UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan disahkan, Berikan Payung Hukum bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam

REDAKSIINDONESIA-Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

RUU ini disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Selasa (15/3/106). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ini akhirnya mengesahkan UU yang menjawab permasalahan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Dikutip dari websiste resmi Kementerian Keluatan dan Perikanan, kkp.go.id, Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa keberadaan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sangat strategis dan memberikan payung hukum dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam. Hal tersebut direalisasikan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

“Upaya perlindungan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” ujar Menteri Susi.

Melalui UU tersebut, Menteri Susi berharap para nelayan dapat meningkatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Alif Kholifah)

Sumber foto: kkp.go.id

 

Thursday, March 17, 2016 - 08:15
Kategori Rubrik: