Warga Agama Versus Warga Negara

Radikalisme

Oleh : Febri Hijrah Mukhlis

Indonesia adalah negara berkebangsaan. Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Konstitusi negara ini menjamin setiap warga mendapat haknya sebagai warga negara, yakni hak beragama, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, dan seterusnya. Di sisi lain seorang warga negara memiliki dua identitas, sebagai warga negara dan warga agama.

Dualisme identitas antara warga negara dan warga agama sering kali menimbulkan masalah. Pertama, ada sekelompok orang yang lebih mementingkan identitasnya (agama) sehingga mengabaikan kewarganegaraanya. Kedua, ada sekelompok orang yang memahami keduanya sekaligus, sebagai warga negara dan juga warga agama.

Sayangnya akhir-akhirnya banyak orang yang mengabaikan kewarganegaraanya. Mereka lebih mementingkan identitas (agama) daripada kepentingan bangsa. Kenyataan ini menjadikan identitas kewarganegaraan seringkali kalah dan atau dikalahkan hanya untuk sebatas kepentingan identitas (agama maupun politik).

Sentimen Warga Agama

Sentimen warga agama akhir-akhir ini seperti naik pitam. Ada gelombang kejut yang membangkitkan amarah warga agama sehingga meninggalkan identitas kewarganegaraannya. Tidak lain karena agama ikut-ikutan bicara persoalan politik. Ketika agama ditarik-tarik dan dicampur dengan kisruh-gaduhnya politik, maka sensitifitas warga agamanya sering muncul

Apalagi warga agama di Indonesia sangat sensitif ketika bicara hukum dan kitab suci. Salah bicara soal penafsiran saja sudah dicap sesat bahkan kafir. Belum lagi ada kelompok agama lain yang menyinggung kitab sucinya, tidak hanya label sesat, darahnya dikatakan halal. Padahal jelas sentimen warga agama ini menyala karena politik bukan karena agama.

Agama sering kali mendapatkan penistaan dari pemeluknya sendiri. Agama sebagai pembentuk akhlak dan tata krama yang santun sering kali menjadi garang ketika berjumpa dengan wacana-wacana politik praksis. Agama tidak perlu menjadi bagian dari kisruh politik yang ujungnya membawa kepada kegaduhan publik.

Agama itu portal kemaslahatan umat. Ujung dari moralitas bangsa ini banyak yang dibentuk oleh agama. Peranan Agama sangat dibutuhkan untuk membentuk mentalitas yang terbuka dan toleran. Jika sentimen warga agama selalu dimenangkan maka tidak akan ada solusi dari berbagai kekisruhan yang melanda negeri ini.

Jika dipahami benar sentimen warga agama sering kali tersulut oleh masalah-masalah politik. Hal ini menandakan bahwa sistem demokrasi kita masih kalah baik dengan kepentingan identitas. Agama masih primordial menjadi kunci penyelesaian. Seringkali sentiment warga agama membuat gerakan kolektif menimbulkan huru hara dengan label-label kesesatan.

Pilkada di DKI Jakarta misalnya, contoh masih kuatnya sentiment warga agama lebih penting daripada warga Negara. Semestinya Jakarta menjadi contoh pilkada demokratis di negara ini. Sayangnya sentiment warga agama masih menjadi masalah serius. Ada kandidat berbeda Agama dengan elektabilitas melangit sentimen warga agama muncul, tafsir ayat sana-sini untuk menjatuhkan.

 

Ketika secara bergantian tafsir disebut-sebut kandidat yang notabene berbeda agama, bilang itu penistaan agama. Lagi, sentimen warga agama memicu konflik antar agama. Agama tidak pernah melahirkan konflik tapi politik yang sering konflik. Biarkanlah demokrasi yang menjawab, agama jangan ikut-ikutan jika tidak mampu mengontrol sentimen beragama.

Buramnya Identitas Warga Negara

Semua umat beragama hidup di bawah konstitusi negara. Negara menjamin kesejahteraan dan hak setiap warga. Termasuk hak menjalankan keyakinan dan keimanannya. Bahkan negara tidak memiliki hak ikut campur menentukan pilihan keyakinan seseorang. Agama adalah urusan pribadi dan privat. Tugas negara memberikan jaminan terselenggaranya keberagamaan secara adil.

Selain hak beragama, setiap warga negara juga mendapatkan hak sosial. Mereka mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara, berupa kebutuhan pasar, ekonomi kerakyatan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, fasilitas umum, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit warga menuntut lebih banyak kepada negara.

Begitu pula hak politik, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tidak ada batasan agama, budaya, suku, ras dan etnis dalam dunia politik. Demokrasi menjamin setiap warga negara ikut serta dalam setiap helatan pesta demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama menjadi calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya.

Sayangnya kewajiban negara dalam memenuhi hak warga Negara tidak diiringi kewajiban warga negara kepada negara. Negara telah memberikan hak semua warga, temasuk haknya beragama. Namun sering kali kewajibannya sebagai warga negara diabaikan. Setelah menjadi warga agama sering kali lupa kewajibannya menjadi warga negara.

Identitas warga negara harusnya berada paling tinggi dibandingkan dengan kepentingan identitas (agama). Sering kali kepentingan identitas lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Sebagai warga negara seseorang harus membela kepentingan bangsa, menjaga kedaulatan, dan merawat nilai-nilai Pancasila.

Dualisme identitas antara warga negara dan warga agama sering kali bermakna buram. Antara warga negara dan agama sering kali tumpang tindih tanpa ada kesadaran. Tidak ada kejelasan secara fungsional. Setiap orang jelas berhak beragama, namun ketika menyadari dirinya sebagai warga negara berarti ia terlibat lebih luas untuk bicara kepentingan publik, kepentingan negara.

Menjadi Warga Agama sekaligus Warga Negara yang Baik

Menjadi seorang warga negara yang baik adalah dengan beragama dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Sesuai dengan Pancasila, ia beragama dengan meyakini dan mengesakan Tuhan. Sebagai warga agama, ia taat menjalankan keyakinan dan keimanannya.

Sebagai warga negara yang baik, ia harus menjaga dan mengontrol dirinya sebagai warga agama. Tidak menjadi seorang warga agama yang sentimental. Warga agama yang baik ia taat beragama dan tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Ia beragama tapi toleran kepada keragaman.

Sebagai seorang warga agama ia patuh kepada hukum agama, tapi tidak lantas memaksakan hukumnya untuk menghukumi orang diluar agamanya. Sebagai warga agama yang bernegara harus mementingkan kepentungan publik (kemaslahatan umat). Tujuannya merealisasikan nilai-nilai Pancasila, menjaga kedaulatan negara, dan merawat keragaman budaya serta agama.

Sebagai warga negara yang baik harus menunjung tinggi kedualatan NKRI. Ketika bicara sebagai warga Negara berarti sedang bicara kepentingan publik yang lebih luas. Yakni bicara tentang keragaman budaya, keragaman agama, kedaulatan, Pancasila, NKRI, dan sebagainya. Menjadi warga negara harus konsisten untuk kepentingan kemaslahatan umat, bukan terbatas kepentingan identitas.

Warga agama yang bernegara memiliki kewajiban membela tanah airnya. Ia berhak menuntut haknya atas nama demokrasi. Tapi atas nama kepentingan negara, semua identitas harus ditanggalkan. Negara telah menjamin setiap agama dan memenuhi segala haknya. Warga agama yang bernegara harus menuntaskan kewajibannya menjaga keutuhan NKRI dan merawat Pancasila sebagai ideologi negara.

Ketika sebagai warga negara semua idenititas harus melebur menjadi satu, termasuk identitas agama. Semua warga agama, budaya, suku, ras, etnis duduk bersama meninggalkan identitasnya menjadi warga negara. Tujuannya tidak lagi untuk saling menjatuhkan atau membeda-bedakan, tujuanya untuk kepentingan bangsa. Tidak ada identitas manapun yang diunggulkan, semua sama sebagai warga negara. (Qureta)

 

Saturday, October 15, 2016 - 14:00
Kategori Rubrik: