Vaksin Corona VS MUI

ilustrasi
Oleh : Teguh Iman Suryadi
Mencomot berita media mainstream, saat ini vaksin virus CoVID 19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah Indonesia. Sedikitnya, 3 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina sudah datang secara periodik di bulan November - Desember 2020. Sementara, Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin virus Corona.
Untuk mengamankan ketersediaan pasokan vaksin sebanyak itu, Indonesia melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma Honesti bekerjasama dengan Novavax (pengembang vaksin CoVID 19 asal Amerika dan Kanada) dan AstraZeneca (dari Inggris dan Jerman).
Lantas, mengapa vaksin yang sudah tiba belum dibagikan (disuntikkan) ke masyarakat? Kabarnya, karena masih harus menunggu pengesahan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sebagai awam, yang tak paham cara kerja MUI dan BPOM saya membayangkan, berapa lama pekerjaan meneliti satupersatu dari jutaan dosis vaksin itu. Pasti butuh ratusan peneliti dari kedua lembaga untuk sepakat bilang "halal dan sah".
Dengan gambaran seperti itu, perjalanan vaksin untuk sampai ke masyarakat dipastikan akan 'delay'. Padahal, saat ini kondisi sudah darurat CoVID 19, sehingga Jawa dan Bali siap melakukan "lock down" terbatas 11-25 Januari 2021 setelah terjadi lonjakan jumlah pasien CoVID 19 termasuk jatuhnya korban dari kalangan tenaga kesehatan.
Dibandingkan Arab Saudi, kita kalah cepat menstimulasi vaksin virus. Kita berkutat pada persoalan yang sama sekali tidak signifikan dalam proses percepatan, masih membahas halal-haram kandungan vaksin. Sementara Arab Saudi langsung joss!
Dan jangan lupa, banyak warga yang ketika mengkonsumsi obat dan makanan selama ini tidak memerlukan sertifikasi halal. Bukankah lebih baik jika vaksin diprioritaskan untuk mereka lebih dulu? **
Sumber : Status Facebook Teguh Iman Suryadi
Saturday, January 9, 2021 - 16:15
Kategori Rubrik: