Untuk Apa Pilpres Kalo Semua Masuk Gerbong

ilustrasi

Oleh : Birgaldo Sinaga

Apa jadinya kalau di tahun pertama kabinet kerja Presiden Jokowi menterinya dari Parpol PAN lebih loyal pada Amien Rais daripada loyal pada presiden?

Apa jadinya kalau kebijakan Presiden Jokowi ditentang oleh menterinya sendiri karena perintah Prabowo Subianto Ketum parpol tempatnya bernaung?

Belum lama ini, menteri Asman Abnur asal PAN dengan terpaksa mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi. Pasalnya parpol PAN yang masuk koalisi kabinet Indonesia Kerja tidak sejalan lagi dengan kebijakan kabinet.

Asman Abnur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara merasa serba salah. Sebagai bawahan Presiden Jokowi dirinya dituntut harus loyal pada presiden. Sementara kakinya yang lain berada pada PAN. Garis kebijakan PAN diatur oleh Amien Rais yang saat itu begitu keras menyerang Presiden Jokowi.

Menteri Asman Abnur asal PAN ini kebingungan sendiri. Asman diutus mewakili Parpol PAN duduk di kabinet. Sementara PAN sendiri terus menerus menyerang Presiden Jokowi.

Anggota kabinet gerah dengan manuver PAN. Kabinet menjadi tidak nyaman dan kondusif. Alhasil, Asman Abnur terpaksa mundur dari kabinet. PAN keluar dari koalisi. PAN memang penumpang di tikungan jalan. Bukan anggota koalisi yang berdarah-darah memenangkan Jokowi JK. PAN menjadi model anggota koalisi yang buruk. Mau enaknya, tapi tidak mau susahnya.

Kemarin, usai penetapan Presiden dan Wapres terpilih, perbincangan dan lobbly-lobby penyusunan kabinet kerja jilid 2 mulai kencang terdengar.

Terbetik berita Gerindra, Demokrat dan PAN akan masuk kabinet kerja. Minus PKS yang ditinggal sendirian. Isu ini terus menggelinding. Saya mendengar dari teman bahwa dua partai utama pendukung Prabowo Sandi yaitu Gerindra dan Demokrat mendapat lampu hijau dari beberapa rekan parpol koalisi.

Partai Nasdem melalui Sekjen Johnny G Johnny Plate dengan tegas menolak masuknya parpol pendukung 02. Alasannya masuk akal. Parpol oposisi diperlukan untuk check and balance dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Nasdem melihat kabinet yang gemuk tidak akan efektif dan efisien dalam menjalankan kebijakan kabinet. Justru oposisi diperlukan sebagai kanal suara yang berbeda dari publik. Apa jadinya jika suara penyeimbang itu hilang. Tentu demokrasi akan mundur.

"Jika semua masuk kabinet maka menjadi kabinet pelangi dan spent of control yang sangat lebar. Belum tentu itu baik. Rakyat akan melihat suatu tontonan politik yang membingungkan", ujar Johnny.

Idealnya memang semua komponen anak bangsa ikut bersama2 bergotong royong dalam membangun bangsa. Seperti pidato Presiden Jokowi kemarin yang mengajak Prabowo Sandi ikut terlibat dalam membangun pemerintahan yang baik.

Namun, demokrasi juga mengajarkan kepada kita berdiri pada posisi oposisi juga sangat penting dalam membangun pemerintahan yang kuat dan berpihak pada rakyat. Oposisi adalah rem bagi pemerintahan yang bisa saja loss control.

Saya percaya sebagaimana kekuasaan dikemukakan oleh Lord Acton "Power tends corrupt. Absolutely power absolutely corrupt". Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan yang absolut pasti korup".

Saya sepakat dengan pemikiran Nasdem yang memberi sinyal menolak masuknya Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS masuk gerbong koalisi. Nasdem dengan baik mencoba mengajarkan bagaimana berpolitik dengan elegan dan seimbang. Itu artinya fungsi check and balance sebagai dasar pemerintahan hasil demokrasi akan berjalan dengan baik.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya kader Gerindra Arief Poyuono menjadi Menteri ESDM. Lalu konco karibnya Fadli Zon dengan nyinyir bersuara negara kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh menteri negarawan. Arief Poyuono itu bekerja pada salesman.

Kan juancokkk...

Salam perjuangan penuh cinta

Sumber : Status Facebook Birgaldo Sinaga

Thursday, July 4, 2019 - 11:45
Kategori Rubrik: