Urusan Pembatalan Perpres Bukan Soal Halal Haram

ilustrasi
Oleh : Teddy Gusnadi
Pencabutan lampiran III untuk penanaman modal BARU pada industri minuman keras di Perpres 10 tahun 2021, sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan halal haram. Banyak yang salah kaprah, seolah-olah pencabutan tersebut terjadi karena urusan agama. Ini yang harus dipahami ya..
Makanya saya sempat mengatakan, bahwa kalau meminum minuman keras, itu gak perlu pakai fatwa-fatwaan, karena sudah jelas di agama Islam itu haram. Masalah di Perpres itu adalah mengatur bahwa penanaman modal baru pada industri minuman keras hanya boleh di daerah tertentu saja.
Ini gak ada urusannya dengan akidah apalagi kemaslahatan umat, ini urusannya murni urusan penanaman modal baru, urusan bisnis. Yang tadinya penanaman modal boleh di semua daerah, di perpres diatur hanya di daerah tertentu saja. Tapi karena sudah dicabut, maka pembatasan daerah tidak lagi berlaku
Saya jelaskan begini.. Saya yakin, Industri minuman keras ada di banyak daerah. Nah, untuk yang akan menanamkan modal BARU pada industri tersebut, Presiden buat aturan, jika ingin menanam modal baru pada industri minuman mengandung alkohol, hanya boleh dilakukan di daerah tertentu saja.
Ketika lampiran tentang penanaman modal industri minuman keras pada Perpres TIDAK dicabut, maka jika ada yang ingin menanam modal pada perusahaan minuman keras milik PEMDA DKI Jakarta misalnya, tidak boleh lagi. Ketika lampiran itu dicabut, maka perusahaan minuman keras milik DKI, boleh lagi menerima penanaman modal baru.
Perusahaan minuman keras milik Pemda DKI sebelum adanya Perpres ini, boleh beroperasi dan menjual minuman keras. Setelah ada Perpres ini dan setelah lampiran III soal investasi minuman keras dicabut, perusahaan milik DKI tetap boleh beroperasi dan menjual minuman keras. Tidak ada yang berubah..
Dicabut atau tidak dicabutnya lampiran di Perpres, tetap saja semua industri minuman keras yang ada di seluruh daerah boleh beroperasi dan boleh menjual minuman keras. Mereka pikir ketika Pak Jokowi mencabut lampiran itu, lalu industri minuman keras tutup, ya keliru.
Lampiran tersebut yang kini dicabut, membuat semua daerah yang ada industri minuman keras boleh menerima penanaman modal baru. Yang tadinya penanaman modal baru hanya boleh di 4 Provinsi, kini penanaman modal industri minuman keras kembali dibolehkan di seluruh provinsi.
Itu sama aja yang menuntut Pak Jokowi untuk cabut lampiran III pada Perpres, adalah orang-orang yang tidak setuju jika penanaman modal baru hanya dilaksanakan di 4 Provinsi, tidak adil, harusnya semua provinsi boleh. Mereka gak sadar, mereka pikir ini soal halal haram.
Saya tertawa membaca statement-statement mereka. Mereka pasti tidak baca perpres langsung bereaksi, kalau baca pasti tidak begini. Pikirannya halal haram dan dosa saat menolak lampiran III pada Perpres terkait penanaman modal industri minuman beralkohol. Dan ini sungguh lucu..
Terima kasih
Sumber : Status Facebook Teddy Gusnady
Saturday, March 6, 2021 - 12:00
Kategori Rubrik: