Urgensi Kitab Kuning Bagi Polisi

ilustrasi
Oleh : Supriyanto Martosuwito
Meski saya bisa menduga motifnya dan kemana arah anginnya - saya tetap mempertanyakan mengapa polisi harus belajar kitab kuning - kitab untuk para santri di pesantren pesantren.
Apa urgensi atau kemendesakannya?
Ini tes saya untuk mengajukan kritik kepada POLRI menjawab tantangan Presiden Jokowi dan istana - melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, baru baru ini -- tepatnya, Selasa, 9/2/1021 lalu -- agar kita rakyat jelata memberikan "kritik keras dan pedas" kepada pemerintah terkait pada layanan publik.
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo tempo hari menginstruksikan agar para polisi belajar kitab kuning.
Sebagai pimpinan baru di Jajaran Polri yang menganut Kristen Protestan, saya menduga, beliau sedang mengambil hati umat Islam. Tapi Pak Listyo tidak tahu bahwa yang belajar kitab kuning itu kalangan khusus.
Secara pukul rata polisi adalah kaum muslim Abangan - seperti saya. Jangankan baca kitab kuning - baca al Quran saja, saya yakin, lafalnya belum beres. Banyak yang hapalan.
Problem polisi saat ini bukan pada penghayatan agama dan kemampuan baca kitab. Wa bil khusus kitab kuning. Semua polisi tahu agama dan punya agama. Sebagian menjalankan perintah agama yang dianut mereka. Rajin ibadah juga.
Problem di korps kepolisian kita saat ini adalah penerapan nilai nilai agama yang mereka anut, moralitas yang dipahami dan kaidah hukum positif (KUHP) - termasuk hukum agama - yang diketahui dalam praktik lapangan. Ada kesenjangan antara teori dan praktik.
Problem di lembaga kepolisian dan layanannya adalah kecenderungan korupsi dan manipulasi. Agama dan hukum positip jelas melarang keduanya - tapi masih marak dipraktikkan di lapangan. Dianggap "umum". Menjadi kewajaran.
Di kantor polisi hampir semua kasus di arahkan agar bisa jadi duit. Sebagian besar masyarakat yang melapor dan terlapor diarahkan agar bisa diperas - secara halus maupun kasar. Dengan bujukan ataupun tembak langsung
Itulah agenda yang mendesak ditangani Kapolri saat ini.
Kebetulan saya sedang mengawal kasus. Dan kasusnya berbau duit. Sejak pemeriksaan awal sudah dihembuskan agar diselesaikan secara damai dengan duit. Padahal kami tidak salah. Yakin kami tidak salah.
Saya ada kenal warga keluarga miskin yang juga tengah diperas oleh perantara oknum polisi - terkait kasus anaknya. Di kawasan Jakarta Pusat. Dalam pantauan Kapolda dan Kapolri. Hanya sepelemparan batu dari pusat kepolisian Indonesia.
Mereka pakai jasa perantara - markus. Makelar kasus. Tangan polisinya terkesan "bersih".
Akan tetapi di ruang pemeriksaan, para Kanit juga tak ragu memberi "kode keras" .
"Tolong petugas saya dibantu, dia sudah bekerja! " pintanya.
Tak peduli posisi anda 'pelapor' atau 'terlapor' jika sudah dieriksa petugas diharap yang diperiksa "ada pengertian"
Dulu saya ingat petugas polisi yang dilapori masyarakat (termasuk saya sendiri) mengeluh, "anggaran operasional kami minim".
Sekarang alasannya lain lagi. "Kita nggak bisa jalan - kalau nggak ada dana operasional. Perlu partisipasi masyarakat. "
Istilah yang dipakai saat ini lebih keren.
Bahkan mencabut laporan ada dananya. "Teman teman sudah terlanjur turun ke lapangan. Bagaimana ini? " kata pak komandan.
Semuanya dari kisah nyata yang saya tahu dan saya alami.
PAK KAPOLRI Jendral Listyo Sigit Prabowo yth. Pameo lama, berurusan dengan polisi, "lapor hilang kambing - malah hilang kerbau, " masih terjadi di lapangan.
Itulah yang saat ini mendesak urgent ditangani dan jadi agenda Kapolri. Sebab korban oknum polisi nakal adalah rakyat jelata dan kaum awam. Orang susah seperti kenalan saya. Dan biaya nyogok oknum polisi mahal. Sangat mahal.
Teringat ucapan teman saya yang pengusaha Tionghoa. "Polisi itu bukan teman dan bukan sahabat. Meskipun bukan musuh juga, " katanya.
"Kenal boleh, kelewat dekat jangan. Jadi sahabat maupun jadi target polisi - sama sama merepotkannya, " katanya.
Baik saat jadi target - sedang diperiksa dan ada kasus - maupun jadi sahabat, oknum oknum polisi akan membebankan sebagian kebutuhan keluarganya kepada kita.
Anak sakit, isteri minta liburan, boss ulang tahun, terdesak biaya sekolah / kuliah semua minta dibantu. Dan sulit ditolak.
KORUPSI di Indonesia selama ini tidak ada kaitannya dengan pengetahuan agama.
Dua Ketua Umum partai berlambang Kabah masuk bui dan diurus KPK. Padahal "nglotok" hukum agama. Paham hukum positif juga.
Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) yang hapal Al Quran dan lulusan Universitas di Arab Saudi, dipanggil ustadz - kena kasus konsesi impor sapi dan dibui bertahun tahun juga.
Bahkan ada kader PKS korupsi pakai nama Al Quran. "Berapa juzz ?" sebagai kata ganti "berapa miliar"?
Mari kita ikuti ajaran almarhum Gus Dur. "Berbuat baik saja kepada sesama, maka orang tidak akan menanyakan apa agamamu".
Pastikan polisi tidak salah tangkap, tidak menganiaya tahanan, tidak memeras terperiksa dan terdakwa. Tidak membolak balikkan pasal KUHP agar bisa jadi duit.
Asal polisi bersih dan profesional masyarakat tak peduli mereka beragama atau tidak. Ibadah atau tidak. Paham kitab kuning atau tidak.
Hal yang diperlukan, dan sangat mendesak saat ini adalah aparat kepolisian yang paham KUHP dan mempraktikannya dengan benar dan bijak.
Tak ada hubungannya dengan pemahaman kitab kuning.
Dalam daftar 10 Polisi Terbaik Dunia tercatat, Polisi Federal Australia (AFP) , LAPD (AS), Polisi Federal Belgia, Polisi Metropolitan Inggris, Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), NYPD (AS), Polisi Nasional Prancis, Polisi Kanada dan Jerman serta Kepolisian Bersenjata Rakyat China. Dan mereka semua tak ada yang paham kitab kuning.
Urusan kita kuning serahkan saja kepada nahdliyin dan Banser.
Sumber : Status Facebook Supriyanto Martosuwito
Tuesday, March 2, 2021 - 10:00
Kategori Rubrik: