun hanya sebesar 5% saja padahal dalam Permendikbud 17 mengamanatkan sebesar minimal 20%. Untuk jalur lainnya dibagi dgn rincian sebagai berikut : jalur lokal 55%, jalur umum 30%, jalur prestasi 5%, jalur luar kota 5% dan jalur Afirmasi 5%. Didalam Permendikbud nomor 17 tidak ada jalur umum.

Kami ingin jalur umum ini diperkecil quotanya maksimal 15%. Dengan maksud agar anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah bisa masuk di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Dan mengurangi beban biaya transportasi anak-anak.
Saat ini banyak anak-anak tidak bisa sekolah di sekolah yang dekat dari tempat tinggalnya karena quota lokal sangat sedikit. 
Kami mohon pak gubernur membuat Pergub tentang penerimaan peserta Didik baru yang mengakomodir Permendikbud nomor 17 karena Pergub nomor 133 tahun 2015 tentang PPDB sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai konsideran di keputusan dinas atau petunjuk teknis.
Salah satu tujuan dari Permendikbud 17 ini adalah menciptakan pemerataan mutu pendidikan dan kualitas tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.
Atas perhatian pak gubernur kami ucapkan terima kasih.

(Surat sayah ini tidak akan dibaca oleh gubernur DKI Jakarta kecuali teman-teman sayah yang ada Facebook ini mau menyampaikannya ke gubernur karena memiliki koneksi ke gubernur baik sebagai pribadi atau kelembagaan. Buat teman-teman pengagum dan pemilih gubernur sayah harap tidak berpikir bahwa sayah tidak suka pada gubernur dengan menulis surat ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa masukan ini pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh tim TGUPP dan beberapa staff dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta. Tapi nampaknya masukan kami tak sampai ke gubernur atau jangan-jangan sampai tapi diabaikan oleh gubernur. Jadi kalau tidak ada perubahan disektor pendidikan di DKI Jakarta maka sayah akan mengatakan gubernur sekarang tidak lebih baik dari gubernur yang lalu-lalu. Membuat Pergub soal PPDB tidak lebih penting daripada berkunjung ke negara Turki, yang tampaknya jadi polemik saat ini. Sekali lagi kepada teman-teman yang memiliki koneksi ke gubernur sudilah ini disampaikan ke gubernur, terimakasih)

Sumber : Status Facebook Jim Raka Loak Klender

Saturday, April 28, 2018 - 14:15
Kategori Rubrik: