Utang Negara Saat Corona dan Biasa

ilustrasi

Oleh : Erizeli Bandaro

Pengamat mengatakan..., bahwa Jokowi akan menambah utang untuk mengatasi pandemi C19.

Sebetulnya itu tidak salah..., tapi kalau utang dalam konotasi negatif jelas tidak tepat.

Mengapa....?

Karena utang yang akan dilakukan pemerintah bukan utang untuk belanja pegawai..., tetapi utang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi.

Ini diperlukan dalam kondisi tidak normal.

Data indikator makro ekonomi akibat dampak dari krisis ekonomi global yang terus berlanjut..., dan dampak Pandemi C-19 terhadap ekonomi nasional...; memang sangat berat.

Kalau tidak segera diatasi..., maka akan berdampak sistemi.

Ada dua jenis surat Utang yang akan diterbitkan...; yaitu Pandemi Bond dan Recovery bond..., dengan total Rp. 405 Triliun.

Kedua jenis surat utang ini..., berbeda tujuan dan peruntukannya...; namun tetap dalam rangka mengatasi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi C-19.

Surat utang ini bersifat khusus..., untuk Insentif bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun..., Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun..., Insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun.

Insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional..., termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM..., sebesar Rp150 triliun.

Kalau diperhatikan...; porsi 75% untuk ekonomi..., dan hanya 25% atau Rp. 110 Triliun untuk sosial.

Yang jadi masalah adalah...: apabila pemerintah mengeluarkan bond konvensional dalam situasi pasar uang yang tidak mendukung..., khawatir penerbitan obligasi ini akan menimbulkan volatile.

Tingkat bunga akan naik..., dan Yield juga melambung.

Agar bisa mengantisipasi volatile pasar..., maka Pemerintah minta BI sebagai then last lender.

Artinya..., kalau pasar cenderung bereaksi negatif..., maka BI akan masuk ke pasar.

Atau kalau Pasar tidak meresponse...., maka BI akan beli semua obligasi.

Tetapi untuk bisa skema ini dilaksanakan..., perlu ada PERPPU atas UU BI.

Karena secara prinsip..., UU BI yang ada tidak dapat membiayai defisit fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat sekarang..., sudah terbit Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan..., untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu 1/2020 sendiri tertanggal..., atau diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Dengan demikian..., skema pembiayaan menutupi defisit APBN sudah ada sah secara hukum.

Kemungkinan besar..., Pandemi bond dan Recovery bond akan dibeli semua oleh BI...., karena dalam situasi sekarang likuiditas sedang kering.

Apalagi peneberbitan bond dalam skala jumbo..., tidak mudah bisa diserap pasar.

Apakah mungkin...?

Perhatikan...: guna menguatkan rupiah..., selama bulan maret BI sudah gelontorkan dana sebesar Rp. 300 Triliun.

Injeksi ke mata uang Garuda dilakukan di pasar spot..., pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor asing..., hingga DNDF.

Jadi kalau harus tambah lagi Rp. 405 triliun..., itu masih bisa dicover..., karena cadangan devisa pada akhir januari mencapai US$130,4 miliar.

Darimana uang BI...?

Memahami secara idiot darimana sumber uang BI membeli SBN itu..., maka kita harus pahami apa yang dimaksud uang.

Awalnya..., uang itu hanya sebagai alat tukar (medium of exchange).

Tetapi lambat laun karena perubahan zaman..., orang tidak bisa pegang uang terus.

Mereka juga ingin uang itu berubah ujud dalam bentuk harta..., yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai ( store of value).

Uang sudah berubah dalam bentuk surat kepemilikan tanah..., rumah..., atau emas..., dan lain lain.

Walau ujudnya bukan uang..., tetapi nilainya diukur dalam bentuk uang.

Makanya..., uang juga berfungsi sebagai alat hitung (unit of account).

Karena jaman berkembang..., terjadi kolaborasi antara yang punya bisnis dan uang.

Maka terjadilah utang piutang.

Nah untuk mengamankan akad..., maka terciptalah surat utang atau disebut dengan istilah standard for deferred payment.

Apa artinya...?

Kalau kitaa pegang surat kepemilikan rumah..., atau tanah..., atau emas..., atau surat utang..., maka itu tidak ada beda dengan uang dalam pengertian sederhana.

Jadi kalau BI membeli SBN berupa pandemi bond dan recovery bond..., itu bukan uangnya hilang..., tetapi hanya berubah ujud dalam bentuk SBN..., karena ada kewajiban pemerintah untuk membayar utang itu.

Dari mana BI dapatkan uang...?

BI hanya mencatat dalam pembukuannya..., adanya penambahan uang beredar.

Tentu pencatatan itu memperhatikan cadangan devisa negara.

Darimana pemerintah dapat uang membayar utang....?

Itu dari pendapatan pajak dan lain lain.

Artinya negara berutang kepada rakyatnya sendiri..., bukan kepada asing.

Itu terukur sekali dari segi kelayakan ekonomi dan financial.

Makanya 75% uang SBN yang sifatnya khusus itu disalurkan kepembiayaan yang aman..., dan berdampak kepada peningkatan pajak serta pertumbuhan ekonomi.

Nanti apabila keadaan kembali normal..., maka BI akan jual SBN itu kepasar secara bertahap.

Pada saat itu..., tentu BI memperhatikan tingkat laba atau spread yield.

Dan BI kembali kepada UU BI..., yang focus kepada operasi moneter tanpa terlibat lagi dalam pembiayaan defisit anggaran.

Dan pada waktu yang bersamaan..., pemerintah juga kembali kepada UU defisit APBN yang maksimum 3%.

Bagaimana negara lain...?

Apa yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh semua negara yang menerapkan sistem mata uang..., yaitu menerbitkan surat utang melalui internal market....?

Misalnya..., India mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai 1,7 triliun rupee..., setara USD 22,5 miliar atau Rp 360 triliun.

Paket stimulus tersebut ditujukan untuk menanggulangi dampak Covid-19..., terutama membantu jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah selama negara tersebut melakukan masa lockdown.

Negara Adidaya (AS)..., tak luput sebagai negara yang terdampak Covid-19.

Negara ini pun memutuskan meluncurkan stimulus USD 2 triliun..., atau sekitar Rp 32.000 triliun guna menangani pandemi Corona dan dampaknya terhadap ekonomi.

Pemerintah Korea Selatan..., mengalokasikan anggaran senilai 11,7 triliun won (USD 9,9 miliar)..., setara Rp 158,4 triliun untuk membantu sektor kesehatan..., bisnis..., dan rumah tangga dalam menghadapi Covid-19.

Sebelumnya..., pemerintah juga mengumumkan keringanan pajak dan subsidi sewa.

Bisa dimengerti khan...?

Sumber : Status Facebook Erizeli Bandaro

Tuesday, April 7, 2020 - 08:15
Kategori Rubrik: